JAKARTA (SINDO) – Kondisi internal Partai Golkar memanas pasca-Pertemuan Medan yang melibatkan Ketua Dewan Penasihat Golkar Surya Paloh dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai DPP PDIP Taufik Kiemas, 20 Juni lalu.
Wakil Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksono meminta Ketua Umum DPP Golkar Jusuf Kalla menggelar rapat harian untuk membahas Pertemuan Medan. Dia juga mendesak agar rencana pertemuan lanjutan yang telah disepakati di Palembang dibatalkan. ”Saya sudah minta kepada ketua umum (agar) segera melakukan rapat evaluasi,” ujar Agung di Gedung DPR, kemarin.
Menurut Agung, rapat harian yang dia usulkan nanti tidak akan melibatkan Dewan Penasihat, tapi hanya penurus DPP. ‘’Karena DPP yang punya kebijakan,” timpal Agung. Seperti diberitakan, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh didampingi Sekjen Golkar Soemarsono dan sejumlah pengurus DPP lainnya melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Penasihat PDI Perjuangan Taufik Kiemas pada 20 Juni lalu di Medan.
Pertemuan yang diikuti ribuan kader Golkar dan PDIP se-Sumatera Utara itu kemudian memunculkan spekulasi kedua parpol akan melakukan koalisi dalam Pemilu 2009 mendatang. Sesuai skenario yang disepakati,Pertemuan Medan akan dilanjutkan pertemuan di Palembang, Sumatera Selatan, pertengahan Juli mendatang. Setelah itu, pertemuan berlanjut di Kalimantan Timur dan provinsi-provinsi lain.
Puncak acara akan berlangsung di Jakarta, 28 Oktober mendatang. Agung mengatakan, pertemuan dua partai besar itu di Medan telah menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, baik di internal maupun eksternal partai. ”Secara internal muncul penafsiran, sedangkan secara eksternal memunculkan pengelompokan parpol sebagaimana pertemuan delapan parpol,” bebernya.
Pertemuan delapan parpol yang dimaksud Agung adalah pertemuan delapan parpol di Hotel Mulia,Jakarta, Selasa (26/6) malam lalu. Adapun delapan partai yang terlibat adalah PPP, PKS,PAN, PBR, PDS,Partai Demokrat,PBB,dan PKB. Wakil Ketua Umum Golkar itu berpendapat, program yang dilakukan petinggi Dewan Penasihat dari dua partai (Surya Paloh dan Taufik Kiemas) tidak perlu dilanjutkan.
Dia lebih setuju jika pertemuan itu dilakukan pengurus DPP, bukan oleh Dewan Penasihat.” Jadi pertemuan lanjutan (Palembang) tidak perlu dilakukan,” timpal Agung. Dia juga mengatakan Pertemuan Medan, yang diwacanakan sebagai bentuk koalisi, bukan keputusan DPP.Posisi Golkar,sampai saat ini tetap mendukung pemerintah.
”Nggak mungkin tiba-tiba melakukan reposisi untuk meninggalkan presiden dan wakil presiden,” tegasnya. Ketua DPP Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu, yang ikut hadir dalam Pertemuan Medan, sependapat. Menurut Burhanuddin, perlu ada evaluasi terkait rencana Pertemuan Palembang.
Dia membantah usulan yang diajukan Agung mengekspresikan friksifriksi internal di Golkar. ”Nggak ada itu, kami tetap solid,” kata Burhanuddin. Menurut Burhanuddin, Dewan Penasihat tidak perlu hadir lagi dalam pertemuan Golkar dan PDIP.Alasannya, kebijakan teknis merupakan kewenangan DPP.
”Masalah ini yang perlu dievaluasi,” timpalnya. Mengenai Pertemuan Medan, Burhanuddin menyatakan tidak membahas persoalan koalisi. Pertemuan itu hanya menyikapi masalah faktual kondisi bangsa,mengenai keutuhan NKRI, misalnya. Mengenai usulan Agung Laksono, Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla memastikan akan segera menggelar rapat harian. Namun, dia menegaskan bahwa rapat yang dilakukan tersebut hanyalah rapat rutin.
”Bisa saja hal itu (Pertemuan Medan) termasuk yang dibicarakan,’” katanya seusai menghadiri silaturahmi DPP dengan KPK di kantor DPP Golkar Slipi,tadi malam. Kalla membantah Pertemuan Medan menimbulkan perpecahan di internal Golkar. ”Nggak. Nggak ada itu, perpecahan itu kan menurut wartawan saja,”ujarnya. Kalla juga mengaku mengetahui Pertemuan Medan yang melibatkan Surya Paloh dan Taufik Kemas itu.
Pertemuan Medan, menurut dia, memiliki tujuan baik, yakni bagaimana merekatkan kebangsaan dan merumuskan agenda lain. Di Yogyakarta, Ketua Dewan Penasihat Golkar Surya Paloh menegaskan Partai Golkar dan PDIP belum berkoalisi,meski sudah ada forum silaturahmi kedua partai di Medan beberapa waktu lalu. Dia menyatakan ada kesalahan tafsir berbagai pihak terhadap pertemuan silaturahmi itu.
”Belum ada koalisi, tapi dianggap koalisi.Padahal, hanya hal-hal ringan saja yang dibicarakan. Pertemuan itu sifatnya silaturahmi,” kata Surya Paloh saat berkunjung ke Bantul,Yogyakarta,Rabu (27/6) siang. Surya Paloh juga menegaskan, hingga saat ini belum ada komitmen antara Partai Golkar dan PDIP untuk melakukan koalisi. Dia menyebut Pertemuan Medan baru pada tataran koalisi batin, atau baru pada tahapan-tahapan pengenalan melalui pembicaraan ringan.
Bahkan, pertemuan itu tidak menyentuh persoalan Pemilu 2009 sama sekali. Ada hal-hal yang lebih penting, menurut Surya Paloh, yang segera dibahas dari sekadar pemilu, yakni bagaimana mengatasi melonjaknya harga minyak. Hanya, ketika disinggung adakah agenda lanjutan antara kedua parpol yang mengarah pada koalisi, Surya Paloh menilai hal itu sah-sah saja. Disinggung rumor adanya delapan parpol yang akan berkoalisi untuk membendung duet PDIP dan Golkar, Surya Paloh mengatakan bahwa hal itu adalah urusan delapan parpol bersangkutan.
”Pertemuan itu hak siapa pun. Mau delapan, mau delapan puluh delapan, itu hak partai, dan saya menghormatinya,” ujarnya. Sebelumnya, Direktur Indo Barometer M Qodari mengungkap adanya faksi-faksi di internal partai Golkar.Hal itu ditandai dengan beragamnya sikap di internal partai ini dalam merespons Pertemuan Medan.
