Pemerintah Putuskan Tanggung Korban Lumpur Lapindo Di Luar Peta Terdampak

Pemerintah Putuskan Tanggung Korban Lumpur Lapindo Di Luar Peta Terdampak

Pemerintah memutuskan untuk menanggung ganti rugi tiga desa yang tidak masuk peta terdampak lumpur Sidoarjo yakni desa Besuki, Pejarakan dan Kedung Cangkring.

Menteri PU Djoko Kirmanto menjelaskan keputusan untuk menanggung ganti rugi diambil Presiden SBY dalam rapat terbatas tentang penanganan dampak lumpur Lapindo, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (27/2).

Menurut Djoko, alasan pemerintah turut menanggung biaya dampak lumpur Lapindo diluar peta terdampak untuk mempercepat penyelamatan masyarakat dan mempermudah pembuangan lumpur ke Kali Porong.

Lebih lanjut Djoko menjelaskan, selama ini semburan lumpur langsung dibuang ke kali Porong. namun diantara tanggul yang terletak disebelah selatan dan kali Porong masih ada desa yang mengakibatkan pembuangan lumpur dari kolam penampungan ke kali menjadi sulit.

Djoko meyakini dengan pembebasan tiga desa ini, pembuangan lumpur ke kali porong lebih cepat dan beban tanggul akan lebih ringan sehingga kemungkinan tanggul jebol semakin berkurang.  

Sedangkan besarnya ganti rugi, ditetapkan sama dengan yang selama ini diterima oleh korban yang masuk dalam peta terdampak dan dananya akan diambil dari APBN sebesar Rp 700 triliun.

Untuk prosesnya, pertama akan dinventarisasi dulu, didaftarkan surat-surat lalu dikumpulkan dan bila lengkap akan dibayar 20 persen. Sedangkan yang 80 persen sisanya akan diberi seperti wilayah yang masuk dalam peta terdampak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa dalam penanganan lumpur Lapindo, Pemerintah berpegang pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 14/2007 mengenai pembagian kewajiban penanganan korban lumpur Lapindo.  

Menurut Mulyani, wilayah diluar peta terdampak memang menjadi konsekuensi yang harus ditanggung negara dan ditetapkan berdasar Perpres no 14/2007.

Menanggapi rencana pemerintah yang akan menanggung ganti rugi tiga desa yang tidak masuk peta terdampak lumpur Sidoarjo, Ahmad Zakaria koordinator Gerakan Korban Lumpur menyatakan jika pembayaran penggantian diambil dari APBN, itu sama saja dengan tidak mendapatkan ganti rugi karena dana APBN juga dana dari pajak.

Rencananya warga korban lumpur tiga desa akan kembali mendesak pemerintah untuk membatalkan keputusan tersebut yang akan disampaikan dengan melakukan unjuk rasa.

Perihal buletin
Blog Berita Buletin Bisnis Blog ini Berisi Ringkasan info Bisnis dan Ekonomi/ This Blog consist of economic and business news. Bila anda tertarik untuk memberikan kritik atau saran atau membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan kirim melalui email ke buletinbisnis@yahoo.com/ If you have any critic, suggestion or need further information, please feel free to send the question to buletinbisnis@yahoo.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: