Pemerintah Usul Subsidi Pajak dan Bea Masuk untuk Industri

Pemerintah mengusulkan pemberian subsidi pajak dan bea masuk untuk sektor industri dalam RAPBN 2008.Subsidi diberikan terkait penerapan UU Kepabeanan baru yang menghapuskan kewenangan Menkeu untuk memberikan fasilitas pembebasan bea masuk.

“Subsidi pajak dan bea masuk ini terkait dengan adanya UU Kepabeanan baru yang membuat close list dari berbagai fasilitas pembebasan Bea Masuk (BM) untuk berbagai industri yang selama ini memang sangat penting untuk pembangunan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat pembahasan APBN 2008 dengan Panitia Anggaran di gedung DPR, Rabu (29/8) malam.

Ia mengatakan, usulan pemberian subsidi dan bea masuk dilakukan karena penghapusan bea masuk tidak lagi ada dalam kewenangan Menkeu. UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mengamandemen UU Nomor 10 Tahun 1995. UU itu berlaku sejak ditetapkan yaitu 15 November 2006.

“UU Kepabeanan yang baru tidak lagi memberi kewenangan kepada Menkeu untuk pembebasan bea masuk seperti yang diatur dalam UU Kepabeanan yang lama,” kata Sri.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu menambahkan, pemberian subsidi pajak dan bea masuk merupakan mekanisme baru yang pertama kali dilakukan pada 2008.

“Itu merupakan konsekuensi perubahan UU Kepabeanan yang membuat daftar tertutup dari fasilitas pengurangan bea masuk itu hanya pada sektor tertentu saja,” katanya.

Ia mengatakan, kewenangan yang diberikan kepada menteri sekarang sudah tidak ada sehingga kalau ada sektor-sektor yang tidak termuat dalam UU itu harus membayar bea masuk secara penuh atau pemerintah memberikan subsidi.

Sektor industri yang mendapatkan subsidi pajak dan bea masuk diprioritaskan pada sektor industri yang mendukung proyek pembangunan pemerintah dan pengembangan industri dalam negeri seperti proyek pembangunan listrik 10 ribu megawatt, pembangunan pelabuhan, bandara, dan jembatan.

Sektor-sektor industri itu memang bukan sektor prioritas yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk.

“Jadi, subsidi diberikan untuk proyek-proyek tertentu yang jangka waktunya singkat. Misalnya, untuk listrik 10 ribu megawatt kan hanya 2 tahun saja,” katanya.

Menurut Anggito, pembebasan pajak dan bea masuk yang sifatnya kebijakan umum seperti yang dilakukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu diatur dalam undang-undang. Sedangkan untuk industri tertentu dalam jangka waktu terbatas tidak diatur UU.

“Pemberian fasilitas PMA/PMDN itu diatur undang-undang, sedangnya yang sifatnya sementara itu tidak ditampung dalam UUKepabeanan, makanya dimasukkan dalam UU APBN,” kata Anggito.

Saat ditanya berapa besaran subsidi yang diberikan pemerintah, Anggito mengatakan saat ini subsidi itu masih dihitung.

“Sedang kita hitung. Tapi, karena itu proyek pemerintah sebenarnya hanya masuk kantong kanan dan keluar kantong kiri aja,” kata dia.

Media Indonesia

Iklan

Perihal buletin
Blog Berita Buletin Bisnis Blog ini Berisi Ringkasan info Bisnis dan Ekonomi/ This Blog consist of economic and business news. Bila anda tertarik untuk memberikan kritik atau saran atau membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan kirim melalui email ke buletinbisnis@yahoo.com/ If you have any critic, suggestion or need further information, please feel free to send the question to buletinbisnis@yahoo.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: