Tarif Rumah Sakit Distandarkan

Departemen Kesehatan (Depkes) akan segera memberlakukan standar biaya perawatan di rumah sakit (RS) pemerintah.Standar baku tarif RS atau diagnosis related group (DRG) nantinya diharapkan menjadi standar baku biaya perawatan di RS pemerintah. Kepala Bagian Program dan Informasi Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik (Ditjen Yanmedik) Ninin Setianingsih mengatakan, DRG ini akan diberlakukan mulai 1 September 2007, setelah Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari mengeluarkan Surat Keputusan (SK).

Keputusan ini akan diberlakukan serentak di seluruh RS pemerintah di Indonesia yang berjumlah 464. ”Ini standar baku seperti yang ada di Amerika Serikat, Australia, Malaysia, yang memiliki standar baku satu harga,”jelas Ninin.Bahkan, kata dia, untuk negara sebesar Amerika Serikat baru bisa mengimplementasikan standar biaya itu selama 30 tahun,Australia 10 tahun,dan Malaysia 6 tahun.

Menurut Ninin, dengan standar ini pasien akan mendapat keuntungan seperti kepastian biaya, kejelasan penyakit, perawatan yang diberikan dan meminimalkan pengeluaran yang tidak perlu. Sedangkan untuk pihak RS, standar baku ini akan memacu transparansi, efisiensi, serta komitmen yang tinggi terhadap biaya dan perawatan yang diberikan. Selain itu, untuk mengurangi faktor kesalahan manusia (human error).

Standar baku tarif RS ini nantinya memiliki beberapa komponen yang dijadikan satu paket untuk pasien. Komponen itu terdiri atas biaya perawatan, akomodasi, penginapan, pelayanan rawat inap, obat-obatan, alat kesehatan, dan jasa yang dipakai.

Khusus standar obat yang digunakan, yakni obat generik, sehingga penggunaan obat di luar generik harus tetap memakai penyesuaian dengan pihak terkait, yakni PT Askes, Komite Medik, dan direktur RS yang bersangkutan. ”Jika nanti seorang pasien operasi caesar, dia akan mendapatkan biaya yang jelas. Meski nanti dia punya kondisi tertentu seperti hipertensi,tetap akan diatur pada detail-detail standar biaya,” terangnya.

Kurangi Kecurangan

Penerapan standar baku ini juga diharapkan mengurangi,bahkan meniadakan, praktik kecurangan yang mungkin dilakukan pihak RS maupun perusahaan farmasi. Termasuk dalam kasus dugaan penggelembungan dana (mark up) seperti yang terjadi di RSUD Baubau (Sulawesi Tenggara). Sebagai langkah awal, Depkes telah mengujicobakan program standar baku ini ke 15 RS sejak 2006.

Nantinya, 15 RS ini akan menjadi RS rujukan bagi pelaksanaan standar biaya perawatan di Indonesia.15 RS itu antara lain RS Cipto Mangunkusumo, RS Dharmais, RS Fatmawati, RS Persahabatan, RS Hasan Sadikin (Bandung), RS dr Sarjito (Yogyakarta), RS Kariadi (Semarang), RS Sanglah (Denpasar). Tidak hanya untuk kelas III, berikutnya pada 1 Oktober penerapan standar biaya RS pemerintah untuk kelas II, I,dan VIP dilaksanakan.

Menkes Siti Fadilah Supari mengatakan, alasan pemberlakuan standar biaya ini memang ditujukan agar tidak terjadi praktik pembohongan atau kecurangan yang dilakukan RS. ”Kita berangkat dari pemahaman bahwa berobat di Indonesia cukup mahal dibandingkan Malaysia dan Singapura, sehingga harus ada standar harga,” tegasnya.

Menurut Menkes,pemberlakuan ini akan meminimalisasi peluang permainan harga obat seperti yang terjadi dalam program Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Askeskin).”Ini menjaga mereka dari kebohongan saat berobat, termasuk mark up oleh RS terhadap orang sakit,” tegasnya. Kelak, jika terjadi pelanggaran, pihak RS akan dikenai sanksi sesuai UU RS.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ikatan Dokter Indonesia Zaenal Abidin berpendapat berbeda tentang pemberlakuan standar tarif ini. Menurut dia, jika ingin meminimalisasi kecurangan atau permainan harga obat-obatan, seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan penerapan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Dia mengatakan, dengan UU SJSN, masalah kecurangan ataupun permainan harga tetap dapat diminimalisasi.

”Seharusnya kita konsisten dulu untuk memberlakukan sistem di tataran regulasi,” terangnya. Selain itu, ujar dia,pemerintah semestinya melibatkan para dokter di seluruh RS di daerah untuk merumuskan standar baku tarif RS tersebut. Sebab, menurut dia, para dokter dapat memberikan masukan terkait uang jasa profesi dokter. ”Supaya kebijakan ini tidak sepihak, karena ini melibatkan berapa besar jumlah yang harus dibayarkan pada kegiatan dokter,” jelasnya.

Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Arsada) Hanna Permana Subanegara pada prinsipnya ikut mendukung pemberlakuan standar baku tarif RS ini.Kendati demikian, dia mengusulkan ke pemerintah, yakni Depkes agar melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Hal ini bertujuan agar ada surat edaran (SE) yang dapat mempercepat revisi peraturan daerah (perda) di setiap daerah. Selama ini, kata dia, setiap RS daerah menggunakan biaya sesuai perda.Kemudian, jika SK Menkes diberlakukan, otomatis harus ada revisi perda. Sementara untuk revisi perda ini membutuhkan waktu lama, yakni bisa sampai 6 bulan. ”Kalau Menkes berkoordinasi dengan Mendagri dan mengeluarkan surat edaran, masing-masing daerah akan cepat memberlakukan tarif baku itu,”terangnya.

Seputar Indonesia

About these ads

Perihal buletin
Blog Berita Buletin Bisnis Blog ini Berisi Ringkasan info Bisnis dan Ekonomi/ This Blog consist of economic and business news. Bila anda tertarik untuk memberikan kritik atau saran atau membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan kirim melalui email ke buletinbisnis@yahoo.com/ If you have any critic, suggestion or need further information, please feel free to send the question to buletinbisnis@yahoo.com

3 Responses to Tarif Rumah Sakit Distandarkan

  1. abi mengatakan:

    saya mahasiswi, apakah ada standar baku pada sistem informasi rumah sakit khususnya pada sistem informasi manajemen rumah sakit?kalau ada, tolong juga standar baku pada pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data serta penyampaian data pada rumah sakit!
    terima kasih

  2. rihy pattipeilohy mengatakan:

    saya setuju dengan sistem standar biaya untuk semua rumah sakit daerah yang menjadi masalahnya apakah sudah ada standar jasa dokter atau perawat ?juga apakah jasa dokter dan perawat di jawa bisa sama dengan diluar jawa? ini kan menjadi masalah terutama untuk jasa dokter spesialisnya?

  3. GARY mengatakan:

    Apakah harga nasi goreng di Jogjakarta sama dengan di Jayapura atau Timika ? atau Apakah dengan jumlah rupiah uang yang sama kita bisa membeli nasi goreng dengan kualitas dan kuantitas yang sama di Solo dengan di Jakarta Pusat ? Saya memakai perumpamaan nasi goreng sebagai makanan umum rakyat sebagai ganti biaya hidup minimal. Sebaiknya kita pertimbangkan kearifan lokal dari daerah yang dirumuskan dalam perda yang benar – benar bener ( ada juga sih yang hanya benar dan … ). Jadi kalau kita tidak bisa menstandarkan harga yang basic & riil bagaimana mau menstandarkan “harga jual” jasa pelayanan kesehatan di masing masing daerah yang berbeda besaran biaya hidup minimalnya ?

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: