Buletin Bisnis

Masukan dari September 2008

3 Aturan Baru Perbankan Syariah dari Bank Indonesia

September 29, 2008 · 2 Tanggapan

Bank Indonesia mengeluarkan tiga (3) peraturan Bank Indonesia (PBI) terbaru mengenai perbankan syariah pada tanggal 25 September 2008.

PBI pertama mengenai Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Peraturan ini menjelaskan kewajiban bank syariah untuk memenuhi prinsip syariah dalam melaksanakan jasa perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank.

Pelaksanaan prinsip syariahnya dilakukan dngan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan danuniversalisme serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek haram.

PBI kedua tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dalam peraturan ini BI mewajibkan Bank Syariah untuk menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia atas pengeluaran produk bank baru yang memenuhi kriteria tertentu yakni yang memiliki karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum produk baru dikeluarkan.

Sedangkan peraturan BI yang ketiga mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Peraturan ini menyatakan restrukturisasi pembiayaan harus memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

Didalamnya juga dijelaskan mengenai larangan restrukturisasi yang mengakibatkan penurunan penggolongan kualitas pembiayaan, pembentukan penyisihan penghapusan aktiva, yang lebih besar atau penghentian pengakuan pendapatan margin atau ujrah secara aktual.

Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan maksimal tiga kali selama jangka waktu akad pembiayaan awal. selanjutnya restrukturisasi pembiayaan kedua dan ketiga dapat dilakukan paling cepat enam bulan setelah restrukturisasi pembiayaan sebelumnya.

Pembiayaan yang direstrukturisasi lebih dari tiga kali akan dikategorikan macet sampai dilunasi.

Kategori: Keuangan & Perbankan

Koizumi Pensiun (Editorial Yomiuri Shimbun 29 September)

September 29, 2008 · Tinggalkan sebuah Komentar

“Don Quixote tatkala diejek dan dikatakan sinting, memperlihatkan kemuliaan seorang manusia yang berjuang sampai akhir untuk tujuan idealnya. Kisah itu sangat mempesonaku.”

Nukilan ini berasal dari buku yang diterbitkan musim semi ini oleh mantan Perdana Menteri Koizumi Junichiro, yang baru-baru ini mengumumkan dirinya pensiun dari politik.

Manakala Don Quixote bertarung melawan kincir angin, Koizumi dalam penmcapaiannya untuk menjadi pemimpin bangsa, menyerang Partai Liberal demokrat, tempatnya berkiprah selama hampir 30 tahun.

Gaya bicara Koizumi yang datar dan tajam, Saya akan Hancurkan LDP dan semangat patriotik seorang politisi yang menginginkan kehidupan politiknya pada jalur yang sesuai dengan tujuan dapat membuat dirinya mencapai puncak kekuasaan.
Pada saat Koizumi dipilih sebagai Perdana Menteri, para pemilih bereaksi dengan kegembiraan yang berlebihan seperti telah terjadi suatu transformasi politik yang besar.

Koizumi memberikan label semua pihak yang menentang agenda reformasinya, baik di dalam kelompok oposisi dan yang berkuasa sebagai kekuatan penghalang atau anak nakal yang merintangi niat baik dan meminta dukungan publik secara langsung dengan pidato yang berapi-api. Selain itu Koizumi juga mengadopsi gaya politik baru, berbeda secara radikal dari semua pendahulunya.

Koizumi juga mencoba keluar dari beberapa komentar kontroversial yang dapat mendatangkan bencana.

Berkaitan dengan keputusannya untuk mengirimkan pasukan Bela Diri Jepang ke Irak untuk aktivitas kemanusiaan di wilayah bukan arena tempur dan lebih lanjut ia menyatakan bahwa Pasukan Bela Diri Jepang ditempatkan di wilayah selain daerah perang.

Dan merespon kritik yang diarahkan kepadanya terkait data pembayaran premium pensiun, Koizumi menyatakan “ada berbagai jenis kehidupan.”

Pencapaian politik uatama Koizumi, termasuk didalamnya menyapu bersih semua hutang di sektor perbankan, pengiriman Pasukan Bela Diri Jepang ke Irak dan swastanisasi sistem politik yang merupakan salah satu tujuan politiknya yang mungkin dilaksanakan dengan kemampuannya yang mampu memecah halangan.

Warga Jepang sudah lelah dengan depresi ekonomi yang berlarut-larut sebagai akibat dari runtuhnya aset balon dan ketidaka mampuan pemerintahan LDP dalam merespon situasi secara efektif.

Koizumi tampil sebagai politisi yang tidak biasa yang dapat merespon kerinduan masyarakat pada perubahan dan dia merubah aturan politik di Jepang secara dramatis.

Dua tahun telah berlalu sejak Koizumi mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri. Setelah itu dua orang Perdana Menteri yakni Abe Shinzo dan Fukuda Yasuo telah datang dan pergi.

Kini, Aso Taro, yang baru saja melanjutkan tampuk kekuasaan dari Fukuda, mencoba fokus dalam menghadapi derita pada masyarakat yang ditimbulkan oleh reformasi pada masa Koizumi.

Sebenarnya, reformasi struktural Koizumi, yang memasukkan berbagai resep keras untuk mengobati masalah ekonomi Jepang, telah meninggalkan warisan kesulitan bagi masayarakat.

Dampak menyakitkan dari reformasi Koizumi tampaknya telah mengakibatkan pendulum politik di Nagata-Cho telah berbalik ke arah sebelum Koizumi memegang tampuk kekuasaan.

Tapi tantangan baru yang diciptakan oleh Reformasi Koizumi dan masalah yang ditinggalkan akan menjadi isu kunci dalam pemilihan umum yang akan datang  dan juga merupakan pertempuran antara Aso dari LDP dan DPJ, yang merupakan oposisi utama yang dipimpin oleh Ozawa Ichiro.

Pengumuman Pengunduran diri Koizumi dari arena politik sangat mengejutkan banyak pemilih dan menarik perhatian berbagai pihak. Itu mungkin disebabkan ingatan menarik yang berasal dari masa kepemimpinan Koizumi masih sangat segar.

Beberapa orang bahkan mungkin masih mengharapkan Koizumi kembali ke pusat panggung politik.

Setelah berita pensiun dirinya menjadi berita utama, Koizumi menyatakan kepada para koleganya di LDP pada hari Jumat bahwa dia mempertimbangkan pengunduran dirinya pada saat ia keluar dari kantor Perdana Menteri.

Pada saat pemilihan majelis rendah tahun 2003, Koizumi menekan mantan Perdana Menteri Nakasone Yasuhiro dan Miyazawa Kiichi agar segera mengundurkan diri.

Koizumi mungkin merasa bahwa dirinya juga harus melaksanakan prinsip yang sama.

Pendapat bahwa seseorang harus pergi ketika pekerjaannya sudah selesai tampaknya terefleksi pada pandangan hidupnya.

Tapi Koizumi tidak bertindak sebagai reformis yang sebenarnya pada saat dia menangkat anaknya yang nomor dua sebagai penerus untuk daerah pemilihannya.

Itu tampaknya menunjukkan Koizumi, yang sangat bangga disebut si aneh, hanyalah orang tua pada umumnya.

Kategori: Berita Utama (1)

Kesalahan Nakayama (Editorial Yomiuri Shimbun 29 September)

September 29, 2008 · Tinggalkan sebuah Komentar

Apakah Nakayama Nariaki terlalu bersemangat menjadi menteri sehingga kehilangan kontrol atas lidahnya? Pada hari kedua menjabat posisi Menteri Agraria, Perhubungan dan Pariwisata, Nakayama Nariaki bertemu dengan media dan melakukan kesalahan verbal yang parah.

Pada saat ditanya tentang apa yang akan dilakukannya terkait perluasan Bandara Narita yang lambat, Ini pernyataannya :

Sebut itu keluhan terkait keuntungan atau mungkin, menurut Nakayama sistim pendidikan setelah Perang Dunia Dua yang buruk karena tidak adanya kesiapan untuk melakukan pengorbanan untuk kepentingan masyarakat dan dalam lingkungan yang egois seperti ini, perluasan bandara sangat tidak mungkin dilakukan.

Betul bahwa protes masyarakat telah mengakibatkan terganggunya pembangunan bandara, namun pemerintah telah mengakui bahwa warga masyarakat melakukan protes karena pemerintah salah langkah, termasuk memakai polisi anti huru hara untuk mengambil alih tanah secara paksa dan berulang-ulang mengusir warga tanpa memberikan penjelasan yang memadai.

Meskipun hal ini merupakan pemahaman umum dalam politik Jepang, namun sangat mengherankan Nakayama tidak memahami satu hal yang mendasar tapi lebih lanjut dalam posisi barunya ia bertanggung jawab pada pengaturan bandara di Jepang.

Nakayama juga memberikan komentar mengenai skandal suap terkini yang melibatkan dewan pendidikan prefektur Oita. Menurut Nakayama, Anak-anak yang orang tuanya anggota Persatuan Guru-guru Jepang (Japan Teachers Union) dapat menjadi guru meskipun prestasinya buruk. Itu sebabnya tingkat pencapaian di Oita rendah.

Nakayama mengusulkan ujian pencapaian nasional karena saya pikir area dimana JTU memiliki pengaruh kuat namun sebenarnya rendah secara akademis, dan ternyata perkiraan saya benar.

Sebagai menteri pendidikan, Nakayama telah berhasil melakukan survei pencapaian pendidikan nasional.

Menurut Nakayama sangatlah penting untuk mengembangkan semangat kompetisi tapi tampaknya Nakayama hanya menutupi maksud sebenarnya.

Jadi tampaknya Nakayama memperkenalkan ujian pencapaian nasional dengan biaya 6 milyar yen tiap tahun karena dia tidak menyukai JTU, Sehingga Partai Liberal Demokrat terlihat gagah.

Mengenai topik wisatawan asing ke Jepang dan ketika ditanya bagaimana rencananya untuk meningkatkan jumlah wisatawan, Nakayama menjawab Jepang merupakan negara yang sangat sibuk dengan urusannya sendiri, boleh dikatakan ini merupakan ras yang homogen.

Hanya tiga bulan lalu, Diet dengan suara bulat menyetujui resolusi bersejarah yang mengakui Ainu sebagai masyarakat asli Jepang. Apakah keputusan itu merupakan kehendak bersama Diet yang menjanjikan perlindungan kehormatan dan martabat masyarakat asli atau Apakah Nakayama menentang keputusan itu?

Namun kemudian Nakayama menarik kembali komentarnya ini dan mengatakan media telah menimbulkan kesalah pahaman. Namun justru komentarnya menimbulkan pertanyaan mengenai kualifikasinya sebagai anggota parlemen, dan juga sebagai menteri kabinet.

Pada saat Nakayama ditunjuk sebagai menteri pendidikan, Ia juga dikenal sering mengeluarkan pernyataan yang salah dengan mentakan hal-hal seperti menurut saya sangat baik buku teks sejarah saat ini hanya memiliki sedikit rujukan mengenai jugun ianfu dan pekerja paksa. Kini tidak ada lagi istilah yang dimulai dengan jugun ianfu.

Perdana Menteri Aso Taro sendiri, yang menunjuk Nakayama sebagai Menteri Perhubungan, juga dikenal karena sering melontarkan komentar yang kontroversial.

Pada saat pemilihan Ketua Umum LDP, Aso sambil bercanda menyatakan saya selalu memeriksa diri saya sendiri pada  menit terakhir. Namun memperhatikan lidah anda pada menit terakhir tidak akan membuat sesuatu jadi lebih baik.

Tampaknya Kementrian Perhubungan pada hari Jumat dipenuhi oleh orang yang memprotes komentar Menteri Nakayama. Salah seorang pemrotes adalah Domoto Akiko yang merupakan Gubernur Prefektur Chiba.

Hari Jumat juga merupakan hari dimana Perdana Menteri Aso taro melakukan debut diplomatik pertamanya di Perserikatan Bangsa-bangsa dan pada saat yang bersamaan tingkat kepercayaan terhadap Kabinet sebesar 48 persen. Masa depan tampaknya sangat tidak jelas.

Kategori: Berita Utama (1)

Pameran Buku Langka Milik Perpustakaan Nasional Diet

September 29, 2008 · Tinggalkan sebuah Komentar

77 buku langka yang dipilih dari koleksi Perpustakaan Nasional Diet (NDL) termasuk “The Tale of Genji” akan dipamerkan dari Tanggal 26 sampai 29 Oktober 2008 di Perpustakaan Utama Tokyo (National Diet Library) dan dari Tanggal 13 sampai 26 November di Kansai-kan  (National Diet Library).

Selain itu, selama pameran Bapak Atoda Takashi dan Bapak Fujimoto Koichi akan memberikan kuliah tentang buku-buku yang dipamerkan.

] Perpustakaan Utama Tokyo (NDL)

1-10-1 Nagata-cho. Chiyodaku. Tokyo 100-8924 JAPAN
Tel : +81-3-3581-2331
Fax: +81-3-3508-2934

] Kansai-kan (NDL)

8-1-3 Seikadai. Seika-cho. Soraku-gun. Kyoto 619-0287 JAPAN
fax: +81-774-94-9112

Kategori: Berita Utama (1)

Bandai Keluarkan Produk Terbaru Tamagotchi Edisi Warna

September 28, 2008 · 9 Tanggapan

Perusahaan Pembuat Mainan, Bandai, rencananya akan mengeluarkan model terbaru Tamagotchi di Bulan November, dengan penambahan layar LCD berwarna pada binatang peliharaan dijital populer yang untuk pertama kalinya dalam 12 tahun sejarah Tamagotchi.

Permainan Tamagotchi pertamakali diperkenalkan  pada 23 November 1996 dan sejak saat itu popularitas Tamagotchi menjadi fenomena sosial. namun sesudah itu penjualan sempat menurun dan sempat dihentikan produksinya pada 1998.

Namun pada 2004, model Tamagotchi Plus diluncurkan dengan dilengkapi infra merah.

Pada Bulan Juni tahun ini, sudah terjual lebih dari 74 juta unit termasuk “Keitai Kaitsu Tamagotchi Plus” yang dapat dikoneksikan dengan telepon selular, dan telah dijual diseluruh dunia.

Selain itu, satu Film animasi yang menampilkan karakter-karakter Tamagotchi, yang dirilis pada Bulan Desember tahun 2007, telah ditonton oleh 700 ribu pemirsa.

“Tamagotchi Plus Color” terbaru dilengkapi dengan layar tipis LCD 1.52 inci yang berisikan berbagai konten dijital terbaru yang dapat memaksimumkan penggunaan display berwarna.

Sebagai tambahan untuk merubah penampilannya agar sesuai dengan musim dan cuaca, karakter Tamagotchi akan kotor bila tidak mandi dan dapat merubah warna badannya selain itu juga tersedia pilihan untuk renovasi rumah.

Dengan fungsi cahaya belakang terbaru dan dua baterai kering yang menggantikan batere mirip kancing, pengguna dapat bermain dua jam dalam sehari selama satu bulan.

Harga “Tamagotchi Plus Color” 5.040 yen dan akan dijual mulai 22 November dalam tujuh warna yang berbeda.

Perusahaan Mainan Bandai mengharapkan dapat menjual 200 ribu unit sampai akhir Maret 2009.

Kategori: Berita Utama (1)

Reaksi yang lambat Terhadap isu Makanan yang Tercemar (Editorial Japan Times 27 September)

September 28, 2008 · Tinggalkan sebuah Komentar

Setelah terjadinya skandal beras yang tercemar dengan pestisida atau jamur toksin dan dijual kembali kepada perusahaan, industri kimia dan sekarang dicurigai telah ditemukan pada produk makanan.

Marudai Food Co. telah menarik kembali lima produknya yang kemungkinan dibuat dengan susu yang tercemar, yang dibeli dari perusahaan China.

Zat Melamin dapat menyebabkan batu ginjal serta penyakit ginjal. hal yang mengkhawatirkan ialah lambatnya tindakan pemerintah dan produsen makanan dalam keamanan pangan.

Pencampuran zat melamin kedalam susu di China mulai terungkap di media massa China mulai 11 September, namun baru tanggal 20 September Marudai mulai menarik produknya dan Kementrian Kesehatan menghimbau pengawasan yang lebih ketat pada produk makanan yang di proses di China.

Anak Perusahaan Marudai di China telah membeli bahan susu yang terkontaminasi dari Yili, perusahaan susu besar di China, melalui Sumitomo Corp.

Di China, lima orang bayi telah meninggal dan lebih dari 54.000 bayi sakit setelah meminum susu yang tercemar melamin.

Ada kecurigaan bahwa petani telah menambahkan bahan kimia untuk membuat kandungan protein susu terlihat lebih tinggi.

Otoritas keamanan makanan China telah menyelidiki 109 produsen pembuat susu bubuk dan mendeteksi zat melamin dalam produk dari 22 perusahaan.

hal ini menegaskan perlunya perusahaan makanan Jepang untuk memperkuat kemampuan mereka untuk melakukan verifikasi mutu bahan baku yang dibeli dari perusahaan China serta produk turunannya.

Pemerintah Jepang juga seharusnya menghimbau China untuk menyingkapkan informasi mengenai skandal susu yang tercemar zat melamin termasuk jalur distribusinya.

Dalam skandal beras yang tercemar, Kementrian Pertanian pada awalnya menentang menyampaikan kepada publik nama-nama perusahaan yang membeli beras yang tercemar. Kini jumlah perusahaan yang ada dalam daftar terus berkembang menjadi 380 di 24 prefektur dan 390 perusahaan di 26 prefektur. Namun beberapa perusahaan menolak pemeriksaan yang dilakukan kementrian.

Kementrian saat ini mempertimbangkan cara-cara untuk menutup distribusi beras yang tercemar dan melakukan pengawasan ditempat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan memberikan pelabelan yang mengindikasikan tempat asal beras yang dipergunakan dalam produk yang dibuat dengan menggunakan beras tersebut.

Namun yang utama ialah jangan buang waktu lagi untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut.

Kategori: Berita Utama (1)

Kapal Induk Tenaga Nuklir Untuk Menjaga Stabilitas di Asia (Editorial Yomiuri Shimbun 26 September)

September 28, 2008 · Tinggalkan sebuah Komentar

Kapal Induk Tenaga Nuklir pengangkut pesawat tempur, USS George Washington telah tiba hari Kamis pekan lalu di pangkalan Angkatan laut Amerika Serikat Yokosuka Prefektur Kanagawa, penempatan pasukan ini diharapkan memberikan kontribusi tidak hanya pada pertahanan Jepang tapi juga untuk perdamaian dan stabilitas di seluruh kawasan Asia Pasifik.

USS George Washington menggantikan USS Kitty Hawk yang ditempatkan diYokosuka mulai tahun 1998 dan telah habis masa tugasnya.

USS George Washington merupakan Kapal Induk bertenaga Nuklir pertama yang ditempatkan di Jepang.

Dibangun pada 1992, George Washington merupakan salah satu dari empat yang termuda dari sebelas kapal induk pengangkut pesawat tempur. dan mampu mengangkut 75 pesawat tempur dan 6.000 orang awak termasuk pilot.

Kemampuan kapal induk ini punya kemampuan untuk terlibat dalam operasi militer lebih lama dibanding kapal induk konvensional karena menggunakan tenaga penggerak nuklir selain itu akselerasi ketika berlayar juga lebih cepat dibanding kolega konvensionalnya.

Perintang Yang Kuat

Penempatan kapal induk pengangkut pesawat tempur di Jepang dengan kemampuan yang lebih baik memperkuat Potensi Perintangan Militer Amerika Serikat.

Kehadiran Militer Amerika Serikat di Jepang merupakan batu loncatan aliansi keamanan Jepang-Amerika Serikat dan kekuatan udara memainkan peranan yang sangat penting.

Ketika Taiwan menyelenggarakan Pemilihan Presiden pada Bulan Maret 2008, USS Kitty Hawk dan kapal induk pengangkut pesawat tempur lainnya melakukan latihan di perairan sebelah timur Taiwan sebagai bentuk pamer kekuatan.

Latihan tersebut dipercayai sebagai upaya mencegah China melakukan aksi serupa yang pernah dilakukannya pada tahun 1996, yakni latihan peluncuran rudal di Selat Taiwan untuk menekan Taiwan, yang saat itu akan melakukan pemilihan presiden yang pertama kalinya.

Untuk saat ini, sangatlah penting untuk menjamin keamanan kapal induk bertenaga nuklir tersebut.

Pada Bulan Mei, salah seorang awak USS George Washington yang merokok menimbulkan percikan api dan mengakibatkan penurunan pangkat kapten dan perwira pelaksana.

Dan untuk keperluan perbaikan, penempatan kapal induk nuklir ini ke Yokosuka ditunda lebih dari satu bulan. Meskipun reaktor nuklir tidak mengalami kerusakan, namun itu menunjukan bahwa kecelakaan bisa terjadi oleh karena kecerobohan sederhana.

Pada Bulan Agustus Kapal Selam bertenaga Nuklir USS Houston diumumkan telah mengeluarkan sejumlah kecil air yang terkontaminasi radioaktif dari katup lebih dari dua tahun, dan juga pernah sebanyak sebelas kali mengadakan kunjungan ke Jepang.

Konsentrasi unsur radioaktif yang bocor dinyatakan sama dengan yang ada secara alami di lautan. Jumlah total radiasi yang bocor selama kunjungan di Jepang dinyatakan lebih sedikit dibandingkan jumlah yang keluar pada waktu dada seseorang dikenai Sinar X.

Meskipun begitu, Pemerintah Jepang harus menekan Amerika Serikat untuk melakukan yang terbaik pada manajemen keamanan USS George Washington jika ingin menghilangkan kecemasan para warga lokal dan para pihak yang peduli.

Amerika Serikat juga seharusnya merespon secara proaktif terhadap permintaan untuk membuka informasi terkait kecelakaan dan hal lainnya yang berkaitan dengan publik.

Pada Bulan Juni 2006, Pemerintah Kota Yokosuka menyetujui penempatan kapal induk nuklir pengangkut pesawat tempur dan selanjutnya menandatangani nota manajemen bencana dengan Angkatan Laut Amerika Serikat yang berpangkalan di Jepang. Pada Bulan November 2007, Jepang dan Amerika Serikat melaksanakan latihan bersama manajemen bencana.

Salah seorang pejabat Tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat pernah mengatakan bahwa filosofi Angkatan Laut ialah dengan cepat berhadapan dengan berbagai hal ketika masih dalam tahap awal untuk mencegah hal tersebut menjadi masalah besar.

Untuk mencapai hal tersebut, kedua negara seharusnya membuat upaya-upaya lebih jauh untuk membentuk hubungan kepercayaan melalui latihan bersama dan pertukaran opini yang terus terang.

Kategori: Berita Utama (1)

Perawatan Kesehatan untuk Lanjut Usia (Editorial Asahi Shimbun 27 September)

September 28, 2008 · Tinggalkan sebuah Komentar

Bukanlah hal yang tidak masuk akal bagi pemerintah untuk merevisi kebijakan-kebijakan yang kurang populer bagi publik sebelum dilaksanakannya pemilihan umum.

Namun usulan untuk meninjau kembali program asuransi perawatan kesehatan yang tidak populer bagi orang yang berusia 75 tahun dan lebih diajukan dengan sangat tiba-tiba dan banyak berisikan poin-poin yang tidak jelas.

Pada minggu yang lalu, Masuzoe Yoichi Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan menyatakan akan menghentikan praktek yang menetapkan pada usia 75 tahun merupakan usia wajib bagi pemotongan wajibpremium asuransi dari orang-orang yang dilindungi asuransi tunjangan pensiun.

Menurut Masuzoe, sistem yang berlaku saat ini tidak didukung masyarakat dan dampaknya kementrian akan menghapus sistem yang baru diperkenalkan.

Pada saat kampanye pemilihan ketua umum Partai Liberal Demokrat, Aso Taro yang memenangkan pertarungan dan kemudian menjadi perdana menteri mendukung usulan Masuzoe. Menurut Aso, Sistem tersebut patut dipertanyakan karena memberikan perawatan secara seragam berdasarkan kelompok usia, Oleh karenanya hal tersebut perlu ditinjau kembali secara tegas.

Meskipun demikian, anggota koalisi yang memerintah, yang memberikan penekanan pada keunggulan dan pentingnya sistem, menyuarakan penolakan dan menyatakan tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan untuk menjelaskan usulan ini ke pada para pemilih.

Kementrian kesehatan juga bersikap untuk tetap memelihara sistem yang sudah berjalan.

Namun pada akhirnya, LDP dan mitra koalisi junior Komeito Baru hanya dapat menjelaskan bahwa mereka akan mempertimbangkan perasaan para lanjut usia dan memperbaiki sistem.

Segera setelah pelantikan Kabinet Aso, dibentuk panel untuk membahas peninjauan kembali sistem yang dibuat dibawah pengawasan langsung Menteri Kesehatan. Akan tetapi, dibutuhkan waktu satu tahun sebelum panel memutuskan apakah sistem yang ada dirubah seluruhnya atau hanya dimodifikasi saja.

Dalam situasi seperti itu, tidak ada jalan lain bagi Masyarakat Jepang untuk memahami pendirian dasar pemerintah dan koalisi yang berkuasa mengenai rencana mereka tentang program asuransi perawatan kesehatan bagi para lanjut usia.

Mungkin apa yang mereka inginkan, bahkan jika partai oposisi mengkritik sistem ini pada pemilihan majelis rendah yang akan datang, koalisi yang berkuasa dapat mencegah hal tersebut menjadi isu utama dengan menyatakan sistem akan di tinjau kembali.

Namun pemerintah dan koalisi yang berkuasa tidak berjanji akan merubah sistem secara drastis, jadi nanti mereka dapat menyatakan bahwa mereka tidak terikat dengan janji-janji kampanye seperti itu.

Ketika oposisi menyerahkan rancangan undang-undang untuk menghapus sistem, pemerintah dan partai yang berkuasa menganggap hal tersebut sebagai kurang bertanggung jawab karena tidak menyampaikan kerangka kerja untuk sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama. kritik yang sama seharusnya juga disampaikan ke pemerintah dan koalisi yang berkuasa kali ini.

Dengan menurunnya tingkat kelahiran dan semakin meningkatnya jumlah orang yang berusia lanjut, diperlukan tindakan untuk mencegah pemaksaan beban yang berat kepada generasi yang lebih muda.

Tujuan dari sistem yang berlaku saat ini ialah menghindari situasi seperti itu dengan menggunakan pajak dari setengah pengeluaran dan warga senior juga harus membayar premium asuransi. Namun banyak orang yang berusia lanjut takut mereka tidak akan bisa menerima layanan kesehatan yang memadai.

Partai Demokrat Jepang (Minshuto), partai oposisi utama, mengusulkan untuk memberikan penjelasan program asuransi perawatan kesehatan publik yang terintegrasi yang akan mencakup semua orang tanpa memandang usia dan jabatan.

Meskipun demikian, kecuali jika pendapatan pekerja mandiri dapat secara akurat diperkirakan, beban tidak akan dibagi secara adil dengan pekerja kantor. selain itu juga tidak ada kejelasan seberapa besar pendapatan pajak yang akan diperlukan?

Dengan menurunnya jumlah populasi orang muda, bagaimana Jepang dapat memelihar sistem dan membagi beban? partai yang berkuasa dan oposisi seharusnya menyampaikan pandangannya terkait poin ini kepada mayarakat dan tidak menghindari diskusi tentang perlunya pembagian beban.

Seharusnya sistem kemanan sosial bukanlah hal untuk dipermainkan.

Kategori: Berita Utama (1)

Tugas untuk Kabinet Aso sebelum Pemilihan Umum (Editorial Asahi Shimbun 26 September 2008)

September 26, 2008 · Tinggalkan sebuah Komentar

Kabinet baru memulai jam terbangnya dengan Perdana Menteri Aso Taro sebagai pilotnya. Dan bersama dengan Komeito Baru, mitra koalisi juniornya, Partai Demokrat Liberal (LDP) akan membubarkan majelis rendah dan meminta dilaksanakannya pemilihan umum yang dipercepat.

Hal yang patut diperhatikan ialah pengangkatan Nakagawa Shoichi, penganjur utama pembiayaan publik, sebagai Menteri Keuangan serta Menteri Negara yang mengurus pelayanan keuangan. Hal tersebut merupakan sinyal yang jelas tentang kebulatan tekad Perdana Menteri untuk berkonsentrasi pada upaya untuk menstimulasi ekonomi dan menghadapi partai oposisi (Partai Demokrat Jepang) yang dipimpin oleh Ozawa Ichiro.

Obuchi Yuko ditunjuk sebagai Menteri Negara yang bertanggung jawab untuk mengantisipasi turunnya tingkat kelahiran.

Obuchi Yuko yang saat ini berusia 34 tahun, merupakan menteri termuda dalam kabinet Jepang paska perang dunia ke dua.

Bersama dengan tokoh terkemuka lainnya seperti Masuzoe Yoichi yang ditunjuk menjadi Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan dan Noda Seiko yang ditugaskan sebagai Menteri Negara yang bertanggung jawab untuk masalah konsumen.

Khusus untuk Obuchi, sepertinya pengangkatan dirinya ditujukan untuk menjadi perempuan poster (untuk mendapatkan suara) pada pemilihan umum yang akan datang.

Tokoh lainnya ialah Nakayama Nariaki yang menduduki posisi Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata.

Baik Nakayama dan Nakagawa merupakan anggota kelompok parlemen senior yang mengkritik pernyataan mantan Perdana Menteri Murayama Tomiichi yang secara terus terang mengakui kesalahan kebijakan masa lalu Jepang yang melakukan penjajahan dan agresi.

Berlainan dengan kabinet mantan Perdana Menteri Fukuda Yasuo, pemerintahan baru ini diharapkan menunjukkan pendirian yang keras seperti pada beberapa kabinet di masa lalu.

Termasuk Aso sendiri, barisan menteri pada kabinet ini mempunyai 4 orang anggota yang ayah atau kakeknya mantan Perdana Menteri dan ada juga beberapa orang yang keluarganya menjadi anggota parlemen secara turun temurun.

Namun pengangkatan kabinet ini juga menunjukan bahwa sumber daya manusia LDP saat ini sedang mengalami penurunan.

Perdana Menteri Aso sendiri terlihat positif terhadap rencana pembubaran segera Majelis Rendah.

Sebenarnya, tidak ada jalan lain untuk keluar dari kebekuan politik terkini.

Hal itu merupakan tambahan alasan kenapa masyarakat menginginkan kabinet yang baru menunjukan pada para pemilih, sebelum pembubaran majelis rendah, mengenai apa yang ingin dilakukan. Paling tidak hal itu dapat disampaikan garis besarnya melalui debat di Diet.

Dalam kondisi krisis keuangan, yang berawal di Amerika Serikat, dan terus mengguncang ekonomi dunia, bagaimana Jepang seharusnya mengendalikan ekonominya?

Dengan jumlah tingkat kelahiran yang semakin rendah dan semakin meningkatnya populasi masyarakat lanjut usia, Jepang saat ini dibebani dengan hutang sebesar 800 triliun yen. Bagaimana seharusnya pemerintah melaksanakan rekonstruksi fiskal, desentralisasi dan reformasi sistim birokrasi, yang sudah tidak dapat ditunda-tunda lagi.

Masyarakat Jepang saat ini semakin ragu pada sistem pensiun publik sebagai akibat dari pemalsuan 69.000 data rencana pensiun pegawai. Mengapa Aso dan Masuzoe tiba-tiba menjelaskan pemeriksaan kembali sistem perawatan kesehatan bagi warga yang berusia diatas 75 tahun?

Bagaimana rencana mereka untuk membangun kembali sistim keamanan sosial secara keseluruhan? Masyarakat ingin mengetahui kerangka kerja Pemerintah dan bahan-bahan untuk menilai apakah rencana pembangunan kembali mungkin dilaksanakan.

Mujurnya , Partai Demokrat Jepang (DPJ) juga menyatakan anggaran tambahan diperlukan untuk melaksanakan tindakan menghadapi kenaikan harga minyak mentah dan berbagai masalah ekonomi.

Jika begitu, kenapa tidak mengadakan sidang komisi anggaran di kedua majelis Diet dan dihadiri Perdana Menteri serta seluruh anggota kabinet setidaknya satu minggu sebelum pembubarana majelis rendah?

Beberapa anggota Parlemen dari koalisi yang berkuasa menanggapi acuh tak acuh pada ide ini dan menyatakan hanya oposisi yang akan mendapatkan keuntungan dari debat di Diet.

Hal itu jelas sangat menyedihkan karena mereka menginginkan pembubaran majelis rendah tanpa memberikan penjelasan tentang rencana mereka.

Namun karena pemilihan umum saat ini sudah diufuk mata, kabinet yang baru didesak untuk mempersiapkan idenya dan menyampaikannya kepada publik untuk ditinjau.

Selain itu ada juga permintaan kepada Ozawa Ichiro pemimpin Partai Demokrat Jepang (DPJ).

Sampai saat ini, Ozawa cenderung membiarkan Diet mempertanyakan Sekretaris Jenderal DPJ Hatoyama Yukio. Namun minggu depan, Ozawa secara pribadi harus mengajukan pertanyaan.

Pemilihan umum dijaman sistem dua partai, juga merupakan pertarungan “kepemimpinan partai”. Jika Ozawa sejak awal pertandingan menghindari konfrontasi maka akan sulit baginya untuk mengambil alih pemerintahan.

Kategori: Berita Utama (1)

BI dan Bapepam Akan Terbitkan Aturan tentang Produk Investasi Offshore

September 26, 2008 · Tinggalkan sebuah Komentar

Seiring dengan maraknya penjualan produk-produk investasi asing oleh bank lokal, serta adanya investor lokal yang menjadi korban kebangkrutan perusahaan investasi dari Amerika Serikat Lehman Brothers, BI rencananya akan membuat aturan dan panduan mengenai produk investasi yang diterbitkan lembaga keuangan asing (offshore).

Muliaman Hadad Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) mengungkapkan dalam peraturan yang akan diterbitkan, BI akan menitikberatkan pada sisi kehati-hatian.

Lebih lanjut Muliaman mengungkapkan
selain sisi prudensial, BI juga ingin memastikan bahwa dalam menawarkan produk offshore, bank juga memperhatikan aspek perlindungan nasabah, transparansi produk dan aspek know your customer (KYC), sebagai antisipasi terhadap praktek pencucian uang.

Nantinya, Bank Indonesia akan mewajibkan monitor secara berkala exposure resiko dari produk investasi offshore, selain itu bank harus mengkonfirmasi bahwa produk investasi offshore yang ditangani telah terdaftar pada otoritas di Indonesia.

Sedangkan bila bank bertindak sebagai agen bank harus memastikan mitra bisnisnya telah terdaftar dan punya izin yang sesuai dari otoritas yang berwenang dinegara asalnya, bank juga diwajibkan untuk melakukan edukasi mengenai keuangan kepada masyarakat sehingga ketika melakukan investasi sudah dilandasi pengetahuan yang memadai termasuk resikonya.

Selama ini, peran bank sebagai penjual atau investor produk investasi “offshore” belum diatur secara rinci.

Sebelumnya, Bank sentral pernah mengatur transparansi informasi produk dalam surat edaran No 7/25/DPNP tahun 2005, namun dalam ketentuan tersebut antara produk domestik dan offshore belum dibedakan.

Kategori: Keuangan & Perbankan