Perbankan Optimalkan Intermediasi

Kalangan perbankan nasional berupaya mengoptimalkan fungsi intermediasi melalui ekspansi kredit.Hal ini terkait pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar perbankan tidak raguragu menyalurkan kredit.”Kami merespons positif dukungan Bapak SBY. Perseroan tetap mengutamakan kredit dan meningkatkan intermediasi,” ujar Wakil Direktur Utama BNI Gatot M Soewondo di Jakarta,kemarin. Sebelumnya,di depan peserta Forum Strategis Bank Indonesia (Forstra BI), Presiden SBY mengatakan, kalangan perbankan, terutama bank-bank BUMN, tidak perlu takut dalam mengambil keputusan pemberian kredit.

Para bankir mesti mendasarkan keputusan pemberian kredit pada prinsip rasionalitas. ”Tidak boleh ada yang memengaruhi, termasuk saya, termasuk top political leaders di negeri ini,di lembaga mana pun.Sudahlah, tidak perlu ada katebelece, telepon sana telepon sini, SMS sana,SMS sini,”kata Presiden.

Menurut Gatot, jaminan tersebut menjadikan bank, terutama bank BUMN, lebih leluasa dalam menyalurkan kredit. Selain itu, perbankan akan tegas dalam memutus suatu kredit.Jika permohonan kredit dikategorikan layak, perseroan tidak akan raguragu menyalurkan kredit. ”Sudah tidak ada lagi katebelece atau surat sakti. Jika dinilai layak, pasti diberi kredit,” tegas dia.

Kendati demikian, lanjut Gatot, pemerintah harus menyosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2006 tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Penghapusan Piutang Negara.Regulasi ini dinilai dapat menghambat ekspansi kredit karena belum ada kesamaan persepsi di antara aparat penegak hukum.

”Jangan sampai agresivitas perbankan untuk lending terhambat. Padahal, perseroan sudah menyiapkan SDM dan infrastruktur yang mendukung penyaluran kredit,”papar dia. Wakil Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja menyebutkan, para bankir akan berupaya meningkatkan ekspansi kredit. Namun, menurutnya, persoalan penyerapan dari masyarakat dan korporasi masih menjadi ken-dala.

”Permintaan belum datang,tentu fasilitas kredit menjadi tak terpakai. Ini seperti telur dan ayam. Kami juga bingung,”jelas dia. Di tempat terpisah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai kondisi ekonomi makro Indonesia belum efektif dan efisien. Kendati sudah relatif stabil, belum juga mampu mendorong ekspansi kredit perbankan ke sektor riil atau industri pengolahan.

Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat mengatakan, makroekonomi yang terjaga tidak kunjung diimbangi dengan perbaikan iklim investasi di sektor riil. ”Kalau ditanya apakah ini (makroekonomi yang relatif stabil) kondisi yang efektif dan efisien, jawabannya adalah negatif,” katanya.

Seputar Indonesia

Iklan