Pemerintah Harus Kaji Ulang Sistem dan Tarif JORR

Kebijakan pemerintah dalam menerapkan sistem transaksi dan besaran tarif ruas tol Jakarta Outer Ring Road (JORR), memicu berbagai tanggapan, yang sebagian besar justru menolak kebijakan tersebut.Pengamat jalan tol Syarifudin Alambai menilai pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan menerapkan sistem transaksi dan besaran tarif ruas Jakarta Outer Ring Road (JORR).

Menurutnya, seharusnya tarif JORR tidak lebih mahal dari tarif tol dalam kota.

“Logikanya, investasi untuk tanah dalam kota pasti lebih mahal,” ujarnya di sela-sela Kongres Nasional Himpunan pengembangan Jalan Nasional Indonesia (HPJI) di Jakarta, Selasa (4/9).

Meskipun ada undang-undang yang mengatur penyesuaian tarif, jelasnya, pemerintah juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek syarat kepatutan, kewajaran dan keadilan.

Ia mengaku memahami fungsi JORR untuk mengutamakan penggunaan jarak jauh. Sistem transaksi terbuka dinilainya wajar mengingat fungsi efektivitas dan efisiensi. “Namun tarifnya harus ditekan,” tambahnya.

Alambai yang juga mantan Direktur Utama Jasa Marga itu, mengatakan bahwa rencana tarif Rp6.000 ini telah ada sejak 2002 lalu. Ketika itu Jasa Marga sebagai operator JORR masih tergabung dengan konsorsium Malaysia.

“Kami minta tarif dasar Rp350, Malaysia Rp500,” ucapnya. Dengan tarif dasar Rp500, kata dia, maka perhitungan tarif JORR menjadi Rp6.000.

Namun, saat itu pemerintah belum memutuskan tarif itu karena masih lebih mahal dari tol dalam kota.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengatakan pemerintah sudah mempertimbangkan segala aspek dalam menentukan tarif tol.

“Termasuk kemampuan masyarakat untuk membayar, itu yang kita jadikan patokan untuk penentuan tarif dasar,” paparnya.

Selain itu, sambungnya, juga efisiensi biaya kendaraan dan bisa mengembalikan investasi operator.

Ia menambahkan, penyesuaian ini diperlukan untuk menjadikan bisnis tol menarik bagi investor.

Terkait rencana class action, Djoko meminta rencana itu diurungkan karena hal itu sudah dijamin undang-undang.

Menurut Alambai, class action hanya bisa dilakukan bila pelaku usaha melakukan pelanggaran sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen.

Ia menjelaskan, dalam kasus JORR tak ada pelanggaran, tapi kelalaian operator.

Media Indonesia

Iklan

Perihal buletin
Blog Berita Buletin Bisnis Blog ini Berisi Ringkasan info Bisnis dan Ekonomi/ This Blog consist of economic and business news. Bila anda tertarik untuk memberikan kritik atau saran atau membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan kirim melalui email ke buletinbisnis@yahoo.com/ If you have any critic, suggestion or need further information, please feel free to send the question to buletinbisnis@yahoo.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: