Buletin Bisnis

Outlook Peringkat Utang Indonesia Naik dari Stabil ke Positif

Juni 11, 2009 · Tinggalkan sebuah Komentar

Moody’s Investor Service, perusahaan pemeringkat hutang global, Kamis (11/6) menaikkan outlook peringkat utang jangka panjang pemerintah Indonesia (sovereign rating), yang ada pada posisi Ba3, dari stabil ke positif.

Kenaikan peringkat didorong oleh prospek perekonomian Indonesia yang semakin kuat terutama ditopang oleh permintaan domestik yang meningkat, selain itu  keseimbangan ekonomi dan momentum investasi Indonesia juga tidak terlalu terpengaruh oleh turunnya perdagangan global dan krisis finansial.

→ Tinggalkan KomentarKategori: Berita Utama

Daftar Badan Usaha Milik Negara dan Lembaga Pemerintah yang berhutang kepada PT Pertamina

Juni 10, 2009 · Tinggalkan sebuah Komentar

Frederick Siahaan Direktur Keuangan PT Pertamina Rabu (10/6) dalam rapat dengan Komisi VII DPR menyatakan sejumlah badan usaha milik negara dan lembaga pemerintah memiliki hutang pembelian BBM dengan nilai yang sangat besar kepada Pertamina.

Badan Usaha Milik Negara dan Lembaga Pemerintah yang berhutang kepada PT Pertamina antara lain PT PLN (persero) Rp 23,63 triliun,  Tentara Nasional Indonesia (TNI) Rp 6,919 triliun, Trans Pasific Petrochemical Indonesia (TPPI) Rp 2,642 triliun, Departemen ESDM Rp 2,372 triliun dan Garuda Indonesia Rp 967 miliar, Merpati Rp 397 miliar.

→ Tinggalkan KomentarKategori: Berita Utama

KPPU Hentikan Penyelidikan Proyek Donggi Senoro

Juni 10, 2009 · Tinggalkan sebuah Komentar

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Rabu (10/6) menghentikan penyelidikan terhadap laporan dugaan persaingan usaha tidak sehat dalam pemilihan rekanan proyek gas alam cair (LNG) Senoro Donggi, Kalimantan Tengah.

KPPU menyimpulkan laporan yang diajukan PT LNG Energi Utama atas Mitsubishi Corporation berdasarkan Tata cara Penanganan Perkara KPPU tidak lengkap dan tidak jelas.

→ Tinggalkan KomentarKategori: Berita Utama

Presiden Yudhoyono Harapkan Suramadu Percepat Pengembangan Ekonomi Madura

Juni 10, 2009 · Tinggalkan sebuah Komentar

Presiden Yudhoyono Rabu (10/6) mengharapkan jembatan Suramadu akan mempercepat pengembangan ekonomi di Pulau Madura.

Presiden Yudhoyono lebih lanjut menyatakan pembangunan jembatan Suramadu harus ditindak lanjuti dengan pembangunan di wilayah sekitarnya.

Untuk itu pemerintah  juga telah membentuk Badan Pengembangan Suramadu yang bertugas mengelola sarana dan prasarana serta pengembangan wilayah Suramadu, termasuk mengelola jembatan tol Suramadu dan pembangunan serta pengelolaan kawasan khusus di pulau Madura. (kn/10/6)

→ Tinggalkan KomentarKategori: Berita Utama

Dubes Jepang Shiojiri Saksikan Film Pintu Terlarang

Februari 5, 2009 · Tinggalkan sebuah Komentar

Duta Besar Jepang Shiojiri Kojiro hari Senin malam menghadiri pemutaran film thriller psikologi Pintu Terlarang di Blitz Megaplex Grand Indonesia.

Seusai menonton, Dubes Shiojiri menyatakan terkesan dengan film Pintu Terlarang yang menurutnya menyampaikan pesan yang kuat tentang isu penyiksaan anak.

Lebih lanjut Dubes Shiojiri menjelaskan bahwa dirinya menonton film Indonesia sebagai upaya untuk memahami aspek kehidupan di negeri ini.

Selain itu, melalui film ini Dubes Shiojiri bisa melihat semangat generasi muda Indonesia untuk membuat film yang berkualitas.

Menurut Dubes, ini merupakan film Indonesia yang pertama ditontonnya.

Menurut sumber di Kedutaan Besar Jepang, Duta Besar Jepang menghadiri pemutaran film Pintu Terlarang karena diundang oleh Luki Wanandi, suami dari produser Sheila Timothy dan juga anak dari Sofjan Wanandi Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

Pemutaran film Senin malam juga dihadiri oleh para pemain film Pintu Terlarang antara lain Fachry Albar dan Marsha Timothy serta produser Sheila Timothy.

Menurut Sheila, tema penyiksaan anak diangkat karena di Indonesia banyak terjadi kasus tersebut, namun kepedulian di kalangan masyarakat belum ada.

Dan melalui fim ini, berusaha meningkatkan kepedulian terhadap isu penyiksaan anak dengan memberikan kesan yang kuat, sehingga orang ketika pulang setelah menonton film ini akan tetap ingat.

Selain itu, film ini juga menyampaikan pesan bahwa kekerasan hanya akan menghasilkan kekerasan yang lain.

Pintu Terlarang diangkat dari novel berjudul sama karya Sekar Ayu Asmara yang terbit tahun 2004.

→ Tinggalkan KomentarKategori: Berita Utama

BI Turunkan Suku Bunga Acuan menjadi 8.25%

Februari 5, 2009 · Tinggalkan sebuah Komentar

Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin untuk bulan Februari 2009 menjadi 8.25 persen dari sebelumnya 8.75 persen.

Miranda Goeltom Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia hari Selasa (02.04) menyatakan alasan BI kembali menurunkan suku bunga acuan karena melihat perekonomian dunia saat ini turun jauh lebih cepat dari yang diperkirakan dan gambaran inflasi Indonesia ke depan juga diperkirakan lebih kecil.

Untuk itu, diperlukan penurunan suku bunga untuk membantu mendorong perekonomian danmemberikan keyakinan kepada pasar bahwa BI memahami kebijakan yang diperlukan dalam situasi seperti ini.

Menurut Miranda, kalau bulan depan masih menunjukkan tanda-tanda inflasi semakin berkurang dan perekonomian dunia masih belum pasti, masih terbuka ruang bagi penurunan suku bunga acuan.

Menanggapi penurunan suku bunga acuan BI menjadi 8.25 persen Hendri Saparini Direktur Pelaksana Econit Advisory Group menyatakan penurunan BI rate, dipastikan hanya memberikan sentimen positif dan bersifat sementara.

Menurut Hendri, agar optimal maka penurunan BI rate harus diimbangi kebijakan fiskal untuk sektor industri.

Sementara terkait dengan industri perbankan, Miranda lebih lanjut menjelaskan bahwa penurunan suku bunga acuan BI diharapkan akan mendorong industri perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit.

Komentar dari salah seorang praktisi perbankan yang dikutip situs berita yang ada di Jakarta memperkirakan sektor perbankan akan segera menurunkan bunga kredit, setelah BI kembali menurunkan suku bunga acuan menjadi 8.25 persen.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa penurunan suku bunga acuan juga berdampak pada pengurangan biaya dana perbankan, yang selama ini sangat membebani operasional perbankan.

Dengan pengurangan biaya ini maka perbankan dapat menyalurkan kredit kepada masyarakat luas sehingga fungsi intermediasi perbankan dapat berjalan.

→ Tinggalkan KomentarKategori: Berita Utama

Indeks Suap Kepolisian Ri Tertinggi, Survei TII

Januari 24, 2009 · Tinggalkan sebuah Komentar

Transparency Internasional Indonesia (TII) hari Rabu (01.21) mengumumkan hasil survei terhadap 15 institusi publik di Indonesia dan berdasarkan survei, indeks suap Kepolisian Republik Indonesia menempati peringkat pertama.

Survei TII tahun 2008 dilakukan untuk mengukur indeks suap dan indeks persepsi korupsi yang dilaksanakan di 50 kota dan diselenggarakan antara bulan September dan Desember 2008 dengan jumlah responden sebanyak 3.841 orang yang terdiri dari 2.371 orang pelaku bisnis, 396 orang tokoh masyarakat dan 1.074 orang pejabat publik.

Franky Simanjuntak Manajer Riset dan Kebijakan TII menyatakan indeks suap kepolisian RI mencapai 48 persen dan merupakan lembaga yang paling rentan penyuapan diikuti Bea Cukai dan Imigrasi.

Lebih lanjut Franky menjelaskan bahwa indeks suap menggambarkan tingkat kecenderungan terjadinya suap di 15 institusi publik berdasarkan pengalaman pelaku bisnis ketika berinteraksi dengan institusi tersebut.

Berdasarkan hasil survei terhadap 1.218 pelaku bisnis yang menjadi responden, sebanyak 48 persen menyatakan dimintai uang ketika berinteraksi dengan kepolisian RI, dengan rata rata jumlah uang yang dibayarkan sebesar Rp 2.273.000,- per transaksi.

Sementara untuk Bea Cukai, dari 423 pelaku bisnis yang menjadi responden, 41 persen menyatakan pernah dimintai suap dengan rata rata jumlah uang yang dibayarkan sebesar Rp 3.272.000,- per transaksi.

Sedangkan untuk Imigrasi, dari 363 pelaku bisnis yang menjadi responden, 34 persen menyatakan pernah dimintai suap dengan rata rata jumlah uang yang dibayarkan sebesar Rp 2.807.000,-

Namun bila berdasarkan rata rata jumlah uang yang dibayarkan per transaksi maka lembaga Pengadilan berada di urutan pertama dengan jumlah Rp 102.412.000,- per transaksi, pada posisi kedua Kantor Pajak Negara dengan rata rata jumlah uang yang dibayarkan Rp 8.502.000,- per transaksi dan ketiga Badan Pertanahan Nasional sebanyak Rp 7.555.000,- per transaksi.

Dalam Survei ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga masuk sebagai insitusi publik yang rentan terhadap suap karena berdasarkan indeks suap, dari 177 pelaku bisnis yang menjadi responden sebanyak 10 persen menyatakan pernah dimintai suap dengan rata rata uang yang dibayarkan Rp 1.678.000,- per transaksi.

Untuk indeks persepsi korupsi, yang mengukur tingkat korupsi dari pemerintah daerah/kota, hasil survei TII menunjukkan Kupang merupakan kota dengan indeks persepsi korupsi terendah yakni 2.97 dengan jumlah responden sebanyak 44 orang, yang berarti dianggap sebagai kota yang paling rentan terhadap korupsi, diikuti Tegal dengan Indeks 3.32 dan Manokwari 3.39.

Sedangkan indeks persepsi korupsi Jogjakarta untuk tahun ini yang tertinggi yakni 6.43 dengan jumlah responden 44 orang dan dianggap sebagai kota terbersih dari korupsi, diikuti oleh Palangkaraya dengan indeks 6.1 dan Banda Aceh 5.87.

Sementara indeks persepsi korupsi beberapa kota antara lain Makassar dengan indeks 4.83 menempati posisi 18, Padang dengan indeks 4.64 menempati posisi 19, Batam dengan indeks 4.44 menempati posisi 26, Surabaya dengan indeks 4.26 menempati posisi 31 dan Jakarta dengan indeks 4.06 menempati posisi 36.

→ Tinggalkan KomentarKategori: Berita Utama

3 Aturan Baru Perbankan Syariah dari Bank Indonesia

September 29, 2008 · 1 Komentar

Bank Indonesia mengeluarkan tiga (3) peraturan Bank Indonesia (PBI) terbaru mengenai perbankan syariah pada tanggal 25 September 2008.

PBI pertama mengenai Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Peraturan ini menjelaskan kewajiban bank syariah untuk memenuhi prinsip syariah dalam melaksanakan jasa perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank.

Pelaksanaan prinsip syariahnya dilakukan dngan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan danuniversalisme serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek haram.

PBI kedua tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dalam peraturan ini BI mewajibkan Bank Syariah untuk menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia atas pengeluaran produk bank baru yang memenuhi kriteria tertentu yakni yang memiliki karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum produk baru dikeluarkan.

Sedangkan peraturan BI yang ketiga mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Peraturan ini menyatakan restrukturisasi pembiayaan harus memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

Didalamnya juga dijelaskan mengenai larangan restrukturisasi yang mengakibatkan penurunan penggolongan kualitas pembiayaan, pembentukan penyisihan penghapusan aktiva, yang lebih besar atau penghentian pengakuan pendapatan margin atau ujrah secara aktual.

Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan maksimal tiga kali selama jangka waktu akad pembiayaan awal. selanjutnya restrukturisasi pembiayaan kedua dan ketiga dapat dilakukan paling cepat enam bulan setelah restrukturisasi pembiayaan sebelumnya.

Pembiayaan yang direstrukturisasi lebih dari tiga kali akan dikategorikan macet sampai dilunasi.

→ 1 CommentKategori: Keuangan & Perbankan

Koizumi Pensiun (Editorial Yomiuri Shimbun 29 September)

September 29, 2008 · Tinggalkan sebuah Komentar

“Don Quixote tatkala diejek dan dikatakan sinting, memperlihatkan kemuliaan seorang manusia yang berjuang sampai akhir untuk tujuan idealnya. Kisah itu sangat mempesonaku.”

Nukilan ini berasal dari buku yang diterbitkan musim semi ini oleh mantan Perdana Menteri Koizumi Junichiro, yang baru-baru ini mengumumkan dirinya pensiun dari politik.

Manakala Don Quixote bertarung melawan kincir angin, Koizumi dalam penmcapaiannya untuk menjadi pemimpin bangsa, menyerang Partai Liberal demokrat, tempatnya berkiprah selama hampir 30 tahun.

Gaya bicara Koizumi yang datar dan tajam, Saya akan Hancurkan LDP dan semangat patriotik seorang politisi yang menginginkan kehidupan politiknya pada jalur yang sesuai dengan tujuan dapat membuat dirinya mencapai puncak kekuasaan.
Pada saat Koizumi dipilih sebagai Perdana Menteri, para pemilih bereaksi dengan kegembiraan yang berlebihan seperti telah terjadi suatu transformasi politik yang besar.

Koizumi memberikan label semua pihak yang menentang agenda reformasinya, baik di dalam kelompok oposisi dan yang berkuasa sebagai kekuatan penghalang atau anak nakal yang merintangi niat baik dan meminta dukungan publik secara langsung dengan pidato yang berapi-api. Selain itu Koizumi juga mengadopsi gaya politik baru, berbeda secara radikal dari semua pendahulunya.

Koizumi juga mencoba keluar dari beberapa komentar kontroversial yang dapat mendatangkan bencana.

Berkaitan dengan keputusannya untuk mengirimkan pasukan Bela Diri Jepang ke Irak untuk aktivitas kemanusiaan di wilayah bukan arena tempur dan lebih lanjut ia menyatakan bahwa Pasukan Bela Diri Jepang ditempatkan di wilayah selain daerah perang.

Dan merespon kritik yang diarahkan kepadanya terkait data pembayaran premium pensiun, Koizumi menyatakan “ada berbagai jenis kehidupan.”

Pencapaian politik uatama Koizumi, termasuk didalamnya menyapu bersih semua hutang di sektor perbankan, pengiriman Pasukan Bela Diri Jepang ke Irak dan swastanisasi sistem politik yang merupakan salah satu tujuan politiknya yang mungkin dilaksanakan dengan kemampuannya yang mampu memecah halangan.

Warga Jepang sudah lelah dengan depresi ekonomi yang berlarut-larut sebagai akibat dari runtuhnya aset balon dan ketidaka mampuan pemerintahan LDP dalam merespon situasi secara efektif.

Koizumi tampil sebagai politisi yang tidak biasa yang dapat merespon kerinduan masyarakat pada perubahan dan dia merubah aturan politik di Jepang secara dramatis.

Dua tahun telah berlalu sejak Koizumi mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri. Setelah itu dua orang Perdana Menteri yakni Abe Shinzo dan Fukuda Yasuo telah datang dan pergi.

Kini, Aso Taro, yang baru saja melanjutkan tampuk kekuasaan dari Fukuda, mencoba fokus dalam menghadapi derita pada masyarakat yang ditimbulkan oleh reformasi pada masa Koizumi.

Sebenarnya, reformasi struktural Koizumi, yang memasukkan berbagai resep keras untuk mengobati masalah ekonomi Jepang, telah meninggalkan warisan kesulitan bagi masayarakat.

Dampak menyakitkan dari reformasi Koizumi tampaknya telah mengakibatkan pendulum politik di Nagata-Cho telah berbalik ke arah sebelum Koizumi memegang tampuk kekuasaan.

Tapi tantangan baru yang diciptakan oleh Reformasi Koizumi dan masalah yang ditinggalkan akan menjadi isu kunci dalam pemilihan umum yang akan datang  dan juga merupakan pertempuran antara Aso dari LDP dan DPJ, yang merupakan oposisi utama yang dipimpin oleh Ozawa Ichiro.

Pengumuman Pengunduran diri Koizumi dari arena politik sangat mengejutkan banyak pemilih dan menarik perhatian berbagai pihak. Itu mungkin disebabkan ingatan menarik yang berasal dari masa kepemimpinan Koizumi masih sangat segar.

Beberapa orang bahkan mungkin masih mengharapkan Koizumi kembali ke pusat panggung politik.

Setelah berita pensiun dirinya menjadi berita utama, Koizumi menyatakan kepada para koleganya di LDP pada hari Jumat bahwa dia mempertimbangkan pengunduran dirinya pada saat ia keluar dari kantor Perdana Menteri.

Pada saat pemilihan majelis rendah tahun 2003, Koizumi menekan mantan Perdana Menteri Nakasone Yasuhiro dan Miyazawa Kiichi agar segera mengundurkan diri.

Koizumi mungkin merasa bahwa dirinya juga harus melaksanakan prinsip yang sama.

Pendapat bahwa seseorang harus pergi ketika pekerjaannya sudah selesai tampaknya terefleksi pada pandangan hidupnya.

Tapi Koizumi tidak bertindak sebagai reformis yang sebenarnya pada saat dia menangkat anaknya yang nomor dua sebagai penerus untuk daerah pemilihannya.

Itu tampaknya menunjukkan Koizumi, yang sangat bangga disebut si aneh, hanyalah orang tua pada umumnya.

→ Tinggalkan KomentarKategori: Berita Utama (1)

Kesalahan Nakayama (Editorial Yomiuri Shimbun 29 September)

September 29, 2008 · Tinggalkan sebuah Komentar

Apakah Nakayama Nariaki terlalu bersemangat menjadi menteri sehingga kehilangan kontrol atas lidahnya? Pada hari kedua menjabat posisi Menteri Agraria, Perhubungan dan Pariwisata, Nakayama Nariaki bertemu dengan media dan melakukan kesalahan verbal yang parah.

Pada saat ditanya tentang apa yang akan dilakukannya terkait perluasan Bandara Narita yang lambat, Ini pernyataannya :

Sebut itu keluhan terkait keuntungan atau mungkin, menurut Nakayama sistim pendidikan setelah Perang Dunia Dua yang buruk karena tidak adanya kesiapan untuk melakukan pengorbanan untuk kepentingan masyarakat dan dalam lingkungan yang egois seperti ini, perluasan bandara sangat tidak mungkin dilakukan.

Betul bahwa protes masyarakat telah mengakibatkan terganggunya pembangunan bandara, namun pemerintah telah mengakui bahwa warga masyarakat melakukan protes karena pemerintah salah langkah, termasuk memakai polisi anti huru hara untuk mengambil alih tanah secara paksa dan berulang-ulang mengusir warga tanpa memberikan penjelasan yang memadai.

Meskipun hal ini merupakan pemahaman umum dalam politik Jepang, namun sangat mengherankan Nakayama tidak memahami satu hal yang mendasar tapi lebih lanjut dalam posisi barunya ia bertanggung jawab pada pengaturan bandara di Jepang.

Nakayama juga memberikan komentar mengenai skandal suap terkini yang melibatkan dewan pendidikan prefektur Oita. Menurut Nakayama, Anak-anak yang orang tuanya anggota Persatuan Guru-guru Jepang (Japan Teachers Union) dapat menjadi guru meskipun prestasinya buruk. Itu sebabnya tingkat pencapaian di Oita rendah.

Nakayama mengusulkan ujian pencapaian nasional karena saya pikir area dimana JTU memiliki pengaruh kuat namun sebenarnya rendah secara akademis, dan ternyata perkiraan saya benar.

Sebagai menteri pendidikan, Nakayama telah berhasil melakukan survei pencapaian pendidikan nasional.

Menurut Nakayama sangatlah penting untuk mengembangkan semangat kompetisi tapi tampaknya Nakayama hanya menutupi maksud sebenarnya.

Jadi tampaknya Nakayama memperkenalkan ujian pencapaian nasional dengan biaya 6 milyar yen tiap tahun karena dia tidak menyukai JTU, Sehingga Partai Liberal Demokrat terlihat gagah.

Mengenai topik wisatawan asing ke Jepang dan ketika ditanya bagaimana rencananya untuk meningkatkan jumlah wisatawan, Nakayama menjawab Jepang merupakan negara yang sangat sibuk dengan urusannya sendiri, boleh dikatakan ini merupakan ras yang homogen.

Hanya tiga bulan lalu, Diet dengan suara bulat menyetujui resolusi bersejarah yang mengakui Ainu sebagai masyarakat asli Jepang. Apakah keputusan itu merupakan kehendak bersama Diet yang menjanjikan perlindungan kehormatan dan martabat masyarakat asli atau Apakah Nakayama menentang keputusan itu?

Namun kemudian Nakayama menarik kembali komentarnya ini dan mengatakan media telah menimbulkan kesalah pahaman. Namun justru komentarnya menimbulkan pertanyaan mengenai kualifikasinya sebagai anggota parlemen, dan juga sebagai menteri kabinet.

Pada saat Nakayama ditunjuk sebagai menteri pendidikan, Ia juga dikenal sering mengeluarkan pernyataan yang salah dengan mentakan hal-hal seperti menurut saya sangat baik buku teks sejarah saat ini hanya memiliki sedikit rujukan mengenai jugun ianfu dan pekerja paksa. Kini tidak ada lagi istilah yang dimulai dengan jugun ianfu.

Perdana Menteri Aso Taro sendiri, yang menunjuk Nakayama sebagai Menteri Perhubungan, juga dikenal karena sering melontarkan komentar yang kontroversial.

Pada saat pemilihan Ketua Umum LDP, Aso sambil bercanda menyatakan saya selalu memeriksa diri saya sendiri pada  menit terakhir. Namun memperhatikan lidah anda pada menit terakhir tidak akan membuat sesuatu jadi lebih baik.

Tampaknya Kementrian Perhubungan pada hari Jumat dipenuhi oleh orang yang memprotes komentar Menteri Nakayama. Salah seorang pemrotes adalah Domoto Akiko yang merupakan Gubernur Prefektur Chiba.

Hari Jumat juga merupakan hari dimana Perdana Menteri Aso taro melakukan debut diplomatik pertamanya di Perserikatan Bangsa-bangsa dan pada saat yang bersamaan tingkat kepercayaan terhadap Kabinet sebesar 48 persen. Masa depan tampaknya sangat tidak jelas.

→ Tinggalkan KomentarKategori: Berita Utama (1)