Merger BEJ-BES. Direktur BES: Nama Baru Seperti Kereta Api

Direktur Utama Bursa Efek Surabaya (BES) Sihol Siagian menyatakan, calon nama hasil merger Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan BES seperti nama jurusan kereta.

Bagaimana tidak, nama baru yang akan disandang disebut-sebut yakni PT Jakarta-Surabaya Exchange.

“Panjang sekali ya seperti kereta,” kata Sihol sambil tertawa saat membuka gethering seminar Bursa Efek Surabaya, di Harris Hotel, Kuta, Bali, Sabtu (1/9/2007).

Kendati demikian, dia menyatakan, untuk nama yang pasti belum ditentukan. Sebab, masih menunggu hasil rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB).

“Tergantung, usulan ini nanti diterima atau tidak pada Oktober mendatang,” tandasnya.

Namun yang pasti, Sihol mengatakan, tidak ada alasan untuk tidak mengganti nama yang disandang dua perusahaan efek, dengan alasan keadilan bagi anggota bursa.

Seperti diketahui, BES dan BEJ akan melakukan merger dan rampung pada semester pertama tahun 2007. Namun, rencana ini terus molor dan menunggu hasil keputusan RUPS.

Okezone

85% Transaksi Obligasi Melalui OTC

Sekira 80 hingga 85 persen transaksi obligasi dilakukan melalui over the counter (OTC) atau di luar jalur resmi. Untuk itu, perlu langkah penertiban terhadap transaksi itu.

Demikian disampiakan Direktur Bursa Efek Surabaya (BES) Guntur Pasaribu di sela seminar wartawan pasar modal di Hotel Harris, Kuta Bali, Sabtu (1/9/2007).

Menurutnya, tindakan itu disebabkan adanya perbedaan pajak transaksi di perusahaan efek dan perbankan. Saat ini, perusahaan efek, dalam hal ini BES, dibebani pajak transaksi 20 persen. Sementara, transaksi obligasi yang lewat perbankan tidak dikenakan pajak.

“Ada ketidakadilan dalam pajak transaksi. Jika perbankan free, kenapa jika perusahaan efek kena pajak?” tanya Guntur.

Kendati demikian, kata Guntur, pajak yang sekarang dibebankan tidak perlu dihilangkan. Tetapi lebih baik disamakan.

“Harusnya diambil angka tengah-tengah. Misalnya, antara 20-15 persen,” kata dia.

Dengan begitu menurutnya, pasar obligasi akan lebih likuid dan banyak investor yang masuk ke bursa.

Okezone

Harga BBM Industri Naik, Pelaku Usaha Bebankan ke Konsumen

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofyan Wanandi mengatakan, kenaikan BBM industri memang tidak bisa dihindarkan, sebab harga dalam negeri mengikuti pergerakan harga internasional. Sikap pelaku usaha tentunya  membebankan kenaikan ini kepada konsumen, dengan menaikkan harga produksi, terutama untuk hasil produksi yang diminati konsumen.

“Kalau barangnya yang susah laku, tidak dinaikkan, tapi memang keuntungan usaha jadi berkurang,” katanya mengomentari kenaikan harga BBM untuk industri per 1 September 2007, ketika dihubungi via telepon, Jumat (31/8/2007).

Sofyan Wanandi menuturkan, dampak kenaikan mau tidak mau menekan daya saing industri nasional. Pasalnya, biaya produksi akan terdongrak sehingga produk industri semakin sulit bersaing di luar negeri. Namun, pihaknya memahami kenaikan dan berharap pemerintah melakukan efisiensi. “Sektor usaha sudah melakukan berbagai macam efisiensi, kami harap perusahaan-perusahaan pemerintah juga melakukan hal yang sama,” katanya.

Dia menambahkan, untuk mengurangi kenaikan biaya poduksi saat ini pelaku usaha memerlukan jaminan kepastian hukum dan kebijakan. Menurutnya, ekonomi biaya tinggi bisa ditekan tidak hanya dari sisi komponen produksi, melainkan mengikis berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha ketika bersinggungan dengan instansi pemerintah, misalnya biaya perizinan dan pungutan-pungutan.

Okezone

Kafe Buku, Gaya Baru Masyarakat Menuntut Ilmu

Kafe sebelumnya dikenal sebagai tempat makan dan minum sambil mengobrol bersama teman, kerabat maupun pasangan. Namun, kini masyarakat mulai mengenal kafe yang dipadukan dengan toko buku alias kafe buku. Di tempat seperti itu, pengunjung kafe juga bisa mendapatkan buku-buku kelas dunia.Berdasarkan pantauan SCTV baru-baru ini, sejumlah kafe di Jakarta dan kota besar telah memadukan kepentingan akademis dengan dunia hiburan. Beberapa pengelola mulai memajang beragam buku dari text book, umum, hingga media lainnya di setiap sudut kafe. Para pengunjung pun dapat menikmati hidangan kafe sekaligus menuntut ilmu dengan membaca buku yang disediakan.

Kafe-kafe gaya perpustakaan atau toko buku ini sengaja dirancang untuk menghilangkan kekakuan dunia akademis. Segala lapisan masyarakat dapat menikmati fasilitas dalam kafe model baru ini. Bahkan, para pelanggan kafe dengan santai bisa berpendapat tentang berbagai persoalan yang menjadi topik diskusi yang kadang digelar sang pengelola.

Liputan 6

PEMPROV DKI LANJUTKAN REVITALISASI KOTA TUA

Kepala Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Pemprov DKI Jakarta Aurora Tambunan mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melanjutkan kegiatan revitalisasi kota tua yang berada di wilayah ibukota  mulai 28 September 2007 mendatang.

Revitalisasi kota tua tahun 2007 lalu dilaksanakan di Jalan Pintu Besar Utara, rencananya tahun ini akan dikerjakan di Taman Fatahilah termasuk dengan selasar diantaranya sebelah caf蠡Batavia dan gedung kantor pos yang dulunya banyak terdapat pedagang kaki lima (PKL).

Jadi kalau kita berdiri dari depan Museum Fatahilah kemudian melihat ke utara, itu sudah kosong (tidak ada PKL) dan jalur sejarahnya dulu itu di utara ada Gerbang Amsterdam tapi sekarang sudah tidak ada,・ujar Ourora kepada pers di Bakaikota, Jumat (31/8).

Jika menyusuri jalan tersebut terus ke arah utara bisa sampai ke daerah Bahari, dan dipojok antara selasar dengan Taman Fatahilah itu nanti terdapat archeological  show case seluas 2 x 6 m, karena pada zaman dahulu di daerah itu terdapat double track trem.

Kita kan tidak pernah melihat lagi sekarang. Itu digali lalu dirapihkan jadi orang bisa melihatnya, diatasnya akan ditutup kaca. Dahulu trem lewat disitu. Nanti 28 September 2007 insya allah sudah ada juga dua mobil dari Dinas Perhubungan (Dishub) berbentuk troli,・katanya.

Selain itu, pihaknya juga akan meluncurkan Batavia Art Festival yang rutiin dilaksanakan di Jalan Pintu Besar Utara, Jakarta pada 2 September 2007 mendatang. Sebelumnya pihaknya telah menggelar kegiatan festival kota tua.

Kawasan itu nantinya akan rutin/secara periodik dijadikan kawasan budaya dengan merevitalisasi kota tua tidak hanya secara fisik, karena sekarang ini seolah-olah hanya revitalisasi fisik yang dilakukan.

Aurora menjelaskan, revitalisasi fisik merupakan langkah pertama merevitalisasi kota tua yang seharusnya diikuti dengan revitalisasi ekonomi dan revitalisasi budaya.

Untuk itu, dia meminta warga Jakarta ikut berpartisipasi dalam proses revitalisasi kota tua ini. Masyarakat diminta turut menjaga dan memelihara bangunan tua yang mereka miliki karena bangunan tersebut memiliki nilai sejarah dan nilai ekonomis.

“Kalau bangunan di kawasan kota tua itu dijadikan bangunan yang bernilai ekonomis, maka bangunannya bisa terjaga dengan baik dan bisa menghasilkan uang,” katanya.

 

Kominfo

PENELITI LIPI LUNCURKAN BUKU DEMOGRAFI POLITIK PASCA SOEHARTO

Peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Riwanto Tirtosudarmo meluncurkan buku yang berjudul Mencari Indonesia: Demografi Politik Pasca Soeharto, di Gedung Widya Graha LIPI  Jakarta, Jumat (31/8).

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, LIPI, Dr. Dewi Fortuna Anwar mengatakan,   Dr. Riwanto Tirtosudarmo yang sudah beberapa kali meluncurkan buku, dan kali ini buku yang berjudul 溺encari Indonesia: Demografi-Politik Pasca Soeharto・dinilai sangat membanggakan karena pengantarnya dari Menteri Pertahanan,  Prof. Juwono Sudarsono.

            Setelah kami renungkan memang hal ini sesuatu yang sebenarnya cukup beralasan, kalau kita berbicara pertahanan sekarang ini,  kita berbicara lebih bagaimana Indonesia mempertahankan diri terhadap suatu serangan konvensional atau inkonvensional dari luar negeri,・ungkapnya.

            Namun, lanjut Dewi Fortuna, kalau melihat bagaimana perjalanan hidup Negara dan bangsa Indonesia, terutama masalah keamanan nasional  lebih berkutat pada masalah dari dalam negeri sendiri, dan masih mencari bentuk Negara.  Tapi dari buku Riwanto tersebut, Dewi Fortuna melihatnya  sebagai pendekatan seorang ahli kependudukan, ahli demografi yang berusaha meneliti secara serius dan konsisten tentang bagaimana yang dinamakan Indonesia itu.

            Menurut Dewi Fortuna, buku tersebut merupakan kumpulan tulisan-tulisan Riwanto ketika menjadi peneliti selama sekian tahun, baik menjadi peneliti tamu di berbagai Negara seperti di Jepang, Amerika dan Belanda, maupun tulisan-tulisannya ketika meneliti di lingkungan LIPI dijadikan suatu koleksi dari satu tulisan.

            Disebutkan, didalam pengantarnya Prof. Juwono Sudarsono mengatakan, mudah-mudahan para pembuat kebijakan bisa merujuk seperti antara lain tulisan  Riwanto di dalam meletakkan dasar-dasar kebijakan publik yang akan berimplikasi.

            Jadi dalam hal ini ada tantangan dari pembuat kebijakan, bahwa tulisan-tulisan para peneliti yang bagus-bagus memang bisa disampaikan sedemikian rupa sehingga menjadi landasan kebijakan,・katanya.

            Sementara itu, menurut Riwanto, buku tersebut merupakan respon intelektual yang bersangkutan terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia sejak lengsernya Soeharto hingga sekarang. Tulisan-tulisan di buku tersebut menurutnya dikumpulkan dalam kurun waktu hampir sepuluh tahun yaitu sejak tahun 1997 hingga 2005.

            Tulisan di buku tersebut mengupas masalah yang cukup beragam, mulai dari perubahan masyarakat atas penerapan otonomi daerah, migrasi tenaga kerja keluar negeri, juga sumber daya manusia di Indonesia menyongsong era desentralisasi.

 

            Penelitiannya sendiri dilakukan di luar Jakarta, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara, dan beberapa tulisan merupakan hasil catatan omong-omongnya dengan beberapa rekan sejawatnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta, sebuah renungan kecil tentang situasi dan perkembangan ilmu-ilmu sosial di dalam negeri.

Kominfo

PEMERINTAH KELUARKAN IZIN SIARAN KEPADA 242 RADIO

Sebagai wujud implementasi UU  No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, pemerintah mengeluarkan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) kepada 242 stasiun radio swasta di 22 propinsi dan akan menindak tegas radio-radio illegal di berbagai daerah yang hingga kini belum memunyai izin penyiaran.

Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh usai menyerahkan surat izin penyelenggara penyiaran kepada lima perwakilan radio swasta di Jakarta Jum誕t (31/8) mengatakan, pemberian izin penyiaran kepada stasiun radio merupakan bagian dari semangat legal agar frekuensi radio tidak menggangu kepentingan publik.

Kita harus terus dorong semangat legal dan meminta setiap operator yang belum berizin untuk segera mungkin mengajukan perizinana agar pemerintah bisa menata freksuensinya,・kata Menteri.

Pemerintah akan menindak tegas sejumlah operator radio legal yang tidak mempunyai itikad baik untuk mengajukan perizinan dan akan melakukan koordinasi dengan pihak berwajib.

Kita tidak ingin mempersulit proses perizinan selama persyaratan dipenuhi, namun jika tidak juga mengajukan kita akan berkoordinasi dengan pihak berwajib,・tegasnya.

Menurut Menkominfo, radio instansi kepolisian, radio pemerintah daerah, dan radio swasta banyak yang belum mengajukan proses penyeleggraan perizinan, dan pemerintah mentargetkan akhir 2007 semua radio sudah mempunyai izin siaran.

Untuk radio kepolsian dan pemda ada beberapa pertimbangan dan tahapan prioritas dalam penerbitannya namun pada prinsipnya semua radio sama harus memiliki izin,・katanya.

            Dari 242 radio di 22 propinsi yang mendapat izin penyelenggran penyiaran itu diantaranya, DKI Jakarta (2), Banten (3), Jawa Barat (32), Jateng (40), Jatim (88), Bali (14), Kalbar (5), Lampung (9), Sumbar (1), Sumsel (4), Sumut (4), Sulsel (8), Sulut 1, Sulteng (2), Gorontalo (1), Riau (1), Kep. Riau (1), Kalsel (15), dan kalteng (2).

Kominfo

Pemilu Tak Pengaruhi Target Pertumbuhan 2008

Pemerintah meyakini bahwa target pertumbuhan ekonomi pada 2008 sebesar 6,8% tidak akan terganggu oleh persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, terutama jika berkaca kepada pelaksanaan Pemilu 2004.

’’Pada 2004 lalu, kami punya catatan bagus, yakni investasi tumbuh 14,7% dan ekspor tumbuh 13,5%. Sayangnya, faktor pengurang pertumbuhan, yaitu impor juga tumbuh tinggi 26,7% sehingga pertumbuhannya cuma 5,03%,’’ tutur Direktur Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Priyambodo.

Dia menambahkan, sebenarnya, siapa pun yang menjadi kandidat calon presiden (capres) pada pemilu mendatang, pasar tetap akan melihat adanya harapan baru yang lebih baik. ’’Jika politik berjalan dalam koridor yang sudah pasti,siapa pun yang terpilih dapat memberi kepastian regulasi,’’ ungkapnya.

Menurut Bambang,untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6,8%,target investasi 15,5% harus dimulai sejak semester II/2007. Pertumbuhan investasi yang hanya mencapai 7,3% pada semester I/2006 harus didorong lebih tinggi pada triwulan III. Dengan demikian, pada akhir 2007, pertumbuhan dua digit dapat dicapai.

Salah satunya, ungkapBambang, dengan cara memperkuat kapasitas pemerintah daerah (pemda) menyerap dana pembangunan yang di terima daerah dari pusat. Dengan demikian,belanja pemerintah pada 2008 akan meningkat. ’’Jangan sampai pemda menyimpan dana terlalu lama di BPD,kemudian BPD malah menggunakannya untuk membeli SBI,’’ tuturnya.

Pembangunan di daerah yang menjadi kantung kemiskinan dan pengangguran, ujar dia, harus lebih cepat sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan memangkas angka kemiskinan. Terpisah, President Director Institute for Development of Economics and finance (Indef) Fadhil Hasan menjelaskan, pelaksanaan pemilu biasanya dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

Hal itu disebabkan banyaknya anggaran yang dikeluarkan pemerintah ataupun partai politik (parpol) untuk menyukseskan pemilu. Namun,hal itu sebaliknya akan terjadi jika pemilu berjalan tidak seperti yang diinginkan pasar, misalnya karena banyak menimbulkan huru-hara. Karena itu, Fadhil berharap menjelang ataupun saat pelaksanaan pemilu 2009 mendatang,semua elemen masyarakat harus benar-benar menjaga situasi dan kondisi sosial keamanan tetap kondusif.

’’Semua harus bekerja keras, kita masih memiliki masalah pada investasi dan anggaran yang kurang efektif dan efisien,” tuturnya, kepada SINDO, tadi pagi.

Dia menambahkan, mulai sekarang,pemerintah harus mengeluarkan regulasi mengenai investasi yang bersahabat dengan investor. Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Maruarar Sirait meragukan asumsi yang dipergunakan pemerintah saat membuat target pertumbuhan ekonomi pada tahun depan.

Sebab, merujuk pengalaman sebelumnya, eksekutif selalu merevisi target pertumbuhan ekonomi saat penyusunan APBN perubahan. ’’Keberadaan pemilu dan persiapannya bukanlah sebuah faktor utama,”ungkapnya.

Revisi-revisi semacam itu, nilai politikus PDIP ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat menetapkan asumsi yang dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya yang terkait dengan ekonomi makro.

Hal itu, ujar Maruarar,disebabkan masuknya muatan politis dalam penyusunan APBN yang berakibat pemerintah tidak objektif melihat perekonomian nasional maupun global.

Seputar Indonesia

Pembangunan Infrastruktur Harus Prioritas

Ketua DPR Agung Laksono mendesak daerah memanfaatkan anggarannya lebih besar untuk pembangunan infrastruktur mulai 2008 mendatang.

’’Perlu ada sinergi kuat antara daerah dan pusat dalammemanfaatkan dana infrastruktur hasil budget reform (reformasi anggaran) yang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2008 yang meningkat 43% atau tak kurang dari Rp38 triliun,” ungkap Agung saat bertemu Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu di Jayapura,kemarin.

Dia menambahkan,pembenahan infrastruktur menjadi pilihan utama menggerakkan roda perekonomian nasional, terlebih lagi di daerah-daerah.Dia menilai bahwa program pembangunan infrastruktur itu harus mendapat perhatian serius.

’’Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur memiliki multiplier effect yang jelas, yakni penyerapan lapangan kerja di sektor konstruksi,tumbuhnya purchasing power rakyat, dan seterusnya. Di samping itu, infrastruktur yang lebih baik akan semakin memicu investasi,’’ tuturnya.

Agung juga mengeluhkan banyaknya dana daerah yang diparkir di perbankan, khususnya Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pada 23 Agustus lalu, Presiden dalam pidatonya di Senayan mengungkapkan,ada dana sebanyak Rp98 triliun lebih yang ditanam di SBI. ’’Namun, kemarin dulu ketika saya mengecek ke BI, jumlahnya bukannya menurun,tapi melonjak drastis jadi Rp143 triliun,’’ ujarnya.

Dia menilai bahwa situasi tersebut tidak bagus dalam mendorong percepatan pembangunan regional. Karena itu,ujar dia,persoalan ini perlu dikoreksi segera. Dana yang telah diperjuangkan dalam APBN harus sebesar-besarnya digunakan secara maksimal, terutama untuk pembangunan infrastruktur,bukannya disimpan untuk hal-hal yang kurang produktif. Agung menambahkan, pembangunan infrastruktur pada anggaran 2008 mengalami peningkatan sekitar 40% dengan memfokuskan kepada pembukaan kantong-kantong produksi di daerah.

Seputar Indonesia

300 Ribu CPNS Diangkat Oktober

Pemerintah akan mengangkat 300.000 calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Oktober mendatang. Jumlah ini lebih sedikit dibanding pengangkatan CPNS pada 2006 lalu, yang mencapai 350.000 orang.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Taufiq Effendi memerinci formasi PNS tahun ini, 225.000 untuk pegawai honorer dan sebanyak 75.000 untuk yang baru (50.000 daerah dan 25.000 pusat). Menurut Taufiq, pelaksanaan pengangkatan CPNS kali ini tidak dilakukan secara nasional. Namun, memberi kesempatan seluas-luasnya bagi daerah maupun instansi untuk melaksanakannya. ”Mereka yang mengadakan ujian sendiri,mengumumkan sendiri,dan memilih sendiri.

Tapi tentu bersama-sama dibantu struktur di daerah, seperti gubernur dan kantor regional,”ungkapnya sebelum berbicara pada seminar bertajuk Reformasi Birokrasi di Indonesia: Quo Vadis? di Kampus Universitas Diponegoro, Semarang,kemarin. Taufik beralasan, untuk saat ini jumlah PNS sudah cukup besar dan banyak. Tetapi yang mempunyai kompetensi, jumlahnya masih kurang. Karena itu, pihaknya akan melakukan dua perbaikan pada kompetensi dan kesejahteraan. Selain itu,kebijakan tersebut dilakukan agar bisa memberikan jawaban ke masyarakat mengenai alasan mengapa gaji PNS itu dinaikkan.Menurut dia, selama ini telah muncul paradigma mengenai siapa yang pintar, rajin, dan kurang rajin, tetapi gajinya tetap sama.

Dia bertekad untuk mengubah hal tersebut dengan menjalankan kebijakan secara simultan. ”Karena itu, tahun ini kita mulai gelar penerimaan PNS, kita buka di daerah-daerah yang membutuhkan,” imbuhnya. Sebelumnya, dia mengemukakan bahwa pemerintah menargetkan hingga 2009, sekitar 900.000 pegawai berstatus honorer di seluruh Indonesia diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Pegawai honorer yang diangkat tersebut termasuk para guru sekolah swasta.Pengangkatan pegawai honorer berdasarkan database yang saat ini ada di Kementerian Negara PAN, sehingga tidak termasuk mereka yang kemudian menjadi pegawai honorer di daerah dan datanya belum masuk database Kementerian Negara PAN.

Dia berharap, setelah pengangkatan pegawai honorer, nantinya daerah tidak berlomba-lomba merekrut pegawai honorer baru, apalagi di beberapa daerah ada kecenderungan kelebihan pegawai.Contohnya, Surabaya memiliki pegawai sekitar 25.000 orang, padahal kebutuhannya sebenarnya tidak sebanyak itu. Saat berkunjung ke Batang, Jawa Tengah, kemarin, Taufik mengatakan bahwa pada 2006 lalu, PNS untuk golongan I yang awalnya mendapatkan gaji Rp668.000 naik menjadi Rp1.060.000 dan 2007 mengalami peningkatan menjadi Rp1,2 juta. ”Insya Allah pada tahun 2008 mendatang, gaji PNS terendah sebesar Rp1,4 juta, dan gaji ini pasti jumlahnya akan semakin besar untuk tahun berikutnya,” katanya. Sementara itu,Wakil Ketua Komisi II DPR Ida Fauziah meminta Menpan Taufik Effendi untuk menyampaikan komposisi penerimaan PNS tahun ini. Sebab, jumlahnya menurun dibandingkan tahun lalu.

”Rencananya, minggu depan kami akan raker dengan Menpan. Nah,di situ kami akan minta penjelasan soal jumlah kebutuhan dan mekanisme perekrutan,”katanya. Menurut dia,berdasarkan pengalaman penerimaan PNS tahun lalu yang diselenggarakan lewat daerah dan pusat,banyak mengalami masalah. Karena itu, semestinya mekanisme perekrutan diperbaiki. DPR, tambah dia, akan menekankan pada guru honorer untuk segera dijadikan PNS.

”Mereka cukup diseleksi administrasinya saja, tidak perlu mengikuti seleksi sebagaimana calon PNS yang bukan berasal honorer,” timpalnya. Wakil Ketua Komisi II DPR Sayuti Asyathri justru mengingatkan Menpan untuk tidak membuat pernyataan yang menimbulkan banyak interpretasi terkait dengan pengangkatan PNS Oktober mendatang. Menurut dia, pengangkatan CPNS itu sudah diprogram untuk mengangkat tenaga guru honorer menjadi PNS. ‘’Itu sudah program lama, nama sudah ada,dan sekarang tinggal menunggu saja,”terangnya saat dihubungi SINDO, tadi malam.

Politikus dari Partai Amanat Nasional ini berharap, perekrutan PNS di daerah harus berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk melihat kebutuhan dan upaya memenuhi reformasi birokrasi agar lebih baik. ”Kita tidak melihat dari komposisi ideal, tapi sekarang program untuk menaikkan guru honorer itu dihabiskan semua,” tandasnya. Sejumlah provinsi sudah memastikan akan lebih memprioritaskan pengangkatan tenaga guru sebagai PNS.Alasannya,jumlah guru di daerah mereka masih kurang.

Seputar Indonesia