3 Aturan Baru Perbankan Syariah dari Bank Indonesia

Bank Indonesia mengeluarkan tiga (3) peraturan Bank Indonesia (PBI) terbaru mengenai perbankan syariah pada tanggal 25 September 2008.

PBI pertama mengenai Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Peraturan ini menjelaskan kewajiban bank syariah untuk memenuhi prinsip syariah dalam melaksanakan jasa perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank.

Pelaksanaan prinsip syariahnya dilakukan dngan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan danuniversalisme serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek haram.

PBI kedua tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dalam peraturan ini BI mewajibkan Bank Syariah untuk menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia atas pengeluaran produk bank baru yang memenuhi kriteria tertentu yakni yang memiliki karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum produk baru dikeluarkan.

Sedangkan peraturan BI yang ketiga mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Peraturan ini menyatakan restrukturisasi pembiayaan harus memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

Didalamnya juga dijelaskan mengenai larangan restrukturisasi yang mengakibatkan penurunan penggolongan kualitas pembiayaan, pembentukan penyisihan penghapusan aktiva, yang lebih besar atau penghentian pengakuan pendapatan margin atau ujrah secara aktual.

Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan maksimal tiga kali selama jangka waktu akad pembiayaan awal. selanjutnya restrukturisasi pembiayaan kedua dan ketiga dapat dilakukan paling cepat enam bulan setelah restrukturisasi pembiayaan sebelumnya.

Pembiayaan yang direstrukturisasi lebih dari tiga kali akan dikategorikan macet sampai dilunasi.

Iklan

BI dan Bapepam Akan Terbitkan Aturan tentang Produk Investasi Offshore

Seiring dengan maraknya penjualan produk-produk investasi asing oleh bank lokal, serta adanya investor lokal yang menjadi korban kebangkrutan perusahaan investasi dari Amerika Serikat Lehman Brothers, BI rencananya akan membuat aturan dan panduan mengenai produk investasi yang diterbitkan lembaga keuangan asing (offshore).

Muliaman Hadad Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) mengungkapkan dalam peraturan yang akan diterbitkan, BI akan menitikberatkan pada sisi kehati-hatian.

Lebih lanjut Muliaman mengungkapkan
selain sisi prudensial, BI juga ingin memastikan bahwa dalam menawarkan produk offshore, bank juga memperhatikan aspek perlindungan nasabah, transparansi produk dan aspek know your customer (KYC), sebagai antisipasi terhadap praktek pencucian uang.

Nantinya, Bank Indonesia akan mewajibkan monitor secara berkala exposure resiko dari produk investasi offshore, selain itu bank harus mengkonfirmasi bahwa produk investasi offshore yang ditangani telah terdaftar pada otoritas di Indonesia.

Sedangkan bila bank bertindak sebagai agen bank harus memastikan mitra bisnisnya telah terdaftar dan punya izin yang sesuai dari otoritas yang berwenang dinegara asalnya, bank juga diwajibkan untuk melakukan edukasi mengenai keuangan kepada masyarakat sehingga ketika melakukan investasi sudah dilandasi pengetahuan yang memadai termasuk resikonya.

Selama ini, peran bank sebagai penjual atau investor produk investasi “offshore” belum diatur secara rinci.

Sebelumnya, Bank sentral pernah mengatur transparansi informasi produk dalam surat edaran No 7/25/DPNP tahun 2005, namun dalam ketentuan tersebut antara produk domestik dan offshore belum dibedakan.

Asuransi Umum Jajaki Merger

Beberapa perusahaan asuransi umum dengan kemampuan modal dibawah Rp 40 miliar berniat melakukan merger untuk memenuhi PP No 39/2008 mengenai aturan modal minimum sebesar Rp 100 milyar yang mulai diberlakukan pada 2010.

Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK Isa Rachmatarwata menjelaskan sebanyak tiga atau empat perusahaan telah memberikan indikasi awal dan menyatakan siap melakukan merger.

Dalam Peraturan Pemerintah No.39 2008  tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dijelaskan bahwa perusahaan asuransi harus memenuhi modal minimum Rp 100 milyar dan Rp 200 milyar untuk reasuransi.

Sedangkan dalam pasal 6g, disebutkan perusahaan reasuransi yang tidak mampu memenuhi aturan modal minimum harus menyampaikan rencana kerjanya paling lambat 30 September tahun berjalan dan rencana kerja untuk memenuhi ketentuan penahapan permodalan paling lambat diselesaikan pada 31 Maret tahun berikutnya.

Penyaluran Kredit Bank Bulan Agustus 2008 Meningkat

Tingginya tingkat penyaluran kredit bank berdampak tidak hanya pada meningkatnya pendapatan bank dan juga menurunnya angka kredit macet (non-performing loan/NPL) perbankan.

Halim Alamsyah Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia (BI) menyatakan sampai akhir Juli 2008, angka NPL sudah di bawah 4 persen dan untuk bulan Agustus 2008 dibawah 3 persen.

Sukatmo Padmosukarso, Wakil Direktur Utama Bank Internasional Indonesia (BII) menjelaskan BII dalam tiga bulan terakhir angka NPLnya terus menurun dari sekitar 4 persen menjadi dibawah 3 persen.

Menurut Sukatmo, penurunan kredit bermasalah kemungkinan disebabkan oleh dua faktor, pertama karena memang terjadi pertambahan nilai kredit yang besar dan kedua karena adanya pelunasan dari restrukturisasi debitur bermasalah.

Di BII, sektor kredit yang menyumbangkan penurunan kredit macet antara lain kredit konsumsi, kredit komersial serta kredit usaha mikro, kecil dan menengah.

Sementara Catherine Hadiman Direktur Korporasi dan Bisnis Bank CIMB Niaga menjelaskan bahwa naiknya penyaluran kredit oleh bank turut membantu Bank menekan potensi kenaikan kredit macet.

Selain itu, penurunan NPL dipicu oleh pemberlakuan kebijakan penghapusan kredit atau write-off kepada debitur, serta menaikkan pencadangan untuk mengurangi potensi kredit macet.

Di sisi lain, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan kredit, berbagai bank saat ini bersaing untuk menyerap likuiditas dari masyarakat.

Dan cara yang paling mudah dilakukan untuk memperbesar likuiditas ialah dengan meningkatkan bunga simpanan.

Sukamto Pamdosukarso dari BII menjelaskan beberapa bank memberikan tawaran bunga simpanan diatas suku bunga penjaminan dari Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

Meski cost of fund lebih tinggi namun strategi ini tidak menurunkan pendapatan karena bank mengkompensasikan kenaikan bunga simpanan dengan menaikan bunga penjaminan atau kredit.

UU PPh disahkan DPR, Potensi penerimaan Pajak Berkurang Rp 40 Triliun

DPR telah mensahkan Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh), selasa (09/02), yang merupakan perubahan keempat atas UU nomor 7 tahun 1983 mengenai pajak penghasilan dan akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2009.

Dalam UU PPh yang baru, untuk mendorong masyarakat memiliki NPWP (nomor pajak wajib pajak), pemerintah rencananya akan membebaskan pembayaran pajak fiskal yang biasanya dipungut ketika seseorang akan pergi ke luar negeri, bagi yang saat ini sudah memiliki NPWP akan mulai berlaku pada 1 Januari 2009, Sedangkan secara keseluruhan pemungutan pajak fiskal akan dihapus pada tahun 2011.

Menteri Keuangan, sekaligus merangkap Menteri Koordinator Perekonomian, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah berharap UU PPh akan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih baik dan kompetitif dan.

Namun menurut Menteri Mulyani, pemerintah juga akan menghadapi pengurangan potensi penerimaan pajak yang diperkirakan sebesar Rp 40 triliun, tapi pemerintah akan berupaya untuk mengelola turunnya penerimaan negara dari sektor pajak sebagai dampak dari pemberlakuan UU PPh dengan melakukan intensifikasi pajak, penegakan aturan yang konsisten dan penekanan kebocoran pada saat pengumpulan akan dilakukan secara tegas.

Selanjutnya pemerintah akan menyiapkan peraturan pelaksana yang berupa peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, keputusan menteri keuangan, peraturan direktur jenderal pajak dan surat edaran direktur jenderal pajak.

Dalam UU PPh yang baru disahkan, pajak penghasilan wajib pajak pribadi akan turun menjadi 30 persen, tarif pajak penghasilan badan turun bertahap menjadi 28 persen pada 2008 dan menjadi 25 persen pada 2010 dan UMKM yang memiliki omzet kurang dari Rp 4.8 miliar per tahun akan mendapat diskon tarif 50 persen dari tarif PPh badan normal.

Selain itu, UU PPh yang baru juga memberikan penegasan surplus Bank Indonesia sebagai objek pajak.

Menteri Sri Mulyani mengungkapkan berdasarkan UU nomor 7 tahun 1983 tentang PPh, pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun sehingga surplus BI yang merupakan tambahan kemampuan ekonomi, juga masuk dalam kategori objek pajak.

Sedangkan untuk industri tertentu seperti industri pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, pertambangan umum termasuk batubara dan bidang usaha berbasis syariah, pemerintah akan mengatur pemungutan pajaknya dalam bentuk peraturan pemerintah.

Selain itu, UU PPh juga mengatur kewajiban memiliki NPWP bagi para pembeli barang-barang sangat mewah, sedangkan untuk jenis barang mewahnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

UU PPh yang baru juga mengatur tentang objek PPh yang mendapat pengecualian antara lain sisa lebih yang diterima atau diperoleh lembaga atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, beasiswa dan bantuan atau santunan yang diterima dari Badan Penyelenggara Jaminan sosial.

Indonesia terbitkan SBSN senilai Rp 4.699 triliun

Pemerintah Indonesia Selasa 26 Agustus 2008 untuk pertama kalinya menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp 4.699 triliun dalam dua seri yakni IFR (Ijarah Fixed Rate) 0001 dan 0002.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto (08/26) mengungkapkan dalam lelang perdana ini partisipasi investor domestik lebih besar ketimbang investor asing.

Menurut Rahmat, dana yang didapat dari penerbitan IJR 0001 sebesar Rp 2.714 triliun dengan nilai yield tertinggi sebesar 11,8 persen dan untuk IJR 0002 senilai Rp 1.985 triliun dengan nilai yield tertinggi sebesar 11,95 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa dalam penerbitan sukuk negara perdana kebanyakan dibeli oleh dibeli oleh investor lembaga keuangan konvensional atau non-syariah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai besarnya pembelian sukuk negara oleh investor non-syariah menunjukan para investor tidak melihat pada jenis obligasinya tapi murni memperhitungkan imbal hasilnya.

Pembeli terbesar dua seri SBSN perdana, baik seri IFR ( Ijarah Fixed Rate) 001 maupun IFR002 antara lain dari asuransi (29,8 persen), perbankan konvensional (27,01 persen), lembaga keuangan lain (24,16 persen), perbankan syariah (9,66 persen), dana pensiun (4,77 persen), reksadana (2,45 persen) dan yayasan 2,08 persen.

Kepemilikan Asing di SUN Bulan Agustus 2008 Rp 104 triliun

Kepemilikan asing pada instrumen surat utang negara (SUN) kembali naik menjadi Rp 104 triliun dibanding dengan bulan Agustus tahun 2007 yang sebesar Rp 72 triliun.

Rahmat Waluyanto Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan (08/13) mengungkapkan peningkatan kepemilikan asing pada instrumen SUN karena imbal hasil (yield) yang ditawarkan menarik dan yakin ekspetasi inflasi jangka panjang cenderung menurun.

Menurut Rahmat, melebarnya yield spread antara BI rate dan Fed fund rate yang disebabkan kenaikan BI rate dan Fed fund rate tetap, yang diperkirakan akan terus berlanjut sampai akhir tahun 2008, juga turut andil dalam meningkatkan minat asing untuk memiliki SUN.

Lebih lanjut, Rahmat menjelaskan dalam penilaian investor asing, investasi di SUN akan lebih menguntungkan, terlebih lagi karena nilai tukar rupiah masih relatif stabil.

Persentase Kepemilikan Asing
pada tahun 2007-2008

12 Agustus 2008 kepemilikan asing di SUN mencapai Rp 104 triliun atau 19,5 persen

14 Juli 2008 kepemilikan asing di SUN mencapai Rp 96 triliun atau 18,45 persen

10 Juni 2008 kepemilikan asing di SUN mencapai Rp 91.62 triliun atau 17,91 persen

Maret 2008 kepemilikan asing di SUN mencapai 16,20 persen

Februari 2008 kepemilikan asing di SUN mencapai 13,7 persen

Desember 2007 kepemilikan asing di SUN mencapai Rp 78.6 triliun atau 16,36 persen

November 2007 kepemilikan asing di SUN mencapai Rp 76.68 triliun atau 16,15 persen

26 Oktober 2007 kepemilikan asing di SUN mencapai Rp 79.64 triliun atau 16,86 persen

September 2007 kepemilikan asing di SUN mencapai Rp 79.59 triliun atau 16,85 persen

Agustus 2007 kepemilikan asing di SUN mencapai Rp 75.78 triliun

Juli 2007 kepemilikan asing di SUN mencapai Rp 78.4 triliun

Juni 2007 kepemilikan asing di SUN mencapai Rp 81.78 triliun atau 17,91 persen