Pengangguran yang cukup besar titik lemah pemerintah Indonesia dalam mengatasi setiap kasus-kasus hukum yang menimpa para TKI di Malaysia maupun di Timur Tengah. Indonesia tidak berdaya di hadapan negara penerima TKI.”Kami menilai pemerintah memiliki daya tawar lemah di hadapan Badawi (PM Malaysia) atau pemerintah di kawasan Timur Tengah dalam setiap mengatasi persoalan hukum yang menimpa para TKI di sana,” ungkap Sekretaris Dewan Pengurus Migrant Care Mulyadi, Mulyadi, terkait berbagai kasus penganiayaan TKI di luar negeri yang berbuntut kematian, di Solo, Senin (20/8).
Menurut dia, terkait berbagai kasus penganiayaan TKI di Malaysia, jelas menunjukkan pemerintah Badawi sangat paham, pemerintah SBY-Kalla kesulitan mengatasi banyak pengangguran domestik. Banyaknya warga yang bekerja di banyak negara, termasuk di Malaysia, dianggap sebagai pemecah kebuntuan sekaligus keuntungan devisa.
Karena itu, kata aktivis advokasi buruh migran asal Boyolali ini, ketika bermunculan kasus-kasus hukum yang menimpa TKI di Malaysia, kebisaan pemerintah RI hanya sekadar mendesakkan proses hukum secara normatif.
Sayangnya, itu tidak diikuti kemampuan untuk mendesakkan sampai selesainya proses peradilan yang adil buat para TKI. Pemerintah tidak bisa mendesak negara-negara sahabat itu untuk menjatuhkan hukum yang setimpal bagi para majikan yang menjadi tertuduh.
Lebih dari itu, hubungan bilateral Indonesia dengan Malaysia selama ini tak hanya sebatas di sektor tenaga kerja, namun juga banyak bidang.
“Dan Indonesia tidak ingin kue lainnya itu terganggu hanya karena masalah TKI pembantu rumah tangga,” kata Direktur LSM Social Analysis and Research Institute ( SARI) Solo itu lagi.
Karena itu dia menilai tidaklah mengherankan kalau kasus penganiayaan, pelecehan seksual atau kasus-kasus hukum menyangkut upah TKI, tiap tahun selalu bermunculan, dan tidak mendapatkan penanganan secara tuntas.
Dari penelusuran selama ini sedikitnya sekitar 1.000 TKI di Malaysia selalu didera penyiksaan atau pelanggaran hukum lainnya, yang dilakukan majikan mereka.
“Kami dari kalangan LSM Advokasi Buruh Migran mendesak pemerintah, agar ada MoU ulang yang mengatur tentang TKI. Dengan begitu ke depan para pekerja Indonesia di negeri jiran itu selamat dan terhindar dari kasus-kasus penganiayaan atau pelecehan seksual,” tegasnya.
1 response so far ↓
tita // Januari 18, 2008 pada 1:28 pm |
emang bener banget….
kasihan lihat TKI di luar sana. mereka sudah seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah. setidaknya, pemerintah dan seluruh masayarakat harus menyadari kalau TKI juga menjadi devisa negara dan berperan penting dalam pembangunan. Hidup TKI…..