Pemerintah Awasi Penggunaan Pemanis Buatan

Pemerintah akan mengawasi tata niaga produk pemanis buatan seperti sakarin dan siklamat yang menjadi bahan tambahan pangan (BTP) mulai dari proses produksi hingga beredar di masyarakat.Hal ini dilakukan seiring maraknya peredaran produk makanan disinyalir mengandung pemanis buatan tersebut.

“Sakarin dan siklamat merupakan produk dalam negeri, jadi ada pengaturan tata niaganya. Dalam hal ini, kita harus melihat bagaimana penyebaran sakarin dan siklamat tersebut. Sebab, harusnya ada takarannya, namun masih ada yang tidak mengikuti aturan itu,” ujar Direktur Standarisasi Produk Pangan BPOM Sri Irawati Susalit dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (3/9).

Ia menyatakan BPOM akan membuat peraturan tersebut dengan melibatkan Departemen Perindustrian (Deperin) dan Departemen Perdagangan (Depperdag).

Peraturan tersebut akan difokuskan ke industri kecil, ritel, penggunaannya. Sebab, magnitudnya dari waktu ke waktu makin besar. Namun, pengambilan sampel akan sementara hanya dilakukan di Jakarta karena dananya masih terbatas.

Ia memaparkan studi jajanan tradisional sudah ada saat ini. Yaitu, maraknya penggunaan sakarin terjadi karena dijual bebas di pasar tradisional dengan harga murah.

“Sehingga, pemerintah akan melakukan pengawasan pada pabrik-pabrik pangan yang menggunakan sakarin dan siklamat, mulai dari dalam pabrik hingga peredarannya,” tambahnya.

Ia menjelaskan, tujuan pembatasan sakarin dan siklamat disebabkan oleh banyaknya penggunaan zat tersebut pada jajanan anak sekolah. Sehingga, pengukuran ini perlu dilakukan bagi industri rumah tangga.

Selama ini pemanis buatan ini sudah diatur di SK Menkes No.722/1988. Siklamat salah satu yang diijinkan untuk produk makanan.

Pada 2000, BPOM mengkaji lagi untuk pemanis buatan bagi orang yang ingin diet dan penderita diabetes yang memang ada aturannya.

Untuk produk olahan tertentu, ibu, bayi, balita, tidak boleh menggunakan pemanis buatan. Sejak 1988 sampai 2000 ada 7 pemanis buatan yang diizinkan dalam produk pangan sehingga menjadi 11.

“Pada 2000, dengan adanya BPOM kami mencoba merevisi SK 1988 dengan mengakomodasi 7 yang berdasarkan izin khusus dari Ditjen BPOM, sehingga terdapat 13 pemanis buatan yang kita atur. Codex mengizinkan 14 dari golongan poliol dan nonpoliol,” katanya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Pusat Informasi Produk Makanan dan Minuman (PIPIMM) Suroso Natakusuma menyatakan peraturan tentang penggunaan pemanis buatan dalam makanan harus diperketat.

Pasalnya, beberapa waktu sebelumnya, RSAL Dr Ramelan Surabaya mengeluarkan surat Edaran No.SE/14/VIII/2007 tentang 42 produk daftar makanan dan minuman berbahaya yang disinyalir mengandung siklamat penyebab penyakit lupus dan merusak sistem kekebalan tubuh.

Produk-produk yang beredar luas di masyarakat seperti Extra Joss, Jugle Juice, Mizone, Happydent White, Okky Jelly Drink, dan Pop Ice dianggap berbahaya. Namun, surat tersebut dianggap tidak benar, karena pihak rumah sakit membantah telah melakukan penelitian.

Media Indonesia

Perihal buletin
Blog Berita Buletin Bisnis Blog ini Berisi Ringkasan info Bisnis dan Ekonomi/ This Blog consist of economic and business news. Bila anda tertarik untuk memberikan kritik atau saran atau membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan kirim melalui email ke buletinbisnis@yahoo.com/ If you have any critic, suggestion or need further information, please feel free to send the question to buletinbisnis@yahoo.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: