Karyawan PT PLN Ancam Mogok Massal

Karyawan PT PLN se-Indonesia mengancam mogok nasional bila DPR RI tetap mengesahkan rancangan peraturan pemerintah dengan perhitungan pesangon dan jaminan pemutusan hubungan kerja yang dinilai merugikan karyawan BUMN itu.Rencana mogok nasional merupakan hasil Musyawarah Besar Serikat Pekerja PT PLN yang diikuti DPD SP PLN se-Indonesia yang berlangsung di Trawas, Kabupaten Mojokerto, Sabtu (1/9).

“Ini persoalan serius yang harus ditanggapi, taman-teman sepakat untuk mogok massal nasional bila RPP tersebut tetap disahkan,” kata Ketua Umumum DPP Serikat Pekerja PT PLN Ahmad Daryoko kepada wartawan di Trawas, Mojokerto.

Rancangan peraturan pemerintah tersebut kini dalam proses pembahasan di Komisi IX DPR RI, meski dalam pembahasan karyawan BUMN khususnya karyawan PT PLN, rancangan peraturan dinilai memecah belah karyawan.

Menurut Daryoko, selama ini proses pemberian pesangon bagi karyawan PT PLN yang memasuki purna tugas tidak ada masalah, namun dalam rancangan peraturan karyawan saat pensiun tidak mendapatkan pesangon memadai.

“Hak-hak karyawan setelah pensiun nyaris tidak mendapatkan apa-apa, hampir 50 persen dana pensiun tidak diberikan, bila RPP tersebut disahkan. Ini sangat tidak manusiawi,” katanya.

Peraturan itu, katanya, hanya mengakomodasi segelintir pengusaha yang akan digunakan untuk mem PHK karyawannya, tanpa mempertimbangkan dampak luas yang akan timbul akibat pemberlakuan peraturan tersebut.

Karena itu, bila rancangan peraturan pemerintah disahkan, seluruh karyawan PT PLN akan mogok massal di seluruh Indonesia. Bahkan, sekarang sekitar 2.000 karyawan yang berada di level manager telah mengajukan diri untuk pensiun dini.

“Sebelum rancangan peraturan pemerintah itu disahkan, mereka mengajukan pensiun dini. Ini ancaman serius yang tidak bisa dianggap enteng,” katanya.

Direktur Utama PT PLN Edi Widianto yang hadir dalam acara tersebut menyatakan akan memperjuangkan agar hak-hak karyawan PT PLN tidak terkurang saat mereka pensiun.

“Ini komitmen direksi untuk memperjuangkan hak-haknya karyawan agar tidak kehilangan haknya setelah memasuki masa pensiun,” ujarnya.

Edi menjelaskan bahwa RPP tersebut keluar karena keinginan pemerintah agar investasi bisa masuk ke Indonesia. “Jadi, harus dipahami seluruh karyawan,” katanya.

Media Indonesia

Iklan

Perihal buletin
Blog Berita Buletin Bisnis Blog ini Berisi Ringkasan info Bisnis dan Ekonomi/ This Blog consist of economic and business news. Bila anda tertarik untuk memberikan kritik atau saran atau membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan kirim melalui email ke buletinbisnis@yahoo.com/ If you have any critic, suggestion or need further information, please feel free to send the question to buletinbisnis@yahoo.com

2 Responses to Karyawan PT PLN Ancam Mogok Massal

  1. muhamad tofa says:

    KALAU RPP DENGAN PERHITUNGAN PESANGON DISAHKAN MAKA , KARYAWAN BUMN ITU IBARATNYA SUDAH JATUH KETIMPA TANGGA PULA ,
    1.SEBAB MEMBANGUN INVESTASI ( SEPERTI LISTRIK )TDK BERDASARKAN NILAI-NILAI USAHA TAPI KEPUTUSAN POLITIK
    2.DAN LAGI YANG NAMANYA BUMN ITU IBARATNYA DIBERI MODAL UNTUK MENJALANKAN USAHA DAN MEMBANTU KEPUTUSAN POLITIK
    3.MINIMAL ADA KESEIMBANGAN DALAM PROSESNYA ( HINGGA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA BISA DITERAPKAN )
    4.MUNGKIN SISTEM HARUS DIRUBAH SEBAB FUNGSI USAHA PELAYANAN PUBLIK TDK SEMUDAH DITEORIKAN DAN ITU HARUS ADA TERAPANNYA YANG KONKRITNYA HINGGA DAPAT MENGIKUTI SECARA DINAMIS DALAM DINAMIKA
    MASYARAKAT
    TERNYATA DALAM PROSES USAHANYA TUNTUTAN MASYARAKAT LEBIH DOMINAN ,

  2. nirwan says:

    saya tdk brkomentar ttg RDP yg akan dibahas di komisi IX..saya ingin berkomentar ttg sistem perekrutan karyawan PT PLN..saat ini,Rekruitmen PT PLN utk level ahli (Sarjana-Magister) dilakukan di 5 kota (jakarta,surabaya,medan,makasar,semarang)..alasan apa??bagaimana daerah lain??di daerah lain hanya diadakan utk SMU,apakah artinya org daerah hanya boleh berada di tingkat fungsional..ini yg mnyebabkn kcemburuan di tingkat daerah..
    kami yg berada di pelosok menikmati kekurangan listrik,pemadaman bergilir,TDL naik..tapi org daerah hanya dipandang sebelah mata..
    jika alasan utama adalah utk menghindari Kolusi dan Nipotisme dlm proses rekruitmen karyawan,saya rasa ada langkah lain utk mencegah tindak kecurangan..jangan naif “jangan kira hanya org daerah saja yg korup,tingkat pusat lebih MENGERIKAN”..
    hal utama dlm perekruitmen karyawan adalah kualitas karyawan..

    nirwan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: