UU PPh disahkan DPR, Potensi penerimaan Pajak Berkurang Rp 40 Triliun

DPR telah mensahkan Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh), selasa (09/02), yang merupakan perubahan keempat atas UU nomor 7 tahun 1983 mengenai pajak penghasilan dan akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2009.

Dalam UU PPh yang baru, untuk mendorong masyarakat memiliki NPWP (nomor pajak wajib pajak), pemerintah rencananya akan membebaskan pembayaran pajak fiskal yang biasanya dipungut ketika seseorang akan pergi ke luar negeri, bagi yang saat ini sudah memiliki NPWP akan mulai berlaku pada 1 Januari 2009, Sedangkan secara keseluruhan pemungutan pajak fiskal akan dihapus pada tahun 2011.

Menteri Keuangan, sekaligus merangkap Menteri Koordinator Perekonomian, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah berharap UU PPh akan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih baik dan kompetitif dan.

Namun menurut Menteri Mulyani, pemerintah juga akan menghadapi pengurangan potensi penerimaan pajak yang diperkirakan sebesar Rp 40 triliun, tapi pemerintah akan berupaya untuk mengelola turunnya penerimaan negara dari sektor pajak sebagai dampak dari pemberlakuan UU PPh dengan melakukan intensifikasi pajak, penegakan aturan yang konsisten dan penekanan kebocoran pada saat pengumpulan akan dilakukan secara tegas.

Selanjutnya pemerintah akan menyiapkan peraturan pelaksana yang berupa peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, keputusan menteri keuangan, peraturan direktur jenderal pajak dan surat edaran direktur jenderal pajak.

Dalam UU PPh yang baru disahkan, pajak penghasilan wajib pajak pribadi akan turun menjadi 30 persen, tarif pajak penghasilan badan turun bertahap menjadi 28 persen pada 2008 dan menjadi 25 persen pada 2010 dan UMKM yang memiliki omzet kurang dari Rp 4.8 miliar per tahun akan mendapat diskon tarif 50 persen dari tarif PPh badan normal.

Selain itu, UU PPh yang baru juga memberikan penegasan surplus Bank Indonesia sebagai objek pajak.

Menteri Sri Mulyani mengungkapkan berdasarkan UU nomor 7 tahun 1983 tentang PPh, pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun sehingga surplus BI yang merupakan tambahan kemampuan ekonomi, juga masuk dalam kategori objek pajak.

Sedangkan untuk industri tertentu seperti industri pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, pertambangan umum termasuk batubara dan bidang usaha berbasis syariah, pemerintah akan mengatur pemungutan pajaknya dalam bentuk peraturan pemerintah.

Selain itu, UU PPh juga mengatur kewajiban memiliki NPWP bagi para pembeli barang-barang sangat mewah, sedangkan untuk jenis barang mewahnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

UU PPh yang baru juga mengatur tentang objek PPh yang mendapat pengecualian antara lain sisa lebih yang diterima atau diperoleh lembaga atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, beasiswa dan bantuan atau santunan yang diterima dari Badan Penyelenggara Jaminan sosial.

Iklan

Perihal buletin
Blog Berita Buletin Bisnis Blog ini Berisi Ringkasan info Bisnis dan Ekonomi/ This Blog consist of economic and business news. Bila anda tertarik untuk memberikan kritik atau saran atau membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan kirim melalui email ke buletinbisnis@yahoo.com/ If you have any critic, suggestion or need further information, please feel free to send the question to buletinbisnis@yahoo.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: