2009 Wajib Pakai Lampu Hemat Energi

Pemerintah akan mewajibkan penggunaan lampu hemat energi (LHE). Untuk itu, pasar produsen lampu pijar dalam negeri mulai bersiap melakukan alih produksi.溺inggu lalu wapres sudah mulai mewacanakan tentang ketentuan wajib menggunakan LHE ini,・kata Ketua Umum Asosiasi Perlampuan Indonesia (Aperlindo), John Manoppo, di Jakarta, Selasa (11/9).

Ia menilai rencana pemerintah itu tepat karena selisih pemakaian listrik antara lampu pijar dan LHE yang cukup besar. Selisihnya mencapai 32 watt per jam. Sebagai perbandingan, 40 watt lampu pijar sama dengan LHE 8 watt.

Namun, para produsen LHE meminta agar rencana itu dilakukan secara bertahap. Pasalnya, kapasitas produksi mereka belum mampu memenuhi kebutuhan LHE dalam negeri.

Para produsen LHE memerlukan waktu untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka. Jadi, ketika ketentuan wajib LHE diterapkan, maka produsen sudah sanggup memasok kebutuhan dalam negeri.

Menurut John, rencana pemerintah mewajibkan LHE akan dilakukan pada 2009 mendatang. 鉄ehingga dari sekarang sampai 2009 nanti, para produsen LHE ini punya waktu yang cukup untuk terus meningkatkan kapasitas produksinya,・terangnya.

Saat ini ada 11 perusahaan LHE dalam negeri dengan total volume produksi mencapai 120 juta unit per tahun. Volume produksinya pada 2008, diproyeksikan naik menjadi 140 juta unit, menyusul akan dioperasikannya tiga pabrik baru LHE.

Total kapasitas tiga pabrik baru tersebut mencapai 20 juta unit per tahun dengan nilai investasi sekitar US$ 10 juta.

Meskipun begitu, volume produksi 140 juta unit itu masih belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sebab, pada 2008 kebutuhan LHE dalam negeri diproyeksikan mencapai 170 unit. Apalagi pada 2009, permintaan LHE diproyeksikan naik menjadi 200 juta unit.

Selain itu, Aperlindo menilai akan terjadi peningkatan volume produksi ketika jumlah pelanggan PLN bertambah menjadi 40 juta rumah tangga, menyusul selesainya proyek PLTU 10 ribu megawatt.

鉄ehingga kebutuhan LHE bisa mencapai 200 juta unit dengan asumsi satu rumah tangga itu ada lima titik lampu,・jelas John.

Untuk menutupi kekurangannya itu, Aperlindo akan mendorong produsen lampu pijar untuk memproduksi LHE. Dari enam produsen lampu pijar dalam negeri, sudah tiga produsen yang mulai memproduksi LHE. Mereka adalah PT Osram Indonesia, Chiyoda Electronics Indonesia, dan Hikari.

泥ua lainnya yakni Philips dan General Electric sama sekali belum memproduksi LHE, kalaupun mereka menjual LHE itu masih impor dari China,・kata dia.

John mengatakan harga LHE di pasar lebih menjanjikan. Jadi, ujarnya, tidak ada alasan bagi produsen lampu pijar untuk tidak memproduksi LHE. Bila lampu pijar hanya dihargai Rp4.000 per unit, maka LHE bisa mencapai Rp7.000 hingga Rp10 ribu.

鉄elain itu, pasar ekspor lampu pijar juga sudah mulai berkurang, sekarang tujuan ekspor lampu pijar hanya negara-negara di kawasan Timur Tengah saja,・tandasnya.

Media Indonesia

Investor China Bidik Proyek Listrik Swasta

Sejumlah investor China tertarik menggarap sejumlah proyek listrik swasta (Independet Power Producer/IPP) di Indonesia.Pejabat Konsuler Ekonomi dan Perdagangan Kedubes Republik Rakyat China untuk Indonesia Fang Quichen di sela-sela acara peletakkan batu pertama (ground breaking) PLTU Pelabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat, Senin (10/9), mengatakan, sejauh ini, sudah ada 10 perusahaan China yang menyatakan ketertarikannya untuk ikut terlibat dalam konstruksi PLTU Sumatra Selatan berdaya 4X600 Megawatt (Mw) dengan total investasi sebesar US$600 juta.

“Salah satu dari perusahaan besar China yang akan terlibat dalam proyek ini adalah China Hua Dian Group,” ujar Fang.

Lebih lanjut, ia mengemukakan, sejumlah kreditur China, termasuk Chinese Development Banks, Chinese Construction Banks dan China Commercial and Industrial Banks, juga telah menyatakan keinginan mereka untuk ikut mendanai proyek pembangkit ini.

Menurut keterangan Fang, proyek IPP hasil garapan investor asal negerinya yang akan diselesaikan dalam waktu dekat adalah PLTU Cilacap 600 Mw dengan total investasi US$300 juta. Chengda Engineering adalah perusahaan China yang bertanggungjawab untuk proyek ini.

“Proyek lainnya yang saat ini dalam proses negosiasi adalah PLTU Bali 2X135 MW Bali dengan total investasi US$200 juta,” kata Fang.

Dalam proyek ini, Shanghai Chen akan bekerjasama dengan perusahaan lokal, Truba, untuk membangun pembangkit tersebut.

Bulan lalu, Chengda yang bekerjasama dengan perusaan lokal Bosowa sudah mulai membangun PLTUJeneponto 200 Mw di Makasar, Sulawesi, dengan total investasi US$200 juta.

Sejauh ini, total investasi yang ditanamkan China dalam sektor listrik mencapai US$5 miliar. Salah satu peranan terbesar negeri gingseng itu dilakukan pada proyek 10.000 Mw, dimana Sinosure, telah menyatakan kesiapannya untuk meminjamkan 85% dana dari total kebutuhan proyek 10.000 Mw.

Media Indonesia

PLN Perbanyak Pembangkit MFO, Turunkan Konsumsi BBM

PT PLN (Persero) pada 2008 berencana menambah program konversi sejumlah pembangkitnya yang sebelumnya berbahan bakar solar (high speed diesel/HSD) menjadi minyak bakar (marine fuel oil/ MFO). Hal itu dimaksudkan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) menjadi 6,6 juta kiloliter (KL) pada tahun depan.Direktur Pembangkitan dan Energi Primer Ali Herman Ibrahim di Jakarta, Selasa (11/9), mengatakan kenaikan konsumsi BBM pada tahun ini menjadi 9 juta KL dari target semula yang hanya 7,6 juta KL, bisa ditekan pada tahun depan dengan menambah program konversi MFO di sejumlah pembangkitnya.

“Yang tadinya belum pakai MFO, maka akan kita gunakan MFO. Pokoknya, sebanyak-sebanyaknya kita akan pakai MFO,” kata Ali.

Sejauh ini, pembangkitnya yang sudah berkonversi menggunakan MFO adalah PLTD Tanjung Pinang, Bangka, Bima, Mataram dan Maluku.

“Kalau sudah berkonversi menjadi PLTD, maka kita dapat menghemat BBM 1,5 juta KL dibandingkan dengan HSD,” katanya.

Secara perbandingan harga, MFO juga jauh lebih rendah dari HSD. Harga MFO nantinya akan berkisar Rp3.500/liter, sementara HSD mencapai Rp6.000/liter.

“Nanti ke depannya, kita harap hanya tinggal tiga juta KL saja HSD yang kita gunakan,” harap Ali.

Berdasarkan keterangan Ali, kenaikan konsumsi BBM pada 2007 ini karena adanya sejumlah gangguan di pembangkit listrik tenaga gas, sehingga harus diganti dengan BBM, di antaranya PLTU Tanjung Jati, Cilacap, dan Cilegon. Tambahan BBM itu mencapai 800.000 KL. Setengahnya adalah jenis MFO (marine fossil oil) dan sisanya HSD (high speed diesel).

Sebelumnya Kepala Humas PLN Ario Subijoko mengatakan, target pengubahan HSD ke MFO tahun 2007 yang sebesar 657 Mw. Menurutnya, jika seluruh 647 MW telah diubah ke MFO maka penghematannya akan menjadi Rp1,78 triliun/tahun.

Ia menjelaskan, pemakaian MFO lebih murah sekitar Rp2.000/liter dibandingkan HSD, dengan asumsi harga minyak sebelum kenaikan bulan Juli 2007.

Menurut keterangan Ario, program MFO terakhir dilakukan di PLTD Ampenan berkapasitas 49 Mw.

Proses MFO PLTD Ampenan ini telah berlangsung sejak Oktober 2007 terhadap tujuh dari delapan unit pembangkitnya.

“Pengubahan bahan bakar PLTD Ampenan itu mampu menghemat biaya Rp263 juta/hari atau Rp96 miliar/tahun,” ujarnya.

Ario menambahkan, selain penghematan pemakaian MFO juga mampu meningkatkan efisiensi PLTD Ampenan dengan menurunkan specific fuel consumption (SFC) hingga 4%.

Lebih lanjut, Ario mengatakan, MFO-nisasi akan terus dilakukan PLN secara berkelanjutan sebagai upaya efisiensi dalam menekan biaya pembangkitan dan secara langsung akan memperbaiki kondisi keuangan PLN sebagai perusahaan BUMN Pemegang Kuasa Usaha Kelistrikan (PKUK).

“MFO-nisasi PLTD Ampenan merupakan langkah nyata upaya PT PLN (Persero) untuk meningkatkan efisiensi di tubuh PLN serta memperbaiki kinerja keuangannya secara berkesinambungan dan mendorong tercapainya visi 75-100,” imbuhnya.

Media Indonesia

PLTU Pelabuhan Ratu Dibangun

Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Pelabuhan Ratu berkapasitas 3×350 megawatt (MW) yang merupakan bagian program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW mulai dibangun.Pembangunan PLTU itu akan dilakukan konsorsium Shanghai Electric Group Corp Ltd dan PT Maxima Infrastruktur sebagai pemenang tender. ”Pemancangan tiang pertama pembangunannya akan dilakukan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil di lokasi pembangkit, di Desa Citarik, Kec Palabuhan Ratu,Kab Sukabumi, Jawa Barat,Senin (10/9),” ungkap Kepala Humas PLN Ario Subijoko di Jakarta, kemarin Ario mengatakan,pembangkit akan disalurkan ke transmisi 150 kV sistem Jawa-Bali melalui Gardu Induk (GI) Cibadak Baru dan GI Lembur Situ.

”PLTU ini juga akan dimanfaatkan menambah daya listrik Kota Pelabuhan Ratu dan sekitarnya melalui saluran distribusi 20 kV,”paparnya. Pembangunan pembangkit itu menelan biaya investasi USD566,9 juta dan Rp2,2 triliun. Sebanyak 85% dari dana investasi itu bersumber dari kredit pemasok. Kemudian, 15% sisa kebutuhan dana diperoleh dari PLN yang bersumber antara lain dari obligasi global dan kredit ekspor. Konsorsium diharuskan menyelesaikan pembangunan pembangkit unit pertama dalam waktu 30 bulan, unit kedua 33 bulan, dan unit ketiga 36 bulan sejak penandatanganan kontrak. ”Pembangkit unit pertama diharapkan sudah dapat beroperasi pada Februari 2010,” kata Ario.

Dia menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan pasokan batu baranya, PLN telah menandatangani kontrak pembelian batu bara untuk delapan PLTU 10.000 MW, termasuk Pelabuhan Ratu dengan total volume 15.240.000 ton per tahun. TujuhPLTUlainnya adalahSuralaya Baru 1x 625 MW, Labuan 1×315 MW, PLTU Indramayu 1×330 MW, Paiton Baru 1×660 MW, Teluk Naga 1×315 MW, Pacitan 2×315 MW, dan Rembang 2×315 MW.

Seputar Indonesia

Harga Gas Gundih untuk PLTGU Tambak Lorok US$4,8

Harga gas untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTGU) Tambak Lorok, Semarang, dari Lapangan Gundih milik PT Pertamina (Persero), disepakati sebesar US$4,8 per mile mile british thermal unit (mmbtu).Direktur Produksi PT Indonesia Power Achmad Sadikin di sela-sela acara peletakan batu pertama (ground breaking) PLTU Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, Senin (10/9), mengatakan kepastian pasokan dari Pertamina tersebut baru didapatkan sebanyak 50 juta kaki kubik.

“Pertamina itu sebanyak 50 juta kaki kubik dengan harga US$4,8 per mmbtu,” katanya.

Untuk penyaluran gas yang direncanakan mulai 2010 itu, PT Indonesia Power (IP) selaku pengelola PLTGU Tambak Lorok, Semarang, akan menggunakan jasa PT Sumber Segara Primadaya, sebagai distributor gas.

Selain dari Gundih, Ahmad mengemukakan, untuk memenuhi kebutuhan gas di PLTGU Tambak Lorok, IP juga akan mengupayakan mendapat pasokan gas dari Blok Cepu, Bojonegoro, yang dimiliki PT Exxon Mobil.

Ia berharap, Exxon dapat memasok gas sebesar 50 MMSCFD (millions standard cubic feet per day/juta kaki kubik per hari).

Keinginan ini berdasarkan informasi yang diterima bahwa selain menghasilkan minyak, Lapangan Banyuurip, Blok Cepu, juga mengandung gas ikutan yang cukup besar.

“Gas ikutan ini memang harus disertifikasi dulu. Tapi, Exxon berkeinginan karena jaraknya juga tidak jauh, cuma 10 kilometer, jadi gasnya daripada dibiarkan, kalau dijadikan flare kan lumayan,” kata Ahmad.

Menurut dia, kebutuhan gas buat PLTGU Tambak Lorok berkapasitas 1.000 megawatt (Mw) adalah 200 mile mile standard cubic feet per day (MMSCFD).

Sebelumnya, Vice President for Planning, Commercial, and Public Affairs ExxonMobil Maman Budiman ketika dihubungi wartawan mengakui, Lapangan Banyuurip memang mengandung gas ikutan.

“Namun, kemungkinan akan kami pakai sendiri,” katanya.

Menurut Sadikin, selain gas ikutan Lapangan Banyuurip, pihaknya berkeinginan mendapatkan gas dari Lapangan Jambaran yang juga termasuk dalam Blok Cepu. Lapangan tersebut diperkirakan mengandung cadangan gas cukup besar yakni mencapai 1,7 triliun kaki kubik.

Meski diperkirakan mengandung kadar karbondioksida (CO2) cukup tinggi yang mencapai 45 persen, sehingga harga gas menjadi tinggi, namun Sadikin tetap berharap mendapatkan gas Lapangan Jambaran.

Tambak Lorok berjarak sekitar 150 km dari Blok Cepu, Bojonegoro. Rencananya, gas Blok Cepu tersebut dialirkan melalui pipa transmisi gas jalur Gresik-Semarang-Cirebon.

Hingga saat ini, PLTGU yang seharusnya memakai bahan bakar gas memang masih menggunakan bahan bakar minyak. Karena, pasokan gas yang diperlukan masih belum memenuhi.

“Kami masih terus mencari gas buat Tambak Lorok. Karena selain lebih hemat, bersih, di mesin juga lebih awet. Pasokan gas ini salah satunya kami berharap dari Blok Cepu,” ujarnya.

Selama ini, untuk menghemat pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak), Tambak Lorok terpaksa dimatikan operasinya setiap Sabtu dan Minggu.

Saat ini rata-rata penggunaan BBM di enam unit pembangkit tersebut mencapai sebesar 4.000 kiloliter per hari.

Sebelumnya, Petronas juga akan memasok kebutuhan gas Tambak Lorok dari Lapangan Kepodang, Jateng sebesar 145 MMSCFD. Namun, kepastiannya masih belum didapatkan, karena masih dibahas di BP Migas.

Media Indonesia

Pemerintah Cabut Subsidi Listrik Secara Bertahap Mulai 2009

Pemerintah berencana mencabut subsidi listrik secara bertahap mulai 2009. Pencabutan subsidi ini akan dilakukan seiring terpenuhinya pasokan listrik dengan selesainya proyek pembangkit listrik 10.000 megawatt.Menneg BUMN Sofyan Djalil di sela-sela acara peletakkan batu pertama (ground breaking) PLTU Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, Senin (10/9), mengatakan, jika proyek pembangkit 10.000 Mw telah rampung, maka sudah sepantasnya subsidi listrik untuk PLN dicabut agar kinerja BUMN itu menjadi lebih baik.

“Proyek 10.000 MW diharapkan bisa selesai pada akhir 2009 atau awal 2010, seiring dengan itu, pemerintah juga berusaha menarik secara perlahan sehingga PLN bisa menjadi perusahaan yang reliable dan punya profit yang bagus,” ujarnya.

Meski berharap ke depan harga jual listrik PLN bisa sesuai dengan keekonomian, namun Sofyan menegaskan, hingga tahun depan, pemerintah tidak akan menarik subsidi listrik.

“kita baru saja menaikkan harga BBM, beban PLN nambah, beban masyarakat juga bertambah. Karena itu pemerintah memutuskan untuk tidak dulu menyesuaikan harga PLN. Tapi, suatu saat pasti,” papar Sofyan.

Dalam APBN 2007, subsidi listrik yang diajukan pemerintah sebesar Rp25,84 triliun. Sementara dalam RAPBN 2008, subsidi listrik yang diajukan pemerintah sudah diturunkan sebesar 16,9%.

Pemerintah mengajukan angka Rp27,8 triliun atau lebih rendah Rp4,69 triliun (16,9%) dalam Rancangan Anggaran Pokok Belanja Negara 2008, dibandingkan perkiraan RAPBN Perubahan 2007 yang sebesar Rp32,49 triliun.

Lebih lanjut, Sofyan menjelaskan, jika rencana pencabutan subsidi ini mulai berjalan, maka yang bisa dilakukan PLN untuk menenkan biaya operasi dan tidak membebankan harga yang terlalu tinggi kepada masyarakat, adalah menambah program konversi di sejumlah pembangkitnya.

Konversi yang dimaksudkannya bukan saja terkait pengalihan bahan bakar pembangkit yang dari BBM ke batubara, tetapi juga dari yang sebelumnya berbahan bakar solar (high speed diesel/HSD) menjadi minyak bakar (marine fuel oil/ MFO).

Karena MFO dijual di pasaran dengan harga yang lebih murah dari Solar, maka besarnya subsidi yang diperhitungkan pemerintah pun berkurang.

Sebelumnya, Kepala Humas PLN Ario Subijoko mengatakan, pihaknya telah mengubah bahan bakar pembangkitnya berdaya 312 Megawatt (Mw) yang sebelumnya berbahan bakar solar menjadi MFO.

Kapasitas pembangkit tersebut baru 47,5% dari target pengubahan HSD ke MFO tahun 2007 yang sebesar 657 Mw.

“Total penghematan untuk 312 MW itu mencapai Rp612 miliar per tahun,” katanya.

Ia menambahkan, jika seluruh 647 MW telah diubah ke MFO maka penghematannya akan menjadi Rp1,78 triliun per tahun.

Ia menjelaskan, pemakaian MFO lebih murah sekitar Rp2.000/liter dibandingkan HSD, dengan asumsi harga minyak sebelum kenaikan bulan Juli 2007.

Menurut keterangan Ario, program MFO terakhir dilakukan di PLTD Ampenan berkapasitas 49 Mw.

Proses MFO PLTD Ampenan ini telah berlangsung sejak Oktober 2007 terhadap tujuh dari delapan unit pembangkitnya.

“Pengubahan bahan bakar PLTD Ampenan itu mampu menghemat biaya Rp263 juta/hari atau Rp96 miliar/tahun,” ujarnya.

Ario menambahkan, selain penghematan, pemakaian MFO juga mampu meningkatkan efisiensi PLTD Ampenan dengan menurunkan specific fuel consumption (SFC) hingga 4%.

Media Indonesia

Pertamina akan Pasarkan Zipex ke ASEAN

PT Pertamina (Persero) mulai 2008 berencana memperluas ekspor pelumasnya yang merupakan co-branding dengan perusahaan asal Korea SK Energy, Zipex, ke sejumlah negara ASEAN.Target pertama dari pasar ASEAN yang akan dibidik Pertamina adalah Filipina dan Vietnam.

Deputi Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya kepada Media Indonesia di Jakarta, Minggu (9/9), mengatakan terpilihnya kedua negara itu sebagai target pertama, karena mempertimbangkan potensi pasar yang dimiliki keduanya.

“Kita lihat potensi di Filipina dan Vietnam sudah cukup bagus,” ujarnya.

Saat ini, jelas Hanung, pihaknya bersama SK Corp sudah dalam tahap penyusunan strategi pasar. Sehingga, ia optimistis pada 2008, rencana ekspor tersebut sudah berjalan.

Mengenai besarnya volume ekspor Zipex nanti, Hanung mengemukakan kuotanya diperkirakan akan sama dengan Pakistan.

“Kita perkirakan kurang lebih akan sama dengan ekspor kita ke Pakistan,” kata Hanung.

Pada tahap awal untuk tiga bulan pemasaran sejak Juli 2007, ekspor Zipex ke Pakistan mencapai 30 kontainer. Sedangkan target pengiriman Zipex ke Pakistan hingga akhir tahun 2007 ini mencapai 60-80 kontainer, dan untuk tahun pertama hingga paruh 2008 mendatang, target pengiriman sebanyak 150 kontainer.

Sedangkan terkait dengan negara ASEAN mana yang akan jadi target ekspor Pertamina berikutnya, Hanung mengungkapkan, hal itu akan bergantung dari perkembangan pasar.

“Mungkin tidak semua negara ASEAN. Kita akan lihat dulu negara ASEAN mana yang memiliki pasar pelumas yang baik. Yang pasti kita akan negosiasikan juga dengan SK,” jelasnya.

ASEAN sendiri terdiri dari 10 negara anggota, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos dan Kamboja.

Sebelumnya, Direktur Niaga dan Pemasaran Pertamina Achmad Faisal mengatakan, target dari co-branding Zipex dengan SK di Pakistan adalah menguasai 10% pangsa pasar pelumas mid tier di Pakistan pada akhir 2012.

Selain itu juga dapat membangun pondasi pemasaran pelumas yang kuat minimal di lima negara di wilayah Asia Pasifik.

Terpilihnya Pakistan sebagai target ekspor pertama Pertamina, dijelaskan Vice President Pelumas Pertamina Iqbal Hasan, karena Pakistan sendiri menyumbangkan 20% atau sebesar 380.000 KL per tahun dari total permintaan untuk region Asia Pasifik.

“Diperkirakan dalam 10 tahun mendatang kebutuhan pelumas di Pakistan akan tumbuh mencapai 5% per tahun dan mencapai volume 625.000 KL pada tahun 2015,” papar Iqbal.

Iqbal juga menjelaskan bahwa setelah melakukan analisis pasar dan penyusunan strategi pasar, produk co-branding pertama dipilih Zipex Series yang merupakan pelumas mineral andalan kedua perusahaan yang siap menembus kelas medium tier di pasar internasional.

Menurut Iqbal, Zipex Series merupakan pengembangan pelumas mineral produk Pertamina yang beredar saat ini, yaitu Prima XP, Fastron, Meditran SC, dan Enduro. Dan masing-masing terdiri dari dua varian, yaitu untuk kendaraan diesel komersial Zipex HD Plus dan Zipex HD; untuk mobil penumpang Zipex XP dan Zipex Super; serta untuk sepeda motor Zipex 4T Sport dan Zipex 4T.

Lebih lanjut ia mengemukakan, terdapat lima kekuatan utama pelumas Zipex. Pertama, Zipex produk co-branding dari dua market leader (SK dan Pertamina) yang telah berpengalaman lebih dari 30 tahun. Kedua, Zipex diproduksi secara cost effective oleh Pertamina.

Ketiga, Zipex didukung teknologi dan SDM dari Korea. Keempat, Zipex ditunjang oleh pemasok aditif terkemuka di dunia. Dan kelima, Zipex dipasarkan oleh dealer yang andal di Pakistan.

“Dengan mengambil tagline ‘Sesible Lubrication’ pelumas ini dipersiapkan secara optimal agar terjangkau oleh kantong pembeli, cocok untuk segala tipe mesin dengan bahan bakar minyak maupun CNG, mampu mengatasi kondisi iklim di Pakistan, dan meringankan beban pemakaiannya,” kata Iqbal optimistis.

Media Indonesia

Konversi Gas Pertamina Capai 852 Ribu Tabung

Total tabung yang telah dibagikan oleh PT Pertamina ke masyarakat sebagai bagian konversi minyak tanah ke gas mencapai 825 ribu buah.”Saat ini sudah ada 825 ribu tabung yang dibagikan baik untuk rumah tangga maupun usaha mikro,” kata Deputi Direktur Pemasaran PT Pertamina, Hanung Budya, pada sosialisasi penggunaan tabung gas tiga kilogram, di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan apa yang dilakukan oleh Pertamina adalah melaksanakan apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Untuk mengatasi kelangkaan saat ini pihaknya mencoba memperbaiki pasokan gas tiga kilogram di masyarakat.

“Pasokan kita perbaiki, pangkalan dilipat gandakan, suplai ditambah, dan konsinyasi dilakukan. Jadi diharapkan tidak ada kesulitan lagi untuk mendapatkan gas tiga kilogram,” katanya.

Menurut dia, sejauh ini Pertamina sudah menarik minyak tanah sebanyak 70 ribu liter untuk dikonversi dengan tabung gas tiga kilogram.

Dia mengatakan laporan dari pihak keluarga yang telah melaksanakan konversi tersebut cukup baik. Rata-rata dari konversi yang telah dilakukan, yang biasanya menggunakan satu liter minyak tanah per hari dapat menghemat Rp25 ribu per bulannya.

Selain itu, dia juga mengatakan, masyarakat yang menggunakan kompor gas mengaku memasak jauh lebih cepat, dapur tidak kotor, dan lebih ramah lingkungan.

Menanggapi masih adanya laporan tabung gas yang meledak, dia mengatakan, penggunaan tabung gas hanya bermasalah jika selang gas bocor karena digigit tikus atau karena ruang yang terlampau kedap karena ventilasi kurang.

“Tabung LPG lebih aman. Di Indonesia sendiri sudah puluhan tahun tabung gas LPG digunakan dan tidak ada masalah, justru yang ‘jebluk’ biasanya kompor yang menggunakan minyak tanah,” katanya.

Sosialisasi konversi minyak tanah di Kemyoran yang dilakukan Pertamina dihadiri 500 ibu rumah tangga dan pengusaha mikro, di Jakarta Pusat. Lebih dari 50 persen dari penduduk setempat merasa senang menggunakan gas dibanding minyak tanah, karena lebih hemat dan cukup aman digunakan.

Media Indonesia

Repowering Muara Tawar Tetap Diteken November

PT PLN akan meneken rekayasa, pengadaan dan konstruksi (engineering, procurement and construction/EPC) proyek penambahan daya (repowering) Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Tawar, Bekasi, November 2007.Deputi Direktur Energi Primer PLN Tonny Agus Mulyantono kepada Media Indonesia di Jakarta, Minggu (9/9), mengatakan saat ini pihaknya masih dalam tahapan pengevaluasian konsorsium Marubeni-Alstom sebagai pemenang tender proyek repowering Muara Tawar senilai US$250-300 juta.

Konsorsium perusahaan asal Jepang dan Prancis itu merupakan satu-satunya peserta tender proyek tersebut yang masih dievaluasi.

Lamanya proses pengevaluasian tersebut, dikatakan Tonny, karena masih ada beberapa hal yang belum disepakati.

Namun, ia menolak jika dikatakan proyek repowering ini mengalami hambatan.

“Evaluasi tidak hanya menyangkut masalah harga, tapi hal-hal yang akan dilakukan bersama dengan konsorsium. Semuanya masih berjalan sesuai rencana. Evaluasi kan bukan berarti ada hambatan,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PLN Ali Herman Ibrahim mengungkapkan, pihaknya masih belum mencapai titik temu dengan Marubeni-Alstom pada sejumlah kegiatan yang harus dikerjakan dengan selisih harga mencapai jutaan dolar AS.

“Ada beberapa pekerjaan krusial yang masih terjadi deviasi dan terus kami lakukan negosiasi dengan mereka (Marubeni-Alstom),” katanya.

Walaup begitu, baik Tonny maupun Ali sama-sama meyakini proyek repowering Muara Tawar berdaya 225 Mw akan selesai sesuai jadwal pada 2009.

“Buktinya, penandatanganan EPC Muara Tawar saja bisa kami lakukan pada November, jadi kan masih sesuai jadwal,” kata Tonny.

PLN, lanjutnya, juga akan meminta pemenang tender untuk bisa menyelesaikan proyek lebih cepat dari 22 bulan.

“Tahapannya itu setelah evaluasi, kan kami harus meminta izin lagi kepada JBIC. Setelah itu baru konstruksi. Kami sendiri berharap konstruksi itu bisa selesai dalam 22 bulan.”

Penyelesaian konstruksi dalam 22 bulan ini lebih cepat dari target yang disampaikan Ali sebelumnya yang selama 24 bulan. Hal itu dilakukan untuk mengejar target penyelesaian 2009.

“Kami ingin proyek ini segera selesai untuk menambah kehandalan daya pembangkit di sistem kelistrikan Jawa-Bali,” tambahnya.

Selain Muara Tawar, PLN juga masih mengevaluasi tender proyek repowering lainnya, yakni PLTGU Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdaya 720 MW dengan nilai investasi sekitar US$500 juta.

Peserta tender proyek pembangkit itu ada empat yakni, Mitsubishi (Jepang), Marubeni-Siemens (Jepang-Jerman), Mitsui-Alstom (Jepang-Prancis), dan Sumitomo-General Electric (Jepang-AS).

“Keempat-empatnya masih kita evaluasi,” kata Tonny.

Sebelumnya, perusahaan Jepang lainnya yakni Mitsubishi Heavy Industries Ltd telah menandatangani kontrak EPC repowering PLTGU Muara Karang, Jakarta Utara, senilai US$451 juta pada awal Juli lalu.

Mitsubishi akan melakukan pembangunan repowering Muara Karang berdaya 720 Mw selama 30 bulan.

Ketiga proyek repowering PLTGU itu yakni Muara Tawar, Tanjung Priok, dan Muara Karang telah mendapat komitmen pendanaan dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sejak 2005.

Ditargetkan, pengoperasian pembangkit opencycle (PLTG) Muara Karang 500 Mw, Muara Tawar 150 Mw, dan Tanjung Priok 500 Mw pada 2008-2009. Sedangkan penyelesaian pembangkit combine-nya (PLTU) pada 2009-2010.

Media Indonesia

Tender PLTU Suralaya Dibuka Oktober

PT PLN (Persero) pada Oktober mendatang akan membuka tender ketiga pengadaan pasokan batubara sebanyak 2,5 juta ton untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, Jawa Barat, berdaya 3.400 Megawatt (Mw).Langkah ini dilakukan PLN menyusul gagalnya tender kedua yang ditargetkan memenuhi kebutuhan pembangkit tersebut pada Januari tahun depan.

Direktur Produksi PT Indonesia Power (IP) Ahmad Sadikin di sela-sela acara peletakan batu pertama PLTU Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, Senin (10/9), mengatakan dari total kebutuhan batubara per tahun sebesar 11-14 juta ton per tahun, yang mendapat kepastian baru sebesar 6,1 juta ton dari PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (BA).

“Jadi 2,5 juta akan ditender pada oktober. Sisanya akan ambil di spot, tergantung kebutuhan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan untuk keperluan pasokan batubara PLTU Suralaya pada tahun depan, sebenarnya masih tersedia jaminan sebesar 5 juta ton dari kontrak yang lama. Namun, persiapan mengambil pasokan dari pasar spot dimaksudkan untuk berjaga-jaga jika penyaluran batubara nantinya terhambat berbagai gangguan, termasuk cuaca.

“Yang lama masih ada kontrak 5 juta, tapi belum bisa lancar karena ada gangguan cuaca. Jadi, pasar spot untuk cadangan,” jelasnya.

Usaha PLN beberapa kali menggelar tender untuk mendapatkan pemasok batubara di PLTU Suralaya harus berakhir dengan kegagalan. Seperti tender batubara berkadar 5.100 kkal/kg yang pertama, tender kedua hanya diikuti dua perusahaan yakni PT Berau Coal dan PT Kideco.

Dengan demikian, sesuai aturan, karena tender hanya diikuti dua peserta, maka dinyatakan gagal. Alasan kegagalan tender yang lainnya adalah karena harga batubara yang diajukan peserta juga masih di atas harga penawaran sendiri (HPS) PT PLN (Persero) yang sesuai rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) hanya sebesar Rp384.000 per ton.

Mengenai HPS batubara nantinya, Ahmad mengatakan saat ini IP, selaku operator PLTU Suralaya, sudah minta bantuan dari konsultan untuk mengkaji berapa HPS yang pantas untuk tahun 2008.

“Para peserta tender pada umumnya tahun depan minta lebih. Mereka minta lebih dari Rp400.000 per ton. Tapi, kita mempercayakan hal itu kepada konsultan, termasuk minta bantuan Asosiasi Batubara Indonesia,” ujarnya.

Jika HPS yang diusulkan para konsultan ini nantinya disetujui PLN, menurut Ahmad, sebagai imbasnya, ongkos produksi yang akan dikeluarkan IP akan naik.

Meski demikian, ia memastikan kenaikan biaya produksi tersebut tidak akan menyebabkan kenaikan harga jual listrik kepada konsumen yang saat ini berkisar Rp600 per KwH.

Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PLN Ali Herman Ibrahim sebelumnya mengatakan jika tender yang terakhir ini juga menemui kegagalan, selanjutnya PLN akan menunjuk langsung perusahaan pemasok batubara.

PLN menggelar tender untuk menutupi kekurangan pasokan batubara PLTU Suralaya tahun 2008 dari PT BA.

Sesuai jadwal, PLN sudah harus menandatangani pengadaan batubara dengan pemenang tender tiga bulan sebelum Januari 2008.

Sebelumnya, Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM J Purwono mengatakan persoalan tender tersebut merupakan mekanisme pasar sehingga menjadi urusan korporat.

“Persoalan ini tidak memerlukan bantuan pemerintah,” katanya.

Ia juga meminta PLN melakukan evaluasi, mengapa tender batubaranya terus menerus mengalami kegagalan.

Media Indonesia

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.