Sikap pemerintah China yang melarang masuknya produk impor makanan laut dari Indonesia mendapat perhatian tersendiri dari Wakil Presiden M Jusuf Kalla.
Wapres berharap tidak terjadi perang dagang antara Indonesia dan China sehubungan dengan adanya pelarangan produk permen China ke Indonesia dan pelarangan produk ikan dari Indonesia ke China.
“Kita melindungi konsumen dalam negeri dan China juga begitu,tapi jangan ini jadi perang dagang (antara RI-China). Itu tidak baik,” kata Wapres M Jusuf Kalla di kediamannya, Jl Diponegoro, Jakarta,tadi pagi.
Beberapa waktu sebelumnya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) melarang produk permen asal China beredar di pasar Indonesia. Hal itu didasarkan pada hasil penyelidikan yang menyatakan produk permen asal China tersebut mengandung formalin dan berbahaya bagi kesehatan konsumen.
Tak lama, China tiba-iba melarang impor ikan asal Indonesia karena dinilai mengandung zat merkuri yang berbahaya. Menurut Wapres, sebenarnya setiap negara pasti akan melindungi keselamatan konsumen dalam negerinya. Demikian juga, tambah Wapres, apa yang dilakukan Indonesia melalui BPOM-nya.
Ketika ditanyakan seperti apa kelanjutan dari “perseteruan” tersebut, Wapres mengatakan semua tergantung dari hasil uji lembaga masing-masing negara. “Sebaiknya ada lembaga netral yang bisa uji masingmasing,” kata Wapres.
Sementara itu, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu bertanggung jawab atas memanasnya hubungan luar negeri Indonesia dan China.Alasannya, kata Hidayat, situasi ini disebabkan keputusan Departemen Perdagangan yang mengumumkan hasil razia produk-produk China yang dianggap berbahaya tanpa menginformasikah terlebih dahulu ke Pemerintah yang bersangkutan.
Kondisi ini membuat China khawatir akan munculnya stigma buruk di dunia internasional. “Menurut saya, langkah China ini sikap yang logis sebagai reaksi karena barangbarang produksi dalam negeri mereka dinyatakan berbahaya tanpa memberi tahu terlebih dahulu,”katanya kepada SINDO pukul 10.00 WIB tadi siang.
Menurut dia, dalam mengatasi persoalan ini,ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah berkomunikasi dengan pemerintah China bahwa razia yang dilakukan RI semata-mata dimaksudkan melindungi masyarakat akan kemungkinan bahaya produk yang dijual bebas di pasar. Berikutnya adalah mengirimkan tenaga ahli dan tim independen untuk menjelaskan ke masyarakat dunia bahwa hasil laut Indonesia aman dan sesuai dengan standar internasional.
“Klarifikasi ini harus segera dilakukan.Depdag harus proaktif memberikan klarifikasi,”terangnya.
Dia mengingatkan, hubungan perdagangan Indonesia dan China sangat vital. Selain banyak produk China yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat, ekspor Indonesia ke negara tersebut juga cukup menjanjikan. Sedangkan Wakil Ketua Komisi VI DPR Irmadi Lubis meminta pemerintah tidak perlu menggubris black campaign yang disuarakan pemerintah China.
Dia justru berharap pemerintah tidak menghentikan razia terhadap produk-produk berbahaya yang berasal dari luar negeri tidak terkecuali China. “Sikap China itu bentuk arogansi mereka.Negara tersebut merasa sudah kuat sehingga dengan seenaknya menekan negara lain. Padahal, tidak hanya Indonesia, negara-negara lain juga mempunyai penilaian yang sama,”katanya.
Dia menilai, pemerintah selama ini terlalu lemah jika menyangkut kedaulatan bangsa. Indonesia seharusnya melakukan protes keras dan tidak perlu khawatir jika kerja sama perdagangan dengan negara mana pun diputus.
“Negara kita adalah negara berdaulat. Jangan mau terus-terusan ditekan. Kenapa kita selalu mengalah dan mengalah. Sudah saatnya kita harus bersuara lantang di dunia internasional,”tegasnya.
Menurut anggota Fraksi PDIP ini, masyarakat Indonesia saat ini dihadapkan dengan membanjirnya barangbarang berbahaya dari luar negeri khususnya China. Jika tidak dilakukan razia secara berkelanjutan, sama artinya pemerintah membiarkan masyarakatnya terancam dengan produk-produk berbahaya.
Seputar Indonesia
