Indeks Suap Kepolisian Ri Tertinggi, Survei TII

Transparency Internasional Indonesia (TII) hari Rabu (01.21) mengumumkan hasil survei terhadap 15 institusi publik di Indonesia dan berdasarkan survei, indeks suap Kepolisian Republik Indonesia menempati peringkat pertama.

Survei TII tahun 2008 dilakukan untuk mengukur indeks suap dan indeks persepsi korupsi yang dilaksanakan di 50 kota dan diselenggarakan antara bulan September dan Desember 2008 dengan jumlah responden sebanyak 3.841 orang yang terdiri dari 2.371 orang pelaku bisnis, 396 orang tokoh masyarakat dan 1.074 orang pejabat publik.

Franky Simanjuntak Manajer Riset dan Kebijakan TII menyatakan indeks suap kepolisian RI mencapai 48 persen dan merupakan lembaga yang paling rentan penyuapan diikuti Bea Cukai dan Imigrasi.

Lebih lanjut Franky menjelaskan bahwa indeks suap menggambarkan tingkat kecenderungan terjadinya suap di 15 institusi publik berdasarkan pengalaman pelaku bisnis ketika berinteraksi dengan institusi tersebut.

Berdasarkan hasil survei terhadap 1.218 pelaku bisnis yang menjadi responden, sebanyak 48 persen menyatakan dimintai uang ketika berinteraksi dengan kepolisian RI, dengan rata rata jumlah uang yang dibayarkan sebesar Rp 2.273.000,- per transaksi.

Sementara untuk Bea Cukai, dari 423 pelaku bisnis yang menjadi responden, 41 persen menyatakan pernah dimintai suap dengan rata rata jumlah uang yang dibayarkan sebesar Rp 3.272.000,- per transaksi.

Sedangkan untuk Imigrasi, dari 363 pelaku bisnis yang menjadi responden, 34 persen menyatakan pernah dimintai suap dengan rata rata jumlah uang yang dibayarkan sebesar Rp 2.807.000,-

Namun bila berdasarkan rata rata jumlah uang yang dibayarkan per transaksi maka lembaga Pengadilan berada di urutan pertama dengan jumlah Rp 102.412.000,- per transaksi, pada posisi kedua Kantor Pajak Negara dengan rata rata jumlah uang yang dibayarkan Rp 8.502.000,- per transaksi dan ketiga Badan Pertanahan Nasional sebanyak Rp 7.555.000,- per transaksi.

Dalam Survei ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga masuk sebagai insitusi publik yang rentan terhadap suap karena berdasarkan indeks suap, dari 177 pelaku bisnis yang menjadi responden sebanyak 10 persen menyatakan pernah dimintai suap dengan rata rata uang yang dibayarkan Rp 1.678.000,- per transaksi.

Untuk indeks persepsi korupsi, yang mengukur tingkat korupsi dari pemerintah daerah/kota, hasil survei TII menunjukkan Kupang merupakan kota dengan indeks persepsi korupsi terendah yakni 2.97 dengan jumlah responden sebanyak 44 orang, yang berarti dianggap sebagai kota yang paling rentan terhadap korupsi, diikuti Tegal dengan Indeks 3.32 dan Manokwari 3.39.

Sedangkan indeks persepsi korupsi Jogjakarta untuk tahun ini yang tertinggi yakni 6.43 dengan jumlah responden 44 orang dan dianggap sebagai kota terbersih dari korupsi, diikuti oleh Palangkaraya dengan indeks 6.1 dan Banda Aceh 5.87.

Sementara indeks persepsi korupsi beberapa kota antara lain Makassar dengan indeks 4.83 menempati posisi 18, Padang dengan indeks 4.64 menempati posisi 19, Batam dengan indeks 4.44 menempati posisi 26, Surabaya dengan indeks 4.26 menempati posisi 31 dan Jakarta dengan indeks 4.06 menempati posisi 36.

3 Aturan Baru Perbankan Syariah dari Bank Indonesia

Bank Indonesia mengeluarkan tiga (3) peraturan Bank Indonesia (PBI) terbaru mengenai perbankan syariah pada tanggal 25 September 2008.

PBI pertama mengenai Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Peraturan ini menjelaskan kewajiban bank syariah untuk memenuhi prinsip syariah dalam melaksanakan jasa perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank.

Pelaksanaan prinsip syariahnya dilakukan dngan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan danuniversalisme serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek haram.

PBI kedua tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dalam peraturan ini BI mewajibkan Bank Syariah untuk menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia atas pengeluaran produk bank baru yang memenuhi kriteria tertentu yakni yang memiliki karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum produk baru dikeluarkan.

Sedangkan peraturan BI yang ketiga mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Peraturan ini menyatakan restrukturisasi pembiayaan harus memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

Didalamnya juga dijelaskan mengenai larangan restrukturisasi yang mengakibatkan penurunan penggolongan kualitas pembiayaan, pembentukan penyisihan penghapusan aktiva, yang lebih besar atau penghentian pengakuan pendapatan margin atau ujrah secara aktual.

Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan maksimal tiga kali selama jangka waktu akad pembiayaan awal. selanjutnya restrukturisasi pembiayaan kedua dan ketiga dapat dilakukan paling cepat enam bulan setelah restrukturisasi pembiayaan sebelumnya.

Pembiayaan yang direstrukturisasi lebih dari tiga kali akan dikategorikan macet sampai dilunasi.

Koizumi Pensiun (Editorial Yomiuri Shimbun 29 September)

“Don Quixote tatkala diejek dan dikatakan sinting, memperlihatkan kemuliaan seorang manusia yang berjuang sampai akhir untuk tujuan idealnya. Kisah itu sangat mempesonaku.”

Nukilan ini berasal dari buku yang diterbitkan musim semi ini oleh mantan Perdana Menteri Koizumi Junichiro, yang baru-baru ini mengumumkan dirinya pensiun dari politik.

Manakala Don Quixote bertarung melawan kincir angin, Koizumi dalam penmcapaiannya untuk menjadi pemimpin bangsa, menyerang Partai Liberal demokrat, tempatnya berkiprah selama hampir 30 tahun.

Gaya bicara Koizumi yang datar dan tajam, Saya akan Hancurkan LDP dan semangat patriotik seorang politisi yang menginginkan kehidupan politiknya pada jalur yang sesuai dengan tujuan dapat membuat dirinya mencapai puncak kekuasaan.
Pada saat Koizumi dipilih sebagai Perdana Menteri, para pemilih bereaksi dengan kegembiraan yang berlebihan seperti telah terjadi suatu transformasi politik yang besar.

Koizumi memberikan label semua pihak yang menentang agenda reformasinya, baik di dalam kelompok oposisi dan yang berkuasa sebagai kekuatan penghalang atau anak nakal yang merintangi niat baik dan meminta dukungan publik secara langsung dengan pidato yang berapi-api. Selain itu Koizumi juga mengadopsi gaya politik baru, berbeda secara radikal dari semua pendahulunya.

Koizumi juga mencoba keluar dari beberapa komentar kontroversial yang dapat mendatangkan bencana.

Berkaitan dengan keputusannya untuk mengirimkan pasukan Bela Diri Jepang ke Irak untuk aktivitas kemanusiaan di wilayah bukan arena tempur dan lebih lanjut ia menyatakan bahwa Pasukan Bela Diri Jepang ditempatkan di wilayah selain daerah perang.

Dan merespon kritik yang diarahkan kepadanya terkait data pembayaran premium pensiun, Koizumi menyatakan “ada berbagai jenis kehidupan.”

Pencapaian politik uatama Koizumi, termasuk didalamnya menyapu bersih semua hutang di sektor perbankan, pengiriman Pasukan Bela Diri Jepang ke Irak dan swastanisasi sistem politik yang merupakan salah satu tujuan politiknya yang mungkin dilaksanakan dengan kemampuannya yang mampu memecah halangan.

Warga Jepang sudah lelah dengan depresi ekonomi yang berlarut-larut sebagai akibat dari runtuhnya aset balon dan ketidaka mampuan pemerintahan LDP dalam merespon situasi secara efektif.

Koizumi tampil sebagai politisi yang tidak biasa yang dapat merespon kerinduan masyarakat pada perubahan dan dia merubah aturan politik di Jepang secara dramatis.

Dua tahun telah berlalu sejak Koizumi mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri. Setelah itu dua orang Perdana Menteri yakni Abe Shinzo dan Fukuda Yasuo telah datang dan pergi.

Kini, Aso Taro, yang baru saja melanjutkan tampuk kekuasaan dari Fukuda, mencoba fokus dalam menghadapi derita pada masyarakat yang ditimbulkan oleh reformasi pada masa Koizumi.

Sebenarnya, reformasi struktural Koizumi, yang memasukkan berbagai resep keras untuk mengobati masalah ekonomi Jepang, telah meninggalkan warisan kesulitan bagi masayarakat.

Dampak menyakitkan dari reformasi Koizumi tampaknya telah mengakibatkan pendulum politik di Nagata-Cho telah berbalik ke arah sebelum Koizumi memegang tampuk kekuasaan.

Tapi tantangan baru yang diciptakan oleh Reformasi Koizumi dan masalah yang ditinggalkan akan menjadi isu kunci dalam pemilihan umum yang akan datang  dan juga merupakan pertempuran antara Aso dari LDP dan DPJ, yang merupakan oposisi utama yang dipimpin oleh Ozawa Ichiro.

Pengumuman Pengunduran diri Koizumi dari arena politik sangat mengejutkan banyak pemilih dan menarik perhatian berbagai pihak. Itu mungkin disebabkan ingatan menarik yang berasal dari masa kepemimpinan Koizumi masih sangat segar.

Beberapa orang bahkan mungkin masih mengharapkan Koizumi kembali ke pusat panggung politik.

Setelah berita pensiun dirinya menjadi berita utama, Koizumi menyatakan kepada para koleganya di LDP pada hari Jumat bahwa dia mempertimbangkan pengunduran dirinya pada saat ia keluar dari kantor Perdana Menteri.

Pada saat pemilihan majelis rendah tahun 2003, Koizumi menekan mantan Perdana Menteri Nakasone Yasuhiro dan Miyazawa Kiichi agar segera mengundurkan diri.

Koizumi mungkin merasa bahwa dirinya juga harus melaksanakan prinsip yang sama.

Pendapat bahwa seseorang harus pergi ketika pekerjaannya sudah selesai tampaknya terefleksi pada pandangan hidupnya.

Tapi Koizumi tidak bertindak sebagai reformis yang sebenarnya pada saat dia menangkat anaknya yang nomor dua sebagai penerus untuk daerah pemilihannya.

Itu tampaknya menunjukkan Koizumi, yang sangat bangga disebut si aneh, hanyalah orang tua pada umumnya.

Kesalahan Nakayama (Editorial Yomiuri Shimbun 29 September)

Apakah Nakayama Nariaki terlalu bersemangat menjadi menteri sehingga kehilangan kontrol atas lidahnya? Pada hari kedua menjabat posisi Menteri Agraria, Perhubungan dan Pariwisata, Nakayama Nariaki bertemu dengan media dan melakukan kesalahan verbal yang parah.

Pada saat ditanya tentang apa yang akan dilakukannya terkait perluasan Bandara Narita yang lambat, Ini pernyataannya :

Sebut itu keluhan terkait keuntungan atau mungkin, menurut Nakayama sistim pendidikan setelah Perang Dunia Dua yang buruk karena tidak adanya kesiapan untuk melakukan pengorbanan untuk kepentingan masyarakat dan dalam lingkungan yang egois seperti ini, perluasan bandara sangat tidak mungkin dilakukan.

Betul bahwa protes masyarakat telah mengakibatkan terganggunya pembangunan bandara, namun pemerintah telah mengakui bahwa warga masyarakat melakukan protes karena pemerintah salah langkah, termasuk memakai polisi anti huru hara untuk mengambil alih tanah secara paksa dan berulang-ulang mengusir warga tanpa memberikan penjelasan yang memadai.

Meskipun hal ini merupakan pemahaman umum dalam politik Jepang, namun sangat mengherankan Nakayama tidak memahami satu hal yang mendasar tapi lebih lanjut dalam posisi barunya ia bertanggung jawab pada pengaturan bandara di Jepang.

Nakayama juga memberikan komentar mengenai skandal suap terkini yang melibatkan dewan pendidikan prefektur Oita. Menurut Nakayama, Anak-anak yang orang tuanya anggota Persatuan Guru-guru Jepang (Japan Teachers Union) dapat menjadi guru meskipun prestasinya buruk. Itu sebabnya tingkat pencapaian di Oita rendah.

Nakayama mengusulkan ujian pencapaian nasional karena saya pikir area dimana JTU memiliki pengaruh kuat namun sebenarnya rendah secara akademis, dan ternyata perkiraan saya benar.

Sebagai menteri pendidikan, Nakayama telah berhasil melakukan survei pencapaian pendidikan nasional.

Menurut Nakayama sangatlah penting untuk mengembangkan semangat kompetisi tapi tampaknya Nakayama hanya menutupi maksud sebenarnya.

Jadi tampaknya Nakayama memperkenalkan ujian pencapaian nasional dengan biaya 6 milyar yen tiap tahun karena dia tidak menyukai JTU, Sehingga Partai Liberal Demokrat terlihat gagah.

Mengenai topik wisatawan asing ke Jepang dan ketika ditanya bagaimana rencananya untuk meningkatkan jumlah wisatawan, Nakayama menjawab Jepang merupakan negara yang sangat sibuk dengan urusannya sendiri, boleh dikatakan ini merupakan ras yang homogen.

Hanya tiga bulan lalu, Diet dengan suara bulat menyetujui resolusi bersejarah yang mengakui Ainu sebagai masyarakat asli Jepang. Apakah keputusan itu merupakan kehendak bersama Diet yang menjanjikan perlindungan kehormatan dan martabat masyarakat asli atau Apakah Nakayama menentang keputusan itu?

Namun kemudian Nakayama menarik kembali komentarnya ini dan mengatakan media telah menimbulkan kesalah pahaman. Namun justru komentarnya menimbulkan pertanyaan mengenai kualifikasinya sebagai anggota parlemen, dan juga sebagai menteri kabinet.

Pada saat Nakayama ditunjuk sebagai menteri pendidikan, Ia juga dikenal sering mengeluarkan pernyataan yang salah dengan mentakan hal-hal seperti menurut saya sangat baik buku teks sejarah saat ini hanya memiliki sedikit rujukan mengenai jugun ianfu dan pekerja paksa. Kini tidak ada lagi istilah yang dimulai dengan jugun ianfu.

Perdana Menteri Aso Taro sendiri, yang menunjuk Nakayama sebagai Menteri Perhubungan, juga dikenal karena sering melontarkan komentar yang kontroversial.

Pada saat pemilihan Ketua Umum LDP, Aso sambil bercanda menyatakan saya selalu memeriksa diri saya sendiri pada  menit terakhir. Namun memperhatikan lidah anda pada menit terakhir tidak akan membuat sesuatu jadi lebih baik.

Tampaknya Kementrian Perhubungan pada hari Jumat dipenuhi oleh orang yang memprotes komentar Menteri Nakayama. Salah seorang pemrotes adalah Domoto Akiko yang merupakan Gubernur Prefektur Chiba.

Hari Jumat juga merupakan hari dimana Perdana Menteri Aso taro melakukan debut diplomatik pertamanya di Perserikatan Bangsa-bangsa dan pada saat yang bersamaan tingkat kepercayaan terhadap Kabinet sebesar 48 persen. Masa depan tampaknya sangat tidak jelas.

Pameran Buku Langka Milik Perpustakaan Nasional Diet

77 buku langka yang dipilih dari koleksi Perpustakaan Nasional Diet (NDL) termasuk “The Tale of Genji” akan dipamerkan dari Tanggal 26 sampai 29 Oktober 2008 di Perpustakaan Utama Tokyo (National Diet Library) dan dari Tanggal 13 sampai 26 November di Kansai-kan  (National Diet Library).

Selain itu, selama pameran Bapak Atoda Takashi dan Bapak Fujimoto Koichi akan memberikan kuliah tentang buku-buku yang dipamerkan.

] Perpustakaan Utama Tokyo (NDL)

1-10-1 Nagata-cho. Chiyodaku. Tokyo 100-8924 JAPAN
Tel : +81-3-3581-2331
Fax: +81-3-3508-2934

] Kansai-kan (NDL)

8-1-3 Seikadai. Seika-cho. Soraku-gun. Kyoto 619-0287 JAPAN
fax: +81-774-94-9112

Bandai Keluarkan Produk Terbaru Tamagotchi Edisi Warna

Perusahaan Pembuat Mainan, Bandai, rencananya akan mengeluarkan model terbaru Tamagotchi di Bulan November, dengan penambahan layar LCD berwarna pada binatang peliharaan dijital populer yang untuk pertama kalinya dalam 12 tahun sejarah Tamagotchi.

Permainan Tamagotchi pertamakali diperkenalkan  pada 23 November 1996 dan sejak saat itu popularitas Tamagotchi menjadi fenomena sosial. namun sesudah itu penjualan sempat menurun dan sempat dihentikan produksinya pada 1998.

Namun pada 2004, model Tamagotchi Plus diluncurkan dengan dilengkapi infra merah.

Pada Bulan Juni tahun ini, sudah terjual lebih dari 74 juta unit termasuk “Keitai Kaitsu Tamagotchi Plus” yang dapat dikoneksikan dengan telepon selular, dan telah dijual diseluruh dunia.

Selain itu, satu Film animasi yang menampilkan karakter-karakter Tamagotchi, yang dirilis pada Bulan Desember tahun 2007, telah ditonton oleh 700 ribu pemirsa.

“Tamagotchi Plus Color” terbaru dilengkapi dengan layar tipis LCD 1.52 inci yang berisikan berbagai konten dijital terbaru yang dapat memaksimumkan penggunaan display berwarna.

Sebagai tambahan untuk merubah penampilannya agar sesuai dengan musim dan cuaca, karakter Tamagotchi akan kotor bila tidak mandi dan dapat merubah warna badannya selain itu juga tersedia pilihan untuk renovasi rumah.

Dengan fungsi cahaya belakang terbaru dan dua baterai kering yang menggantikan batere mirip kancing, pengguna dapat bermain dua jam dalam sehari selama satu bulan.

Harga “Tamagotchi Plus Color” 5.040 yen dan akan dijual mulai 22 November dalam tujuh warna yang berbeda.

Perusahaan Mainan Bandai mengharapkan dapat menjual 200 ribu unit sampai akhir Maret 2009.

Reaksi yang lambat Terhadap isu Makanan yang Tercemar (Editorial Japan Times 27 September)

Setelah terjadinya skandal beras yang tercemar dengan pestisida atau jamur toksin dan dijual kembali kepada perusahaan, industri kimia dan sekarang dicurigai telah ditemukan pada produk makanan.

Marudai Food Co. telah menarik kembali lima produknya yang kemungkinan dibuat dengan susu yang tercemar, yang dibeli dari perusahaan China.

Zat Melamin dapat menyebabkan batu ginjal serta penyakit ginjal. hal yang mengkhawatirkan ialah lambatnya tindakan pemerintah dan produsen makanan dalam keamanan pangan.

Pencampuran zat melamin kedalam susu di China mulai terungkap di media massa China mulai 11 September, namun baru tanggal 20 September Marudai mulai menarik produknya dan Kementrian Kesehatan menghimbau pengawasan yang lebih ketat pada produk makanan yang di proses di China.

Anak Perusahaan Marudai di China telah membeli bahan susu yang terkontaminasi dari Yili, perusahaan susu besar di China, melalui Sumitomo Corp.

Di China, lima orang bayi telah meninggal dan lebih dari 54.000 bayi sakit setelah meminum susu yang tercemar melamin.

Ada kecurigaan bahwa petani telah menambahkan bahan kimia untuk membuat kandungan protein susu terlihat lebih tinggi.

Otoritas keamanan makanan China telah menyelidiki 109 produsen pembuat susu bubuk dan mendeteksi zat melamin dalam produk dari 22 perusahaan.

hal ini menegaskan perlunya perusahaan makanan Jepang untuk memperkuat kemampuan mereka untuk melakukan verifikasi mutu bahan baku yang dibeli dari perusahaan China serta produk turunannya.

Pemerintah Jepang juga seharusnya menghimbau China untuk menyingkapkan informasi mengenai skandal susu yang tercemar zat melamin termasuk jalur distribusinya.

Dalam skandal beras yang tercemar, Kementrian Pertanian pada awalnya menentang menyampaikan kepada publik nama-nama perusahaan yang membeli beras yang tercemar. Kini jumlah perusahaan yang ada dalam daftar terus berkembang menjadi 380 di 24 prefektur dan 390 perusahaan di 26 prefektur. Namun beberapa perusahaan menolak pemeriksaan yang dilakukan kementrian.

Kementrian saat ini mempertimbangkan cara-cara untuk menutup distribusi beras yang tercemar dan melakukan pengawasan ditempat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan memberikan pelabelan yang mengindikasikan tempat asal beras yang dipergunakan dalam produk yang dibuat dengan menggunakan beras tersebut.

Namun yang utama ialah jangan buang waktu lagi untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut.