Fraksi-Fraksi Tolak Renovasi Gedung DPR

Sejumlah fraksi di DPR menolak rencana renovasi gedung DPR yang menghabiskan dana Rp40 miliar. Selain dinilai belum mendesak, penyusunan rencana renovasi gedung tersebut dinilai tidak wajar. Bahkan, diusulkan agar kasus tersebut diusut.Demikian disampaikan Wakil Ketua Fraksi PANAlvin Lie, Pimpinan Bidang Pengawasan Fraksi PDIPerjuangan Aria Bima, anggota FPKSBagus Suryama M Sastra serta Ketua Fraksi Kebangkitan BangsaEffendi Choirie menjawab pertanyaan Media Indonesia, di Gedung DPR, Selasa (11/9).

Hal tersebut menanggapi pernyataan bersama Ketua DPRAgung Laksono dan Sekjen Faisal Djamal yang akan minta persetujuan fraksi-fraksi bila master plan dan rincian anggaran renovasi gedung DPR sudah selesai.

Alvin mengatakan, FPAN sudah sepakat menolak rencana renovasi tersebut. ” Kita sepakat menolak, sudah saya konsultasikan dengan Ketua Fraksi bahkan Ketua Umum Partai. Proses ini tidak patut dilanjutkan,” katanya.

Menurutnya, FPANjustru mempertanyakan bagaimana ada anggaran Rp40 miliar sudah dianggarkan tapi tidak didukung dengan rencana yang matang. “Bukan hanya dibatalkan tapi juga harus diusut! Bagaimana bisa sampai ada. Ini kan janggal,” ujar Alvin.

Menurut dia, seharusnya DPR fair. “Di satu sisi saat kita menyusun APBN kita selalu mendesak pemerintah untuk memberi rencana yang konkrit, bukan hanya rencana besarnya tapi rencana detailnya. Sementara, di sisi lain kita tidak bisa mempertanggungjawabkan kepada publik tentang anggaran DPR. Itu sangat memalukan,” cetus Alvin.

FPANjuga mempertanyakan apakah keputusan renovasi tersebut betul keputusan di tingkat Dewan. “Sebab pimpinan Dewan tinggal tiga orang. Mbah Tardjo dan Muhaimin bilang tidak tahu. Waktu konferensi pers kemarin hanya ada Agung Laksono, Sekjen dan BURT, di mana pimpinan yang lainnya? Kita harus pertanyakan apakah ini pimpinan atau Agung Laksono saja?”

Senada dengan itu, Aria Bima mengatakan, Fraksi PDIP akan menolak adanya renovasi atau pembangunan. “Kita lihat belum urgen. Menampakkan tidak empatinya kita terhadap persoalan kebutuhan hidup rakyat yang semakin sulit. Kalau itu dibicarakan dengan pimpinan fraksi, kita akan menolak,” tegasnya.

Menurutnya, perlu dikaji dulu mana yang perlu direnovasi, argumentasi serta latar belakangnya. “Prosesnya harus mencerminkan sikap DPR, step by step. Kita selalu bicarakan belanja publik harus lebih besar dari belanja aparatur. Kok tiba-tiba DPR membuat anggaran yang demikian, bukan saja untuk membangun tapi juga untuk mendesain.”

Selain itu, menurut Aria, sistem informasi antara pimpinan dengan komisi dan fraksi harus diperbaiki. “Renovasi ini, misalnya belum ada sosialisasi yang matang. Lalu tiba-tiba publik sudah ribut. Kita kaget,” katanya.

Sementara mantan anggota BURT Bagus Suryama dari Fraksi PKS mengatakan, akuntabilitas BURT rendah. “Dia hanya diminta bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan. Seharusnya, sebagai alat kelengkapan Dewan, bertanggung jawab kepada paripurna. Makanya Tatib DPR harus dirubah,” tukasnya.

Bila BURT dijadikan alat kelengkapan yang utuh, menurut Suryama, 550 anggota DPR bisa meminta pertanggungjawabannya. “Prinsip berpikir itu, jangan rezim proyek lagi. Ada uang baru dipikir mau bikin apa, seharusnya ada pekerjaan baru ada uangnya. Itu, anggaran yang berbasis kinerja,” katanya.

Suryama tidak yakin Pimpinan DPR akan membawa kasus tersebut ke fraksi-fraksi. “Cerita dibawa ke fraksi itu basa-basi, tidak akan efektif. BURT sebagai alat kelengkapan Dewan tidak akuntabel. Ibaratnya, kewenangannya luas tetapi pertanggungjawabannya sangat terbatas.”

Menurutnya, FPKS sudah membicarakan masalah tersebut dan akan meminta membatalkan anggaran renovasi tersebut. “Biarkan itu tidak digunakan. Kemudian dibikin rencana yang sesuai Undang-Undang. Kita juga akan usulkan agar BURT bertanggung jawab kepada paripurna,” jelasnya.

Senada dengan itu, menurut Effendi Choirie, karena dinilai belum urgen, mestinya rencana renovasi tersebut ditinjau ulang. “Mesti dibahas dulu, apakah prioritas yang terkait dengan kepentingan publik. Misalnya, membangun areal demonstrasi itu bagus. Tapi, dibicarakan dulu program kerjanya apa, diperdebatkan, apa prioritasnya, baru kemudian anggaran. Selama ini kan, perdebatan substantif hanya dalam sekelompok saja, yang tidak ikut di situ ya nggak tahu. Saya kalau tidak tahu di koran ya nggak tahu,” ujarnya.

Media Indonesia

Perihal buletin
Blog Berita Buletin Bisnis Blog ini Berisi Ringkasan info Bisnis dan Ekonomi/ This Blog consist of economic and business news. Bila anda tertarik untuk memberikan kritik atau saran atau membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan kirim melalui email ke buletinbisnis@yahoo.com/ If you have any critic, suggestion or need further information, please feel free to send the question to buletinbisnis@yahoo.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: