Buletin Bisnis

BM Impor Hot Rolled Coil Dibebaskan

Agustus 19, 2007 · Tinggalkan sebuah Komentar

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membebaskan penerapan tarif Bea dan Masuk (BM) atas impor lembaran baja canai panas Hot Rolled Coil (HRC). Kebijakan baru ini diambil dalam rangka mendorong pengembangan industri baja nasional.

“BM yang terkena pembebasan yang memiliki berukuran lebih kecil atau sama dengan dua milimeter (HS 7208.27.00.00 dan 7208.39.00.00) sehingga tarif akhir BM menjadi nol persen,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Samsuar Said, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (18/8/2007).

Dia mengatakan, ketentuan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menkeu (PMK) Nomor 85/PMK.011/2007, yang berlaku selama enam bulan sejak 7 Agustus.

Mekanisme permohonan pembebasan BM, terang dia, terlebih dahulu diajukan kepada Dirjen Bea dan Cukai, dengan dilengkapi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), saurat izin usaha dari departemen atau Instansi terkait, jumlah, jenis, spesifikasi dan harga barang.

Barang yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan BM, namun apabila pada saat pengimporannya tidak memenuhi ketentuan tercantum dalam daftar barang, maka akan dipungut BM. “Selain itu, akan dikenakan pungutan impor lainnya,” imbuhnya.

Barang tersebut juga hanya dapat digunakan untuk kepentingan industri yang bersangkutan. Apabila terjadi penyalahgunaan  yang mengakibatkan batalnya fasilitas pembebasan BM, maka BM terutang harus dibayar. “Sanksi administrasi berupa denda 100 persen dari kekurangan BM akan dikenakan,” imbuhnya. 

Okezone

Kategori: Berita Utama (1)

2008, Dana Penjaminan LPS Turun

Agustus 19, 2007 · Tinggalkan sebuah Komentar

Pemerintah memperkirakan dana simpanan yang dijamin dalam Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada akhir tahun 2008 akan lebih rendah dibandingkan taun 2007. Hal itu terungkap dalam nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Pada nota keuangan dan RAPBN 2008, kinerja keuangan LPS hanya ada dana simpanan yang dijamin sebesar Rp446,178 triliun. Jumlah ini menjadi lebih kecil dibandingkan tahun 2007 sebesar Rp493,303 triliun.

Penurunan jumlah dana simpanan sudah terjadi sejak tahun 2005, di mana pada tahun 2005 sebesar Rp1.097 triliun dan tahun 2006 sebesar Rp819,124 miliar. Sedangkan simpanan layak bayar, realisasi pembayaran klaim dan cadangan penjaminan disebutkan tidak dapat dijelaskan. Hal ini terkait dengan bank yang berada dalam pengawasan Bank Indonesia (BI) maupun yang dicabut izin usahanya dalam tahun 2008 juga tidak dapat diperkirakan.

Direktur Biro Riset Info Bank Eko B Supriyanto mengatakan, dana jaminan yang diberikan kepada LPS relatif tidak cukup jika harus mengganti seluruh dana pihak ketiga perbankan. Dana tersebut hanya cukup untuk mengganti simpanan milik nasabah di bawah Rp100 juta. Namun, permasalahannya, tidak semua nasabah akan menarik dananya dari sistem perbankan.

Kebijakan itu, lanjut Eko, tidak banyak memberi pengaruh bagi perbankan. Selain itu, pemerintah cukup optimistis dengan kondisi dan kinerja perbankan selama ini. Di sisi lain, nasabah masih percaya dengan industri perbankan nasional yang tercermin dari tingginya dana pihak ketiga.

“Kondisi dan kinerja perbankan menunjukkan hasil positif. Namun, perbankan tetap harus memperhatikan manajemen risiko dan mengutamakan penyaluran kredit,” tegas dia.

Kepala Eksekutif LPS, Krisna Wijaya enggan berkomentar banyak karena masih berada di Tokyo. Krisna berjanji akan mempelajari  secara mendalam kebijakan yang ditetapkan tersebut.

Okezone

Kategori: Keuangan & Perbankan

2008, Kredit Bank Harus Tumbuh 22-24%

Agustus 19, 2007 · Tinggalkan sebuah Komentar

Pemerintah mengharapkan kredit perbankan nasional pada tahun 2008 tumbuh sebesar 20-24 persen. Hal ini untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 persen yang tertuang dalam nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008. Selain itu, perbankan dapat meningkatkan pengumpulan dana pihak ketiga (DPK) dan memperbaiki kualitas kredit bermasalah (non performing loan/NPL).

Pada nota keuangan dan RAPBN Tahun 2008 disebutkan kinerja perbankan semakin membaik hingga tahun depan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi makoekonomi yang semakin kondusif dan memberikan landasan yang kuat bagi perkembangan kegiatan perbankan. Selain itu, persepsi risiko usaha yang selama ini menjadi salah satu kendala penyaluran kredit perbankan akan semakin membaik. Hal ini dipengaruhi oleh upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur.

Perbaikan iklim usaha tersebut didukung oleh beberapa ketentuan yang mengarah pada perbaikan fungsi intermediasi perbankan. Memperhatikan kondisi tersebut, pertumbuhan penyaluran kredit perbankan diperkirakan akan meningkat pada kisaran 20-24 persen. Peningkatan ini disertai perbaikan rasio NPL, peningkatan penghimpunan dana, dan peningkatan profitabilitas.

Secara umum, untuk memenuhi target tersebut, pemerintah tetap memperhatikan harmonisasi peraturan dan kebijakan yang tanggap terhadap dinamika yang terjadi. Selain itu, kebijakan sektor keuangan diarahkan untuk mewujudkan sistem keuangan yang dinamis dan menciptakan sistem pengawasan secara terpadu. Program yang dilaksanakan meliputi pembentukan kerangka pengemangan sektor  keuangan secara utuh, termasuk finalisasi usulan konsep Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun operasionalisasi forum stabilitas keuangan indonesia.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah mengatakan, keseluruhan nota keuangan dan RAPBN Tahun 2008 sudah cukup realistis, termasuk pertumbuhan kredit perbankan sebesar 22-24 persen. Dia optimistis target pertumbuhan kredit maupun pertumbuhan ekonomi secara umum, dapat terpenuhi. Di sisi lain, BI memprediksi pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6,5-7 persen.

Okezone

Kategori: Keuangan & Perbankan

Dephub Prioritiskan Dana RAPBN 2008 untuk Kereta Api

Agustus 19, 2007 · Tinggalkan sebuah Komentar

Departemen Perhubungan akan memprioritaskan dana yang terdapat pada RAPBN 2008 sekira Rp16,2 triliun, untuk perbaikan sistem kereta api. 

“Paling banyak akan digunakan untuk infrastruktur perhubungan, khususnya untuk kereta api,” kata Menteri Perhubungan Djusman Syafi’i Jamal usai konferensi pers, di Gedung Departemen Keuangan, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/8/2007). 

Menurutnya, dana yang diperoleh untuk tahun depan sekira Rp16,2 triliun itu, meningkat 64,1 persen dari perkiraan realisasi dalam RAPBN-P 2007.

Selain, difokuskan untuk kereta api, Dephub juga akan menggunakan dana itu untuk pembangunan dua bandara besar yakni, Bandara Kualanamo Medan dan Bandara Hasanuddin Makassar. “Juga bandara-bandara yang rawan bencana atau perintis,” kata dia.

Untuk transportasi luat, dana itu akan digunakan untuk pembangunan pelabuhan pada daerah rawan, dan kapal perintis. “Intinya, untuk percepatan arus barang dan peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi,” tegasnya.

Okezone

Kategori: Otomotif & Transportasi

Pemerintah Bentuk Tim Khusus Revisi KK Freeport

Agustus 19, 2007 · Tinggalkan sebuah Komentar

Pemerintah dalam waktu dekat akan membentuk tim khusus untuk menangani revisi kontrak karya (KK) tambang PT Freeport Indonesia di Grasberg, Papua. Revisi KK Freeport tetap mengedepankan kesepakatan bersama antara pemerintah Indonesia dengan Freeport.

“Kan harus dibentuk tim, tidak hanya kita (Ditjen Minerbapabum), ada interdep yang akan menangani hasil audit,” kata Dirjen Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Departemen ESDM Simon Sembiring, di Gedung Departemen ESDM Jakarta.

Sebelumnya, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pemerintah berkeinginan merevisi KK Freeport. Langkah ini merupakan bagian dari rekomendasi tim audit Freeport yang dibentuk pemerintah. Revisi akan melibatkan beberapa departemen, di antaranya, ESDM, Departemen Keuangan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kepolisian, dan TNI. 

Simon mengatakan, negosiasi aspek revisi KK Freeport ini nantinya akan ditangani oleh tim khusus. Tim akan dipimpin oleh Menteri Koordinasi Perekononomian (Mengko Perek). Dia mengharapkan, negosiasi akan bisa segera tuntas. “Mudah-mudahan tahun ini,” harapnya.
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>
Simon menjelaskan, revisi kontrak Freeport bisa dilakukan jika kedua belah pihak setuju. Menurut dia, batasan yang akan diambil pemerintah adalah hal-hal yang tidak mengganggu kontrak-kontrak Freeport dengan pihak lain. Berikutnya, tidak mengganggu kewajiban-kewajiban Freeport seperti pinjaman.

“Sepanjang tidak mengganggu kontrak dan pinjaman Freeport, dia (Freeport,Red) harus setuju,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, sejauh ini pihaknya sudah membicarakan sejumlah masalah terkait revisi kontrak dengan pihak Freeport. Pembahasan revisi kontrak akan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap awal, revisi kontrak akan dilakukan pada hal-hal yang tidak fundamental dengan harapan ditanggapi positif freeport. Di antaranya, menyangkut  perubahan jangka waktu pembayaran royalti.

“Diusulkan diubah jangka waktu perhitungannya, dari yang tiga bulan, kita bilang kenapa tidak ketika pengapalan saja kan itu lumrah dimana-mana,” ujarnya.

Revisi lainnya, jelas Simon, yang telah dibahas pihaknya dengan Freeport  adalah mengenai penurunan produksi. Kewenangan jumlah produksi berada di tangan pemerintah dan Freeport tidak pernah memenuhi komitmen produksinya. “Dulu, sempat kita kasih produksi 300 ribu ton per tahun, kenyataannya tidak pernah tercapai. Kalau gitu turunkan 250 ribu per tahun saja, kan yang dulu tidak terpenuhi,” paparnya.

Sementara yang menyangkut aspek lingkungan akan ditangani di bawah koordinator Kementrian Lingkungan Hidup (KLH). Sementara untuk masalah terkait pabrik logam (smelter), pemerintah akan menangguhkan negosiasinya. “Kalau masalah smelter, kita tunggu RUU Minerbapabum, ” ungkapnya.

Okezone

Kategori: Mineral & Energi

28 Agustus Akan Terjadi Gerhana Bulan Total

Agustus 19, 2007 · Tinggalkan sebuah Komentar

Fenomena alam berupa gerhana bulan total akan kembali terjadi pada 28 Agustus sekira pukul 16.52 WIB, mendatang. Gerhana bulan Total yang berlangsung di langit Indonesia ini bisa dinikmati diseluruh wilayah pada saat cuaca cerah.

“Gerhana bulan total (GBT) pada 28 Agustus mendatang merupakan gerhana bulan seri Saros 128 dan merupakan gerhana bulan ke 40 dari 71 gerhana bulan yang terjadi pada seri itu,” kata Pakar Astronomi, ITB, Dr Moedji Raharto.

Dia menjelaskan, gerhana bulan total yang terjadi tahun ini merupakan yang kedua kalinya. Di mana, pada musim gerhana bulan kedua pada 28 Agustus, nanti. Kedudukan bulan dan matahari seolah bertukar tempat. Berbeda dengan GBT yang terjadi pada 3-4 Maret 2007.

“Gerhana bulan total pada 28 Agustus, mendatang berada di arah rasi aquarius dan matahari berada di rasi Leo. Sedangkan, pada GBT Maret lalu. Matahari berada di arah rasi Aquarius,” jelasnya.      

Gerhana bulan total yang akan terjadi pada 28 Agustus mendatang diperkirakan memasuki penumbra atau momen gerhana penumbra dimulai sekira pukul 14.52 WIB. Setelah itu, 59 menit kemudian, bulan memasuki umbra atau momen gerhana bulan.

“Sekira 61 menit kemudian, gerhana bulan total pun dimulai. Seluruh bulan memasuki umbra bumi pada pukul 16.52 WIB,” ungkapnya.

Kemudian kata dia, setelah sekira satu jam 31 menit berada pada momen GBT sebagian bulan memasuki penumbra pada pukul 18.23 WIB. Seluruh bulan akan meninggalkan umbra bumi atau gerhana umbra bulan berakhir pada pukul 19.24 WIB. “Gerhana bulan total sendiri akan berakhir sekira pukul 20.22 WIB,” tambahnya.

Fenomena alam, gerhana bulan total ini bisa dinikmati seluruh wilayah di Indonesia. Bagi yang akan menikmatinya, disarankan untuk berdiri di lokasi yang lapang di kaki timur langit. “Jangan ada halangan dari bangunan atau pohon agar bisa menyaksikan gerhana bulan secara seksama,” sarannya.

Gerhana bulan total ini juga bisa disaksikan di beberapa negara seperti Amerika Utara, sebagian Amerika Selatan, Antartika, New Zeland, Australia bagian Timur, timur laut Asia, Lautan Pasifik, lautan atlantika bagian barat, Asia Timur, lautan India.

Okezone

Kategori: Berita Utama (1)

Depkes Godok Kartu Elektronik Askeskin

Agustus 19, 2007 · 1 Komentar

Kepala Pusat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Departemen Kesehatan (Depkes), Ida Bagus Indra Gotama mengungkapkan, saat ini pemerintah menggodok pembuatan kartu elektronik peserta Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin).

Kartu itu akan menggunakan teknologi sidik jari. Dengan demikian, selain pemegang kartu,orang lain tidak bisa menggunakannya. ’’Kami masih menggodok itu. Namun, yang jelas, mengenai jumlah dan nama peserta Askeskin ditargetkan tuntas selama dua bulan ini,” tegasnya.

Dia menambahkan, pembuatan kartu elektronik itu mungkin akan terealisasi pada 2008 mendatang dengan melibatkan partisipasi pemerintah daerah, sedangkan anggarannya bisa diambil dari biaya kesehatan tidak langsung dari Askeskin sebesar 3%. DPR yang mencium rencana ini langsung menyatakan penolakannya.

Meskipun kartu Askeskin elektronik ini bertujuan untuk memberantas pemalsuan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang memicu penggunaan Askeskin oleh orang bukan sasarannya, wakil rakyat tetap menolak. ’’Sebab,cara tersebut justru akan membebani Depkes dengan biaya yang lebih besar lagi. Dana kesehatan berdasarkan standar WHO itu USD12 per orang, tapi Depkes kan baru bisa memberikan antara USD5–USD6.Ini kanmasih di bawah standar,” papar anggota Komisi IX DPR M Junaedhie.

Seputar Indonesia

Kategori: Berita Utama (1)

Asuransi Jiwa Butuh LPP

Agustus 19, 2007 · Tinggalkan sebuah Komentar

Industri asuransi jiwa nasional memerlukan lembaga penjamin polis (LPP). ”Selain itu,keberadaan LPP seperti lembaga penjamin simpanan (LPS) diharapkan bisa mendorong industri asuransi berkembang lebih baik setelah kepercayaan masyarakat meningkat,” ungkap Direktur Penjaminan dan Manajemen Risiko LPS Firdaus DjaelaniDi sela pelatihan PS yang digelar Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) di Jakarta,kemarin. Firdaus mengatakan, keberadaan LPP juga sangat dibutuhkan regulator agar fungsi pengawasannya bisa lebih efektif. ”Sebab,pemerintah tidak perlu lagi direpotkan adanya perusahaan- perusahaan asuransi jiwa yang masuk dalam pengawasan,” jelas Firdaus.

Menurut Firdaus, kendati kondisi perekonomian nasional terus berangsur membaik, tidak menutup kemungkinan adanya perusahaan asuransi jiwa yang menghentikan operasi dan lari dari tanggung jawab untuk meng-cover pertanggungan pemegang polis. Sebab, menurut analisis Firdaus, jatuh dan terhentinya kegiatan operasional sejumlah lembaga keuangan dan perbankan saat ini lebih karena alasan moral hazard.

”Bukan hanya faktor ekonomi seperti inflasi tinggi dan segala macam lainnya,”tegas dia. Ketika moral hazard terjadi, terang Firdaus, lembaga keuangan dan perbankan cenderung tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudent) dan mengabaikan tanggungjawab. ”Sementara nasabah tidak bisa berbuat apa-apa akibat mereka tidak memiliki akses seperti informasi yang cukup luas,”tambah dia.

Firdaus menyebutkan, selain nasabah perbankan,upaya melindungi nasabah pemegang polis asuransi jiwa sudah banyak dilakukan negara-negara lain.Mekanisme kelembagaannya terbagi dua,yaitu disatukan dengan lembaga penjamin simpanan bank dan asuransi atau dipisahkan sendiri-sendiri. Mekanisme pertama digunakan di Kanada, sedangkan mekanisme kedua sudah diterapkan di Taiwan.

”Kalau Indonesia, mekanismenya perlu dilakukan pembahasan lebih luas.Sebab, ini harus sesuai kebutuhan industri sendiri,” papar Firdaus. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Evelina F Pietruschka mengatakan,AAJI bersama Biro Perasuransian Bapepam-LK sejak lama telah melakukan riset di sejumlah negara seperti Malaysia dan Kanada guna menentukan bentuk lembaga penjaminan dimaksud.

Hingga saat ini, laporan riset sudah masuk ke dalam pembahasan regulator terkait. ”Kita tidak menargetkan kapan pembahasannya bisa selesai. Tapi kita harap kebijakannya sudah bisa diterbitkan pada 2008 mendatang,”kata Evelina. Dihubungi terpisah, Wakil Presiden Direktur PT AIG Life S Budisuharto mengakui, hingga saat ini industri asuransi jiwa nasional belum mengenal adanya LPP sehingga ketika terjadi guncangan yang mengakibatkan tutupnya perusahaan asuransi, nasib si pemegang polis menjadi tidak menentu.

”Saya kira ini harus dibicarakan dengan seluruh pelaku industri dan akan lebih bagus lagi jika regulatornya yang ambil inisiatif,”kata dia. Budi menjelaskan, pihak yang paling dikhawatirkan akibat ketiadaan lembaga penjamin polis adalah pemegang polis dari perusahaan asuransi jiwa dengan skala solvensi menengah ke bawah.

Sedangkan nasib pemegang polis perusahaan asuransi jiwa bersolvensi skala tinggi tidak dikhawatirkan, pasalnya perusahaan yang dimaksud dipastikan telah memiliki risk management yang cukup kuat. ”Sehingga nasib si pemegang polisnya juga tidak perlu dikhawatirkan,” imbuh dia.

Seputar Indonesia

Kategori: Keuangan & Perbankan

Produksi Biofuel Ancam Pertanian Pangan

Agustus 19, 2007 · Tinggalkan sebuah Komentar

BIOFUEL (bahan bakar nabati) diyakini sebagai bahan bakar ramah lingkungan. Namun, para ilmuwan memperingatkan, adopsi besar-besaran biofuel bisa memicu masalah tersendiri, yakni kelangkaan air karena produksi biofuel dinilai sangat boros air.

Biofuel diproduksi dari tanaman dan tanaman tersebut membutuhkan air. Karena berbagai belahan Bumi sudah menderita kelangkaan air,maka manusia akan dihadapkan pada pilihan sulit, yakni menggunakan air untuk menumbuhkan bahan pangan atau untuk memproduksi biofuel. ”Ketika pemerintahan-pemerintahan dan perusahaanperusahaan berdiskusi tentang solusi biofuel, mereka tidak terlalu banyak membahas isu kelangkaan air.Padahal suplai air di dunia sesungguhnya mulai langka,” tutur Direktur World Water Week Conference Johan Kuylenstierna.

Kuylenstierna memperingatkan, pada masa mendatang produksi bahan pangan terus meningkat dan konsumsi air di sektor pertanian pun meningkat. Apabila produksi biofuel juga ditingkatkan, maka akan terjadi perebutan air antara produksi bahan pangan dan biofuel. ”Pertanian pangan akan kehabisan air ketika air alihkan ke pertanian produksi biofuel,” tandas juru bicara Stockholm International Water Institute (SIWI) David Trouba.

SIWI memprediksi, pada 2050 jumlah air tambahan yang dibutuhkan untuk produksi biofuel akan setara dengan jumlah air yang dibutuhkan pertanian pangan. Karena itu, para ilmuwan menilai, biofuel bukan satusatunya solusi energi ramah lingkungan,namun hanya alternatif di antara solusi yang sesungguhnya lebih ramah lingkungan, yakni yang tidak mengancam ekosistem Bumi.

Kepala Centre for Science and Environment,India, Sunita Narain, menegaskan, prioritas dunia hendaknya tidak dititikberatkan pada cara pengembangan biofuel, namun pada pengurangan konsumsi bahan bakar oleh manusia. Narain memperingatkan, ekosistem Bumi akan tetap rusak apabila manusia mengonsumsi biofuel sebanyak konsumsi bahan bakar fosil pada saat ini.

”Apabila kita hendak menggunakan air untuk produksi biofuel, maka kita harus memangkas konsumsi biofuel. Misalnya, kita harus menggalakkan sistem transportasi kolektif. Dengan begitu, jumlah kendaraan bisa dikurangi,” jelas Narain. Di samping bisa memicu kelangkaan air, produksi besarbesaran biofuel bisa mengakibatkan peningkatan tajam harga bahan makanan pokok.

”Produksi biofuel bisa menjadi pesaing utama produksi makanan.Karena itu,harga makanan global bisa meningkat,” ujar Kuylenstierna. Narain sepakat dengan gagasan tersebut dan memberikan contoh ”perang tortilla” yang terjadi di AS baru-baru ini.Tortilla terbuat dari jagung. Namun,jagung juga digunakan sebagai bahan baku produksi biofuel ethanol.

Pada awal 2007, peningkatan produksi ethanol memicu kenaikan harga jagung di pasar internasional. Paling menderita adalah masyarakat Meksiko karena tortilla adalah makan pokok mereka. Sebaliknya,AS malah berinvestasi besar-besaran untuk meningkatkan produksi ethanol.

Pada saat ini, ethanol mewakili lima persen volume total bahan bakar di AS. Untuk memproduksi 95 liter ethanol murni, pabrik biofuel membutuhkan sekitar 200 kg tepung jagung. Bahan makanan sebanyak itu cukup untuk menyuplai kebutuhan kalori seseorang selama satu tahun.

Seputar Indonesia

Kategori: Berita Utama (1)

Melepas Penat hingga Berbisnis

Agustus 19, 2007 · Tinggalkan sebuah Komentar

REST AREA di jalan tol kini bukan saja menjadi tempat istirahat melepas penat. Rest area kini menjadi pusat perdagangan,bahkan untuk pertemuan bisnis.

Bila Anda pengguna ruas jalan tol, pasti pernah melalui ruas tol Jakarta–Cikampek dengan panjang 72 km ini,yang menghubungkan antara DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sejak dua tahun belakangan ini, di sepanjang ruas jalan tol tersebut, kita pernah melihat tempat istirahat (rest area) yang berbeda dengan rest area di ruas tol lainnya.

Sejak 2003 lalu, PT Jasa Marga mengambil kebijakan melalui Induk Koperasi Karyawan Jasa Marga (Inkopkar Jaga),bekerja sama dengan investor untuk pembangunan rest area. Pembangunan ini dilakukan untuk lebih memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jalan tol. Ini sesuai dengan Pasal 7 PP 15/2005 tentang Jalan Tol yang berbunyi ‘pada jalan tol antarkota harus tersedia tempat istirahat dan pelayanan untuk pengguna jalan tol’.

Atas dasar itulah, PT Jasa Marga membuat terobosan membangun rest area yang dilengkapi berbagai macam fasilitas untuk kepentingan pengguna jalan tol. Kebijakan yang dikeluarkan PT Jasa Marga ini terwujud dengan diresmikannya rest area KM 19,200 di ruas tol Jakarta– Cikampek.

Rest area ini merupakan pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), restoran, kantin, tempat ibadah, bengkel, toilet, dan area parkir luas. KetuaInkopkarJagaIwanMoedyarno mengatakan,dengan fasilitas tersebut rest area Km 19 berada di dalam tipe A, karena telah dilengkapi dengan SPBU berbeda dengan rest area sebelumnya.

Keberadaan Km 19 dengan fasilitas lengkap ini ternyata diminati pengguna jalan tol. Melihat hal ini, belakangan investor lain mulai berlombalomba untuk bekerja sama dengan Inkopkar untuk pembangunan rest area seperti di Km 19.”Sepanjang ruas Jakarta– Cikampek sudah berdiri lima rest area dengan tipe A ini,” kata Iwan Moerdyarno.

Rest area tersebut berada di Km 19, Km 39, dan Km 57 arah Cikampek. Sedangkan dari arah menuju Jakarta, rest area tipe A ini berada di Km 62 dan Km 42. Kelebihan dari rest area tersebut, selain berdiri di atas lahan seluas 2–4 ha, juga dilengkapi SPBU, restoran, toilet, sarana ibadah, bengkel, P3K, dan anjungan tunai mandiri (ATM).

Di Km 19 misalnya, rest area ini berdiri atas lahan yang luas, dengan fasilitas yang sangat lengkap.Pengamatan SINDO di rest area ini terdapat SPBU, restoran seperti Pizza Hut, Starbucks Cafe, Rumah Makan Sederhana, Factory Outlet, Dunkin Donuts, EJO Café, Solaria, Alfa Mart, 31 kantin, toilet, bengkel,ATM,dan lahan parkir yang luas.

Jejeran mobil pribadi dan bus pariwisata nampak terparkir di areal ini,restoran dan kantin pun terlihat penuh oleh pengguna jalan tol yang datang ke rest area yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Tambun Selatan ini. Kebersihan dari rest area ini pun patut diacungi jempol.Hampir di setiap sudut tidak ditemukan sampahsampah yang berserakan. Menurut Iwan,pembangunan rest area ini terinspirasi dari rest area yang ada di Jepang,Malaysia, dan Singapura.

Tempat Meeting Baru

Fasilitas yang serbalengkap di rest area tersebut, membuatnya tidak hanya dijadikan tempat istirahat saja. Namun, kini bertambah fungsinya malah menjadi tempat tujuan pengguna jalan tol. Iwan mengakui, kini rest area dijadikan oleh masyarakat untuk melakukan pertemuan-pertemuan bisnis dan membicarakan sesuatu yang penting. Bahkan, ada beberapa masyarakat yang sengaja datang ke rest area untuk sekadar melepas kepenatan.

”Bila Anda mengunjungi rest area yang ada di tol Jakarta–Cikampek, Anda akan betah dan ingin kembali mendatangi rest area tersebut,”ucapnya. Namun, Iwan mengakui PT Jasa Marga belum memiliki data intensitas pelaku bisnis melakukan pertemuan di rest area.

”Itu merupakan privatisasi pengguna jalan tol saat mendatangi rest area,” terangnya. Namun, biasanya meeting point yang dilakukan pelaku bisnis ini kerap terjadi pada hari kerja terutama saat makan siang. Lokasi rest area di Km 19 ini sendiri sangat strategis dan mudah dijangkau pelaku usaha yang berbisnis di wilayah Kota Bekasi, Cibitung, dan Cikarang. Rest area ini berada di pertengahan lokasi tersebut, sehingga mudah dijangkau pelaku bisnis yang menanam investasi di wilayah tersebut,” tukasnya.

Tak ayal, keberadaan rest area ini pun menjadi salah satu tempat alternatif berkumpulnya para pelaku bisnis di wilayah- wilayah tersebut. ”Jarak antara Jakarta menuju lokasi kawasan industri sangatlah memakan waktu,sehingga rest area menjadi tempat alternatif pertemuan,” imbuhnya.

Muhamamad Iqbal, salah seorang pengunjung yang ditemui, mengatakan bahwa dirinya pasti menyempatkan mampir ke rest area ini setiap akhir pekan,sebelum pulang ke rumahnya di Purwakarta, Jawa Barat.”Setiap akhir pekan,saya pulang ke rumah orangtua bersama istri dan anak. Rest area ini merupakan salah satu tempat tujuan kami untuk melepas lelah,” ujar pria yang membuka usaha pakaian di Pasar Senen ini.

Seputar Indonesia

Kategori: Gaya Hidup