Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai RAPBN 2008 terjadi kesenjangan antara anggaran belanja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Anggaran belanja daerah hanya naik 3,2 persen, sementara belanja pemerintah pusat naik 7,2 persen dibandingkan APBN 2007.
Demikian disampaikan oleh Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita dalam pidato pada sidang paripurna khusus DPD, di kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/8/2007).
“Alokasi belanja pusat dan daerah perbandingannya belum berubah, yaitu bobotnya terlalu besar untuk belanja pusat,” kata Ginandjar.
Selain itu, DPD juga merasa prihatin atas biaya pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD yang belum juga tercapai. “Bahkan, yang kami baca akan terjadi penurunan dari anggaran tahun lalu dari 11,8 persen menjadi 10 persen,” terangnya.
Menurutnya, belum tercapainya amanat konstitusi untuk anggaran pendidikan tentunya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga tanggung jawab DPR. “Ini sesuai dengan pasal 23 UUD 1945,” tukas dia.
DPD pun meminta perhatian pemerintah terkait kebijakan ujian nasional. “DPD dapat memahami jika ujian nasional diselenggarakan untuk mengukur standar dan kualitas pendidikan. Namun, ujian nasional sebagai satu-satunya penentu kelulusan dapat dinilai bertentangan dengan makna pendidikan sebagai proses pematangan pribadi dan juga dapat dianggap mencederai hak dan kewajiban pendidik untuk melakukan evaluasi serta proses pemantauan peserta didik. Oleh sebab itu kami berharap pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan ujian nasional,” kata Ketua DPD.
1 response so far ↓
Yudi // Februari 19, 2009 pada 10:10 pm |
Berapa sih proporsi ideal belanja daerah dan belanja pusat? Apakah memang kenaikan atau penurunannya harus sebanding? Kita .. eh guwe keknya gak tahu gimana sebenarnya skenario anggaran desentralisasi. Apakah masing2 komponen inginnya seragam atau gimana?