Penamaan, Pelaporan Pulau ke PBB Tuntas 2009

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) akan menyelesaikan penamaan seluruh pulau di Indonesia paling lambat pada 2009.Hal itu termasuk pelaporan seluruh pulau ke Perhimpunan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai salah satu bentuk kepastian hukum kepemilikan Indonesia atas pulau-pulau tersebut.

Hal itu disampaikan Direktur Pengelolaan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, Alex Retraubun, di sela Lokakarya Sosialisasi UU nomor 27/2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, diJakarta, Senin (3/9).

Hingga saat ini, jelas Alex, pihaknya baru menyelesaikan penamaan dan pelaporan 5.000-an pulau di 10 provinsi yang ada di Indonesia.

“Masih ada ribuan pulau lagi di 19 provinsi yang belum selesai penamaan dan pelaporannya di PBB,” ujar Alex.

Menurut dia, pihaknya akan berusaha agar target penamanaan dan pelaporan seluruh pulau terselesaikan pada 2009 bisa tercapai.

“Tahun depan kita harap bisa selesai semua. Yah paling lambat tahun 2009 lah semunya kita selesaikan,” katanya.

Alex mengatakan bahwa penamaan dan pelaporan pulau tersebut akan menghindarkan Indonesia dari usaha pihak asing mencaplok pulau kecil.

Ia mengatakan bahwa belajar dari pengalaman kasus Sipadan – Ligitan dengan Malaysia, pelaporan ke PBB menjadi salah satu cara untuk menghindarkannya.

“Kita akan bisa klaim bahwa pulau yang sudah didaftarkan adalah sah milik kita. Negara mana yang berani menggugat kesahihan pernyataan PBB. Pasti tak ada,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Irwandi Idris, mengatakan pihaknya akan segera mengajukan 21 peraturan baru pasca diundang-undangkannya UU nomor 27/2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Adapun 21 peraturan tersebut mencakup empat peraturan pemerintah, enam peraturan presiden dan 11 peraturan menteri.

“Saat ini kami bersama dengan seluruh instansi terkait sedang menyusun dan segera menyelesaikan seluruh peraturan itu,” tutur Irwandi.

Keempat peraturan pemerintah, ujar dia, akan mengatur tata cara pemberin, pendaftaran dan pencabutan HP3, pemanfaatan pulau kecil terluar, tata cara penetapan HP3 di kawasan tertentu dan mitigasi bencana dan kerusakan wilayah pesisir.

Sedangkan enam Perpres yang disiapkan akan mengatur batas sempadan pantai, ketentuan rehabiltasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan dan pelaksanaan reklamasi, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di wilayah pesisir dan pulau kecil terluar, penyelenggaraan pendidikan pelatihan dan penyuluhan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil.

“Dan Perpres tentang jenis kegiatan koordinasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu pada tingkat terpadu. Kami harap seluruh Perpres segera selesai dalam waktu enam bulan ke depan,” tandasnya.

Media Indonesia

Perihal buletin
Blog Berita Buletin Bisnis Blog ini Berisi Ringkasan info Bisnis dan Ekonomi/ This Blog consist of economic and business news. Bila anda tertarik untuk memberikan kritik atau saran atau membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan kirim melalui email ke buletinbisnis@yahoo.com/ If you have any critic, suggestion or need further information, please feel free to send the question to buletinbisnis@yahoo.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: