Presiden Terima 5 Dubes Baru Negara Sahabat

Pemerintah Indonesia menerima surat-surat kepercayaan dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) untuk Indonesia dari lima negara sahabat.Lima duta besar yang hadir menyerahkan surat kepercayaan itu adalah Duta Besar LBPP Jamahiriya Rakyat Arab Libya Sosialis Raya Salaheddin Muhammad Ibrahim El Bishari, Duta Besar LBPP Kerajaan Spanyol Aurora Bernaldez Dicenta, dan Duta Besar LBPP Amerika Serikat Cameron Rees Hume.

Selain itu hadir juga Duta Besar LBPP Republik Sosialis Sri Lanka Nanda Mallawaarachchi dan Duta Besar Republik Argentina Javier Sans de Urquiza.

Kehadiran lima duta besar itu diterima oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (1/8).

Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Menteri Luar Negeri ad interim Widodo AS dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.

Media Indonesia

Anggota DPR Persoalkan UU Migas

Delapan anggota DPR mempersoalkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (1/8).Dalam sidang pemeriksaan awal, kuasa hukum anggota DPR tersebut, Januardi Haribowo, menyatakan para pemohon merasa dirugikan haknya dengan berlakunya pasal 11 ayat (2) UU Migas. Pasal tersebut berbunyi,’Setiap Kontrak Kerja Sama (KKS) yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada DPR.’

Pemohonan tersebut diajukan oleh Zainal Arifin, Alvin Lie, Sonny Keraf, Dradjad Wibowo, Bambang Wuryanto, Tjatur Sapto Edy, Ismayatun, dan Hendarso Hadiparmono.

“Para pemohon selaku anggota DPR kehilangan hak konstitusionalnya untuk memberikan persetujuan atau menolak memberikan persetujuan atas berbagai perjanjian atau kontrak internasional yang memiliki akibat luas,” kata Januardi dalam sidang uji materiil UU tersebut.

Aturan tersebut, kata Januardi, menyebabkan Pemerintah dan hanya berkewajiban memberitahukan setiap KKS atas bagi hasil eksplorasi kekayaan alam yang dibuat dengan para kontraktor, terutama kontraktor asing.

Ketiadaan persetujuan DPR tersebut, menurut para pemohon, telah mengakibatkan hilang dan terlanggarnya hak konstitusional para pemohon sebagai anggota DPR untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan alam Indonesia.

Padahal, lanjut Januardi, UUD 1945 telah memberikan jaminan mengenai hak pengawasan DPR tersebut. Dengan demikian, simpul pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Hakim Panel Konstitusi yang terdiri dari Laica Marzuki, Harjono, dan Achmad Roestandi menyatakan permohonan tersebut perlu diperbaiki sebab ada sejumlah kekurangan.

“Hak pengawasan itu melekat pada DPR sebagai lembaga negara bukan pada anggota DPR. Anda harus memperjelas apakah para pemohon dalam mengajukan permohonan menggunakan legal standing sebagai perseorangan warga negara atau DPR sebagai lembaga,” ujar Hakim Konstitusi Harjono.

Menurutnya, permohonan tersebut lebih tepat jika diajukan dalam bentuk sengketa kewenangan antar lembaga negara. Meski demikian, Harjono memberikan keleluasaan bagi pemohon untuk memperbaiki permohonan itu.

Media Indonesia

Ma’ruf Dipastikan Diganti, tapi Belum Ada Calon

Menteri Dalam Negeri M Ma’ruf dipastikan tidak bisa melanjutkan tugasnya sebagai pembantu Presiden. Tapi hingga kini Presiden belum mengambil langkah untuk mencari penggantinya.Demikian diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi setelah menemani Presiden menerima surat kepercayaan dari lima duta besar negara sahabat di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (1/8).

Menurut Sudi, Presiden sudah menerima hasil evaluasi dari tim dokter kepresidenan atas kondisi kesehatan Ma’ruf.

“Evaluasinya sudah. Poin-poin yang dievaluasi sesuai dengan yang dilaporkan tim dokter kepresidenan. Kesehatan beliau mungkin, tidak memungkinkan untuk melanjutkan tugasnya. Itu laporan dari tim dokter kepresidenan,” kata Sudi.

Tapi, lanjutnya, mengenai proses penggantian Ma’ruf sampai sekarang belum dilakukan.

Ketika ditanya siapa penggantinya, Sudi menjawab, “Tunggu saja. Saya belum bisa komentar karena saya juga belum tahu. Sampai sekarang belum ada calon-calon yang dipanggil dan sampai sekarang belum ada rencana untuk fit and proper penggantinya,” cetus Sudi.

Media Indonesia

Dalam Bulan Juli 2007 42 Kota Mengalami Inflasi Dan 3 Kota Deflasi

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Dr. Rusman Heriawan SE, Msi, APU mengemukakan,  dalam bulan Juli 2007 dari 45 kota tercatat 42 kota mengalami inflasi dan tiga kota mengalami deflasi.

Inflasi tertinggi terjadi di Banda Aceh sebesar 3,83 persen dan inflasi terendah di Palangkaraya 0,08 persen, sedangkan deflasi terbesar terjadi di Ternate sebesar 1,15 persen dan deflasi terkecil di Sampit 0,04 persen, kata Rusman dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (1/8).

Kota-kota IHK (Indeks Harga Konsumen) dalam bulan Juli 2007 di wilayah pulau Sumatera yang berjumlah 14 kota seluruhnya mengalami inflasi, dengan tingkat inflasi tertinggi terjadi di Banda Aceh sebesar 3,83 persen dan inflasi terendah di Batam 0,36 persen.

Kota-kota IHK sejumlah 14 kota di pulau Jawa seluruhnya mengalami inflasi, dan inflasi tertinggi terjadi di Serang/Cilegon sebesar 1,13 persen sementara inflasi terendah terjadi di Surakarta 0,14 persen.

Di luar Pulau Jawa dan Sumatera kota-kota IHK di wilayah ini yang berjumlah 17 kota, 14 kota diantaranya mengalami inflasi dan tiga kota mengalami deflasi.

Inflasi tertinggi terjadi di Kendari sebesar 2,56 persen dan inflasi terendah terjadi di Palangkaraya 0,08 persen, sedangkan deflasi terbesar terjadi di Ternate 1,15 persen dan deflasi terkecil di Sampit 0,03 persen.

Kominfo

Presiden Mempersiapkan Pidato Kenegaraan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempersiapkan pidato kenegaraan pada 16 Agustus mendatang dalam sidang paripurna di Gedung DPR. Pembuatan pidato kenegaraan melibatkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan para menteri ekonomi.Juru Bicara Kepersidenan Andi Mallarangeng mengatakan, Presiden Yudhoyono berkantor di Cikeas, Bogor, Jawa Barat sejak Senin malam. Selama di Cikeas, Presiden melakukan sejumlah rapat intern bersama stafnya.

Liputan 6

Menteri PU Harapkan Kontraktor Lokal Tetap Kuasai Pasar Konstruksi Dalam Negeri

Kita tidak dapat mencegah masuknya serbuan kontraktor/konsultan asing ke pasar konstruksi nasional.  Menyikapi kondisi seperti itu yang dapat dilakukan oleh pengusaha konstruksi kita adalah mempersiapkan diri dan membentuk kelembagaan yang kuat guna menghadapi persaingan global. Tahun depan (2008) pemerintah akan menaikkan anggaran infrastruktur bidang konstruksi sebesar 1,5 kali lipat dari tahun ini. Disisi lain pasar konstruksi luar negeri juga terbuka lebar bagi kontraktor dalam negeri.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengutarakan hal itu dalam keterangannya kepada pers usai membuka Musyawarah Nasional Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Selasa (31/7) di Jakarta.

Dalam pengarahannya Menteri PU minta kepada LPJKN agar memiliki kualitas untuk membina kontaktor nasional. Hal ini sangat penting untuk memenangi persaingan yang semakin berat. Pemerintah berharap pasar konstruksi dalam negeri tetap dikuasai kontraktor lokal disamping merebut pasar luar negeri.

“Ke depan LPJK dituntut dapat menciptakan kontraktor profesional yang mumpuni. Ini tugas utamanya, disamping mengurus sertifikasi” tegas Djoko Kirmanto, dalam sambutannya didepan peserta Munas yang akan bersidang selama 2 hari (31 Juli – 1 Agustus) untuk memilih pengurus LPJKN periode 2007 – 2011.

Djoko menuturkan, peranan lembaga sangat penting, untuk itu LPJK harus fokus dengan langkah yang diambilnya. Menurutnya, pasar konstruksi dalam negeri harus terus tumbuh, maka peran kontraktor semakin tinggi. Untuk itu pemerintah berharap agar kontraktor lokal tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tambahnya. Ditegaskan, semakin besarnya nilai anggaran pemerintah menuntut kemampaun yang cukup dari kontraktor lokal. ”Mampukah kita tender dengan cara good coporate goverment, melakukan pembangunan dengan baik.Ini   tantangan kita,” tegasnya.

Terkait dengan tugas LPJK  kedepan, Menteri PU meminta agar para peserta Munas dapat memilih pengurus lembaga yang berdedikasi tinggi dan bekerja secara profesional. Sejalan dengna itu Menteri PU berpesan agar dengan iklhlas mengesampingkan kepentingan individu, kelompok demi kemajuan dunia konstruksi mendatang. Semoga saja dari kepengurusan yang baru nanti nantinya tercipta kontraktor handal yang mampu bersaing dengan kontraktor asing dan merebut pasar manca negara.

”Saya optimis bila yang hadir disini mengikuti hati nurani maka hasil terbaik akan diraih,” tegas Djoko Kirmanto.

Sementara itu Ketua LPJK Sulistijo Sidhartomulio menilai Munas merupakan sarana penting untuk menetapkan kebijakan umum, program kerja dan pengurus Dewan periode mendatang.  Terkait dengan hal ini Sulistijo berharap pemerintah segera menyelesaikan PP 28, 29 dan 30 tahun 2005, mengingat PP tersebut menjadi rujukan pengembangan jasa konstruiksi nasional.

Menurutnya, ke depan pengembangan jasa konstruksi nasional akan menghadapi permasalahan dan tantangan yang semakin berat. Pasalnya, permasalahan pengembangan jasa konstruksi nasional tidak hanya terkait dengan sisi faktor supply jasa konstruksi seperti kompetensi SDM konstruksi. Melainkan terkait juga dengan pengembangan teknologi, perkuatan permodalan, pemutakhiran model bisnis, juga faktor demand jasa konstruksi misalnya quality assurance yang diminta pasar.

Tantangan lain, ucap Sulistijo selain terkait dengan kompetisi seperti GATS-WTO DAN AFAS ASEAN pengembangan jasa konstruksi juga diarahkan sebagai pendorong kemadirian dan kesejahteraan bangsa. ”Kami ingin peran dan fungsi lembaga menciptakan kompetisi tinggi yang memiliki daya saing kuat. Sehingga cita-cita jasa konstruksi nasional yang kokoh, handal dan berdaya saing dapat terwujud dalam bingkai ”good construction govenace,” tegasnya.

Dep PU

Rupiah Babak Belur di Level Rp9.300

Rupiah pada perdagangan pada perdagangan Rabu (1/8/2007) babak belur dikeroyok dari segala sisi. Faktor dominan yakni  gilasan indeks global yang menukik, dan pelemahan mata uang asing lainnnya terhadap USD.

Rupiah pada perdagangan Rabu (1/8/2007) ditutup terkoreksi 77 poin, ke posisi Rp9.300 dibanding penutupan perdagangan Selasa 31 Juli kemarin, Rp9.223 per USD. Rupiah juga terhempas aksi jual saham besar-besaran oleh investor yang ditutup menyebabkan IHSG turun 92,36 poin atau 3,93 persen ke posisi 2.256,308.

Selain itu, laju inflasi Juli 2007 yang berada di posisi 0,72 persen meningkat dibandingkan inflasi Juni sebesar 0,23 persen, juga membuat rupiah semakin tak beruntung. 

Selain itu, harga minyak dunia juga semakin membumbung tinggi. Di pasar New York Mercantile Exchange (Nymex) untuk jenis crude oil, harganya sudah menembus USD77,91 per barel.

Dengan demikian mata uang USD akan semakin gemuk, akibat konversi mata uang untuk memenuhi kebutuhan minyak oleh tiap negara.

Okezone

PLN Kaji Niat Telkom Beli Icon+

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan mengkaji keinginan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) untuk membeli sebagian saham anak perusahaannya PT Indonesia Comnet Plus (Icon +).

Dirut PLN Eddie Widiono mengatakan, meski terlalu dini untuk mengatakan menolak atau menerima keinginan Telkom untuk mengakuisisi Icon +. Namun, niat tersebut harus dicermati dengan seksama.

“Kalau masuknya Telkom membuat value (nilai) menjadi lebih tinggi, kenapa tidak. Tapi, kalau niatnya hanya membunuh persaingan, maka akuisisi ini banyak ruginya,” kata Eddie, seusai menghadiri deklarasi pembentukan Eco Trust Fund, di Gedung Indonesia Power, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (1/8/2007).

Sebelumnya, Meneg BUMN Sofyan A Djalil meminta Telkom untuk membeli Icon+. Sofyan berharap, Telkom bisa meningkatkan ekspansi bisnis Icon+ karena memiliki finansial yang lebih kuat dibandingkan PLN.

Saat ini, kata Eddie, PLN tengah mempersiapkan argumentasi pro dan kontra atas rencana akuisisi tersebut kepada Menteri BUMN. Di antaranya, peranan Icon+ yang hingga saat ini sebagai penyedia layanan komunikasi masyarakat.
Icon+ juga melayani kebutuhan utama PLN dalam melakukan telekomunikasi.

“Sekarang bagaimana posisi ini dipengaruhi nanti oleh keiikutsertaan Telkom masih kami pelajari, mulai dari segi teknis, maupun segi return. Jadi, banyak hal yang menjadi pertimbangan,” tuturnya.

Eddie menilai, wacana akuisisi Icon+ positif dalam kerangka pembentukkan holding. Dia percaya akan ada jalan tengah untuk menyelesaikan masalah ini. 

“Karena masih ada juga suatu kompromi atau untuk mencapai suatu sasaran yang diharapkan menteri tanpa harus mengorbankan pihak yang lain,” ujarnya.

Okezone

DPR Sepakat Revisi Terbatas UU Pemda

Rapat pimpinan fraksi di DPR menyepakati dilakukannya revisi terbatas terhadap  UU Nomor 32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Kesepakatan ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang calon perorangan dalam pemilu.

“Kami sepakat akan mengajukan draf revisi terbatas terhadap UU tentang Pemerintahan Daerah. Kami ingin segera mempersiapkannya,” kata  anggota Komisi VII DPR, Alvin Lie, di sela-sela rapat konsultasi di ruang rapat ketua DPR, lantai III Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/8/2007).

Lebih lanjut Alvin mengatakan fraksi-fraksi akan segera mempersiapkan draf tersebut, sehingga bisa dibahas begitu memasuki masa sidang paripurna mendatang.

“Dari hasil rapat konsultasi, kami tidak menginginkan pemerintah menggunakan peraturan perubahan UU untuk mengatur calon perorangan,” tandasnya.

Rapat konsultasi yang dipimpin oleh Ketua DPR Agung Laksono saat ini masih berlangsung. Seluruh pimpinan fraksi hadir dalam rapat tersebut. Adapun agenda rapat ini adalah membahas persoalan calon independen, pembatasan anggaran, dan kekosongan kursi wakil ketua DPR setelah pemberhentian Zaenal Maarif.

Okezone

Hasyim Muzadi: Isu Pernikahan SBY Seperti Infotainment

Berbagai komentar pro dan kontra dilontarkan pengamat dan politisi seputar konflik antara  Presiden SBY-Zaenal Maarif. Namun Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi tak mau ambil pusing.

“Tidak perlu komentari masalah SBY dan Zaenal Maarif karena itu bukan masalah umat,” tegas Hasyim kepada wartawan di kantor PBNU Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (1//8/2007).

Hasyim mengganggap perseteruan antara SBY-Zaenal Maarif yang mencuatkan isu pernikahan SBY sebelum masuk Akademi militer “haram” untuk dibicarakan.

“Lagi pula  menurut Munas alim-ulama PBNU membicarakan masalah pribadi orang tidak boleh. Itu kan seperti infotainment,” kata Hasyim.

Okezone