Verifikasi Parpol Dilakukan Awal 2008

Departemen Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi partai politik pada awal tahun depan dan setelah RUU Partai Politik disahkan DPR.Hal itu disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta dan Direktur Tata Negara Depkumham Aidir Amin Daud seusai pelantikan Sekretaris Jenderal Depkumham Abdul Bari Azed di Jakarta, Selasa (11/9).

Menurut Andi, Depkumham tidak ingin melakukan verifikasi sebelum RUU Parpol disahkan DPR.

“Secepatnya setelah UU ini disahkan. Kita melihatnya praktis, kalau kita verifikasi sekarang tiba-tiba lahir UU parpol dan berubah cara verifikasi, berubah persyaratannya kan kerja dua kali. Menghamburkan tenaga dan menghamburkan uang negara,” kata Andi.

Apalagi, Depkumham juga tidak menganggarkan verifikasi parpol dalam mata anggaran 2007, namun pada anggaran 2008.

Andi menambahkan jika memang RUU Parpol bisa disahkan sebelum akhir tahun 2007, tidak tertutup kemungkinan Depkumham akan meminta anggaran verifikasi ke Departemen Keuangan.

Dalam RUU Parpol, jelas Andi, juga ada perubahan persyaratan verifikasi Parpol seperti setiap Partai harus memiliki 2/3 cabang dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi.

Sementara Aidir menyebutkan Depkumham telah mengajukan anggaran verifikasi parpol sebesar Rp30 miliar pada anggaran tahun depan. Jumlah ini, lanjutnya, lebih kecil dari anggaran verifikasi tahun 2003 lalu yang mencapai Rp32 miliar.

Menurutnya, selain harus menunggu selesainya pengesahan RUU Parpol dan keterbatasan anggaran, pihaknya akan melakukan verifikasi berdekatan dengan waktu pendaftaran parpol ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Keputusan verifikasi itu harusnya berdekatan dengan pendaftaran di KPU Pusat yang akan dilakukan bulan Mei 2008. Itu ‘kalender akademiknya’,” tambah Aidir.

Banyak pihak, lanjutnya, tidak perlu terlalu mengkhawatirkan proses verifikasi akan menghambat proses pemilu karena tidak membutuhkan waktu lama. Dia memperkirakan dalam waktu dua bulan verifikasi bisa diselesaikan.

Usulan dari beberapa pihak yang meminta Depkumham hanya melakukan verifikasi administratif saja, lanjutnya, juga akan mempercepat proses verifikasi. Karena Depkumham tidak perlu meneliti sampai ke tingkat kabupaten kota persyaratan yang ditetapkan undang-undang.

Media Indonesia

Iklan

Perihal buletin
Blog Berita Buletin Bisnis Blog ini Berisi Ringkasan info Bisnis dan Ekonomi/ This Blog consist of economic and business news. Bila anda tertarik untuk memberikan kritik atau saran atau membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan kirim melalui email ke buletinbisnis@yahoo.com/ If you have any critic, suggestion or need further information, please feel free to send the question to buletinbisnis@yahoo.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: